3d buku mimpi

Jiwa Takdir yang Abadi

slot 20 bonus 20

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengumuman terakhir China Entertainment

daftar game slot gacor hari ini

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qiao Qiling

jagoan 69 slot

IHSG Menguat ke 7.237 Jelang Libur Natal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.237 pada Jumat (22/12) sore. Indeks saham menguat 27,9 poin atau 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 41,52 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 267 saham menguat, 253 terkoreksi, dan 237 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,09 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,02 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,11 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,17 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,17 persen.

Sebaliknya, bursa saham AS justri kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,03 persen, indeks NYSE Composite 1,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,26 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Sistem agen perkotaan

eyangpoker

Daftar 15 Perusahaan yang Sudah Bantu Jokowi Bangun IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meraih total realisasi komitmen investasiRp41,4 triliun di IKNselama tiga rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 1 hingga tahap 3 pada 2023 ini.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan aliran investasi itu berasal dari beberapa perusahaan.

Aliran pertama sebesar Rp23 triliun. Aliran itu masuk pada groundbreaking tahap I yang berlangsung pada 21-22 September 2023. 

Perusahaan itu adalah; Agung Sedayu Group (Lead Konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum,BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group.

Aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun. Aliran masuk pada grounbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November kemarin. 

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. 

Sementara itu sisanya masuk pada grounbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pada pekan ini. 

Ia mengatakan aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

"Bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan yang signifikan realisasi investasi, ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. IKN tidak hanya sekadar kota baru, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan," ujarnya Kamis (21/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia pede aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan ia dasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI)atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN. 

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

Lihat Juga : Rosalia Indah Buka Suara soal Viral iPad Penumpang Hilang di Bus

(Antara/agt)

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

bbni4d

Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi export hub atau industri otomotif, terutama untuk pasar ASEAN.

“Sekitar 40 persen industri (otomotif) itu juga kita ekspor,” ujar Rachmat Kaimuddin dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Rachmat memaparkan bahwa pasar ekspor terbesar bagi Indonesia adalah ASEAN sebesar 54 persen dari total ekspor, kemudian disusul Timur Tengah sebesar 18 persen, Amerika Utara sebesar 15 persen, Amerika Selatan sebesar 6 persen, Asia Timur (4 persen) dan Afrika (1 persen).

Terhitung sejak Januari 2023 hingga Desember 2023, kata Rachmat melanjutkan, kurang lebih kendaraan yang sudah diekspor sekitar 571 ribu unit dengan lebih dari 90 negara tujuan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebesar 53 persen dari keseluruhan ekspor merupakan mobil tujuh kursi atau seven-seater. Rachmat mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi ekspor hub mobil penumpang atau passengercar di kawasan ASEAN.

“Jadi, jangan ragu-ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai export hubdi regionini, terutama untuk yang passenger market,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar untuk mobil penumpang maupun mobil niaga. Bahkan, kata dia, dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan pasar mobil penumpang terbesar.

“Walaupun mungkin ada negara tetangga kita yang produksi lebih banyak buat ekspor, tapi market kita, both passenger and commercial, digabungkan paling gede, dan nanti produksinya juga memang paling gede,” ujar Rachmat.

Biasanya, kata Rachmat, electric vehicle(EV) atau kendaraan listrik adalah mobil penumpang. Keinginan Indonesia untuk menggenjot peningkatan industri kendaraan listrik merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan.

“We need to fix our environment, we have to have the industry in Indonesia. Itu komitmen kita,” kata Rachmat. 

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

 

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Xianchi

gacor 33 slot

Amran Bersih******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman akan melelang seluruhjabatan eselonI dan puluhan jabatan setingkat eselon II di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini dilakukan dalam rangka membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, kolusi dengan pengusaha, dan perbuatan tercela lainnya.

"Mentan akan melelang semua jabatan eselon I bermasalah di kementerian ini, termasuk para dirjen, kepala badan dan juga para pejabat eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah," kata kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resmi, Sabtu (23/12).

Kuntoro menambahkan open bidding atau lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel. Selain untuk bersih-bersih, lelang ini juga demi penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak.

Ia memastikan lelang jabatan ini berlangsung dengan adil, bahkan bila diketahui ada main mata antara panitia dan peserta lelang, Amran bakal langsung mencoret nama peserta nakal tersebut.

"Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih di sini," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10) silam.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)