akun slot gacor 2023

Tuan kekaisaran terkuat

garnetqq

Politik kemarin, koreksi konversi C1 hingga santunan untuk KPPS******

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan Formulir Model C1-Plano yang diunggah ke dalam Sirekap secara otomatis dikonversi. Dia menyatakan dalam proses konversi itulah terjadi kesalahan.

Selengkapnya klik di sini.

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Selengkapnya klik di sini.

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan tanggapan atas temuan surat suara yang ditempel secarik kertas bergambar palu arit di salah satu tempat pemungutan suara (tps).

"Kami fokusnya kan lebih kepada pemungutan suara, penghitungan surat suara, kemudian surat suara sah atau tidak sah," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut

Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real count KPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

cara pinjam uang di aladin

Banjir Kapuas Hulu rendam jalan nasional menuju perbatasan RI******

Pihak desa dan kecamatan belum ada laporan resmi kepada kami, terutama terkait kondisi dan dampak banjir. Tapi kami terus monitor

Kapuas Hulu (ANTARA) - Bencana banjir kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), yang kali ini merendam akses jalan nasional pada dua titik menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga kendaraan tidak bisa melintas, terutama di Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar.

"Belum ada laporan resmi ke kami, tapi informasi yang kami terima banjir terjadi di Lauk Rugun, Kecamatan Embaloh Hulu, dan di Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu Yanto Susanto, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Selain itu, lanjutnya, banjir juga terjadi di Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, dan di beberapa desa di Kecamatan Boyan Tanjung.

"Pihak desa dan kecamatan belum ada laporan resmi kepada kami, terutama terkait kondisi dan dampak banjir. Tapi kami terus monitor," ucapnya.

Yanto berharap kepala desa dan camat untuk segera menyampaikan laporan ke BPBD agar diketahui kondisi perkembangan bencana alam tersebut.

Baca juga: Disdikbud Kapuas Hulu liburkan 109 sekolah akibat banjir
 

"Laporan dari desa dan kecamatan itu nantinya sebagai dasar untuk mengambil langkah dan disampaikan kepada pimpinan. Jadi sangat penting data dari desa dan camat," kata Yanto.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terkait bencana alam, karena intensitas curah hujan beberapa hari terakhir cukup tinggi, yang mengakibatkan sejumlah sungai meluap.

Di sisi lain, Camat Batang Lupar Aleksius Bulin mengatakan banjir masih menggenangi ruas jalan nasional dan sejumlah pemukim penduduk. "Banjir masih, tapi untuk data menunggu kepala desa," katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Camat Embaloh Hulu, Silvesterrommy mengatakan banjir di Lauk Rugun merendam akses jalan nasional sejak Senin pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

"Untuk saat ini sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

cara dapat uang dari internet gratis

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia, terutama para insan pers, dengan semarak memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-39 pada 9 Februari 2024.

Dengan tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa", puncak acara peringatan HPN 2024 digelar pada 20 Februari dan dipusatkan di Jakarta.

Logo HPN 2024 menggambarkan siluet Garuda Pancasila sebagai perlambang spirit nasionalisme dan patriotisme dari kalangan pers Indonesia.

Berbagai kegiatan dihelat, mulai dari bakti sosial, pameran, forum diskusi, seminar nasional, hingga ajang penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

Kali ini HPN 2024 diperingati sebagai momen silaturahmi, koordinasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers guna mewujudkan dan meningkatkan kemajuan pers dan kepentingan bangsa-negara Indonesia.

HPN juga dirayakan guna merawat memori kolektif bangsa atas eksistensinya dalam sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. HPN sebagai sarana refleksi dan kontemplasi bagi seluruh insan pers atas laju gerak praksisnya serta sebagai momentum proyeksi atas masa depan pers itu sendiri dalam era disrupsi informasi yang makin kompleks, rumit, dan kompetitif.

Peringatan HPN 2024 bertepatan dengan momen Pemilu 2024, sebuah pesta demokrasi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tak mengherankan jika tema peringatan HPN 2024 berkorelasi dengan nuansa pemilu, yakni terkait transisi kepemimpinan nasional.

Tema peringatan HPN 2024 dipilih sebagai pengingat akan peran penting kalangan pers dalam ikut menjaga, mengawal, sekaligus menyukseskan perhelatan akbar Pemilu 2024.


Pemilu 2024

Kita patut bersyukur dan layak berbangga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, secara umum berlangsung aman, lancar dan sukses. Kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak, yakni KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan.

Tentu, peran pers juga tak kalah pentingnya dalam ikut mengawal Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dengan jaringan yang luas, SDM yang unggul, infrastruktur teknologi yang canggih, serta komitmen berdemokrasi yang tinggi menjadikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 oleh kalangan pers menjadi semakin cepat, masif, dan berbobot.

Beragam rubrikasi menarik coba dihadirkan kalangan pers dalam memotret penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari rubrikasi berita, analisis, opini, bahkan hingga polling, exit poll, quick count" dan real count.

Data KPU menyebutkan ada daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dengan jumlah DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 pemilih dan DPT luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 tempat pemungutan suara (TPS), jumlah DPT laki-laki 101.467.243 pemilih serta DPT perempuan 101.589.505 pemilih.

Sementara untuk DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan, dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos sebanyak 3.059, jumlah DPT laki-laki sebanyak 751.260 pemilih dan jumlah DPT perempuan sebanyak 999.214.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md (03).

Untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR diikuti 9.917 calon legislatif (caleg) di 84 daerah pemilihan (dapil) dengan 580 kursi dan 24 partai politik atau parpol (18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh), Pileg DPRD provinsi diikuti 301 dapil dengan 2.372 kursi dan 24 parpol serta pileg DPRD kabupaten/kota terbagi dalam 2.325 dapil dengan 17.510 kursi dan 24 parpol. Dengan demikian, total keseluruhan dapil sebanyak 2.710 dan total kursi yang diperebutkan sebanyak 20.462.

Pers memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga haruslah memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diharapkan akan terwujud penguatan sistem kenegaraan yang demokratis, terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan tercapainya kepastian hukum.

Pers juga memiliki tupoksi yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

Aman dalam arti bahwa penyelenggaraan pemilu terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), seperti konflik horizontal, kacau, friksi kronis, dan sejenisnya.

Sementara damai dapat dimaknai sebagai terwujudnya suasana kedamaian sekaligus perdamaian sebagai kohesi sosial di masyarakat di tengah suasana serba kompetitif dan dinamis saat pemilu.


Kebebasan bertanggung jawab

Sebagai penopang pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas.

Demokrasi berkualitas pada hakikatnya adalah demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi dan paripurna pada harkat dan martabat rakyat pemilik kedaulatan hakiki. Untuk itu, dibutuhkan pers yang sehat dengan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai instrumen implementasinya.

Tanpa kebebasan yang bertanggung jawab, pers tidak bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab moralnya, terutama peran sebagai "anjing penjaga" (watch dog).

Guna mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dibutuhkan ruang berekspresi yang memadai, melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Karena, mengutip pandangan dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam Four Theories of The Press (1956), pada prinsipnya bagaimana bentuk perwajahan pers sangat berkorelasi erat dengan sistem politik yang berjalan dimana pers itu berada.

Sampai batas tertentu, semakin demokratis suatu sistem pemerintahan, maka semakin sehat pula performa pers dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya melalui konstruksi katarsis informasi.

Dalam konteks pemilu, terselenggaranya pesta demokrasi rakyat tersebut di sebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat potret demokrasi yang berjalan di negara tersebut.

Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka dapat dinilai semakin baik pula kualitas demokrasinya. Keterlibatan pers dalam mewujudkan pemilu berkualitas adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Kemerdekaan pers menjadi hal utama bagi pers agar bisa menjalankan fungsi dasarnya, --termasuk dalam konteks Pemilu--, terutama fungsi pengawasan sosial, sosialisasi, dan korelasi sosial (Lasswell, 1960; Wright, 1986).


Indeks demokrasi & pers

Kualitas demokrasi di negara kita, sejauh ini, dalam pandangan banyak pihak dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan. Setidaknya, pandangan ini berkaca dari data Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 6,53 (posisi 56 dari 167 negara).

Angka IDI tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 6,71 (posisi 54 dari 167 negara). Berkaca dari skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy.

Skor terkait didasarkan atas lima indikator penilaian, yakni proses pemilu dan pluralisme Indonesia (7,92), fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38) (EIU, 2024; Media Indonesia, 16/2/2024).

Data yang dikemukakan Freedom House, lembaga riset berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 53 poin dari tahun 2019 sebesar 62 poin. Freedom House juga mencatat dari tahun 2013-2022, skor demokrasi Indonesia sebesar 59 pada tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 65.

Karena skor itu, Freedom House menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai "partly free". Dalam hal ini, Freedom House menggunakan tiga indikator penilaian indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi (Freedom House, 2023; Kompas, 8/2/2023).

Potret demokrasi yang berkualitas, selain diukur dari indeks demokrasi, juga di antaranya dapat dilihat dari indeks kemerdekaan pers. Survei tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi oleh Dewan Pers menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57, atau turun 6,30 poin dari IKP 2022.

Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori "Cukup Bebas". Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70.

Survei IKP 2023 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi tiga lingkungan, dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC) (Dewan Pers, 2023).

Reporters Without Borders, lembaga internasional pemantau pers berbasis di Paris, Prancis, merilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2023 dengan skor sebesar 54,83 poin (peringkat ke-108 dari 180 negara), atau meningkat 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 49,27 poin.

Meskipun skor meningkat, namun peringkat IKP Timor Leste dan Malaysia lebih tinggi dari peringkat IKP Indonesia, yakni sebesar 84,49 poin (peringkat 10 dunia) dan sebesar 62,83 poin (peringkat 73 dunia). Dalam menilai IKP di Indonesia tahun 2023, RSF menggunakan lima indikator, yaitu konteks politik (55,16 poin), konteks hukum (63,92 poin), konteks ekonomi (44,61 poin), konteks sosial-budaya (55,97 poin) dan keamanan (54,49 poin) (RSF, 2023; DataIndonesia.id, 3/5/2023).


Harapan

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu dan teruji dalam menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang diikuti lebih dari 200 juta pemilih.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai track-nya mengingat penyelenggaraan pemilu adalah salah satu elemen penting demokrasi, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

Dalam konteks relasinya dengan pers, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti peran penting tak terbantahkan dari kalangan pers dalam ikut serta mengawal pemilu, melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan korelasinya.

Selamat HPN 2024.


*) Prof Dr Widodo Muktiyo adalah Staf Ahli Menkominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa


 

Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

trik slot biar gacor

Menanti hasil pendekatan gereja guna bebaskan pilot Philip******

Pemerintah berupaya membebaskan pilot Philip dari penyanderaan KKB dengan pendekatan persuasif,

Jakarta (ANTARA) - Belum sebulan dilantik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto langsung bergerak mencari upaya terbaik untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Langkah taktis memang diperlukan, sebab pilot asal Selandia Baru itu telah disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Oleh sebab itu, 21 Februari 2024 atau sepekan  sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Hadi segera membicarakan upaya pembebasan pilot Philip dengan tiga tokoh asal Nduga.

Hadi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Rabu (28/2), kemudian menjelaskan rencana pembebasan pilot Philip melalui pendekatan gereja. Pendekatan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan mayoritas warga di Papua yang menganut agama Kristen dan Katolik.

Selain itu, Pemerintah dinilai dapat melakukan pendekatan kepada para penyandera bila menggunakan pendekatan gereja. Namun, Hadi belum menjelaskan secara rinci terkait teknis metode pendekatan gereja tersebut.


Dukungan dan catatan

Walaupun demikian, berbagai pihak telah menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Philip.

Misalnya, mantan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia mendukung semua upaya Pemerintah untuk menyelamatkan nyawa manusia, seperti pilot Philip, yakni dengan menggunakan pendekatan gereja.

Pendekatan gereja dinilai bisa efektif digunakan untuk di daerah Papua. Oleh sebab itu, ia mendukung langkah-langkah terukur yang akan dilakukan Pemerintah, terkhusus Hadi Tjahjanto.

Selain Mahfud, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga mendukung upaya Pemerintah dengan menggunakan pendekatan gereja.

Pendekatan yang damai dan tidak mengedepankan kekuatan militer dapat diterima oleh masyarakat Papua sehingga pendekatan gereja disebut tepat untuk digunakan.

Cara tersebut juga dinilai dapat menyelamatkan pilot Philip dan menghindari pertumpahan darah di Tanah Papua.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Marthen Jenarut mengungkapkan penyanderaan terhadap pilot Philip menjadi keprihatinan bersama. Penyanderaan dinilai sebagai salah satu bentuk pembatasan hak hidup setiap orang.

Oleh sebab itu, dalam konteks membebaskan pilot Philip, gereja selalu menganjurkan pendekatan dialog dengan penuh keterbukaan dan kerendahan hati.

Hal ini dikarenakan gereja tidak merestui cara-cara represif yang tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Alhasil, prinsip utama dalam menyelesaikan penyanderaan itu dengan mengedepankan dialog.

Gereja disebut dapat memfasilitasi pembebasan pilot Philip. Terlebih, pendekatan gereja selalu dalam konteks kasih dan menghargai harkat dan martabat semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Adapun pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan pemerintah Indonesia harus menentukan tenggat waktu (deadline) yang realistis dalam pembebasan pilot Philip.

Selain itu, Pemerintah perlu menahan diri agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan pendekatan represif yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pilot Philip.

Pemerintah pun harus berhati-hati dalam bertindak mengingat arus informasi saat ini bergerak sangat cepat dengan ditambah distorsi informasi di media sosial yang bisa memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.

Pendekatan gereja yang berbasiskan agama dapat dipakai sebagai alternatif dari pendekatan represif oleh negara untuk membebaskan sandera.

Pendekatan berbasiskan agama pun rupanya pernah dilakukan pada daerah-daerah konflik di mana penculikan lazim terjadi.

Sebagai contoh, ketika tokoh-tokoh Muslim Sunni Arab meminta pembebasan aktivis perdamaian Kristen yang diculik ketika konflik di Irak pada 2005 atau Paus Fransiskus yang memohon penculik agar membebaskan biarawati yang disandera kelompok bersenjata di Port-au-Prince, Haiti.

Pendekatan gereja yang ingin dipakai oleh Pemerintah untuk membebaskan pilot Philip disebut sebagai upaya agar tidak terdapat korban sipil.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, Arfin menyebut upaya Pemerintah untuk menggunakan pendekatan gereja sebagai bentuk menjaga hubungan baik.

Pemerintah disebut mementingkan keselamatan pilot Philip sebagai individu yang perlu dilindungi demi menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru, dan untuk menunjukkan profesionalitas Pemerintah dan aparat keamanan dalam operasi pembebasan pilot Philip.

Selain itu, terdapat kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru bahwa pendekatan persuasif harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan represif dalam upaya membebaskan pilot Philip.

Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Selandia Baru tampaknya harus bekerja sama untuk menyelamatkan satu individu tanpa diintervensi oleh kepentingan politik pihak mana pun.


Upaya diplomatik

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon  membahas hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru di Gedung Parlemen Selandia Baru pada Februari lalu.

Usai pertemuan, Wapres Ma’ruf mengatakan Pemerintah berupaya untuk membebaskan pilot Philip dari penyanderaan KKB dengan pendekatan persuasif. Komitmen itu pun disetujui oleh PM Luxon.

Wapres mengatakan upaya persuasif ditempuh Pemerintah untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Luxon juga setuju pendekatan harus dilakukan secara persuasif karena menyangkut hal-hal yang sensitif.

Adapun Pemerintah Indonesia disebut memahami keprihatinan pemerintah Selandia Baru terkait penyanderaan pilot Philip sehingga pendekatan persuasif melalui tokoh-tokoh masyarakat dan gereja juga diupayakan.

Hal serupa juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Retno melalui sambungan telepon kepada Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya melakukan upaya pembebasan pilot Philip dengan pendekatan persuasif.

Oleh sebab itu, saat ini masyarakat tinggal menunggu teknis dan hasil dari pendekatan persuasif, termasuk pendekatan gereja yang akan dilakukan oleh pemerintah guna membebaskan pilot Philip dari KKB di Papua.


 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

lgo188

Mendagri minta pemda pastikan ketersediaan pangan jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah memastikan bahan pangan tersedia dan harganya terjangkau menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemda ini penting karena capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari langkah yang dilakukan pusat maupun daerah.

“Untuk itulah saya kira rapat kali ini terasa istimewa dibanding rapat-rapat hari Senin sebelum-sebelumnya, karena hari ini Bapak Kepala Badan Pangan ini mengundang semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dalam mengendalikan inflasi, pemda didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah. Sementara di tingkat pusat, pemerintah juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Tito berharap setelah mengikuti Rakor yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut, pemda dapat segera melakukan rapat dengan semua stakeholder termasuk para pengusaha untuk memperdalam berbagai isu yang dibahas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Mendagri, inflasi pada Februari 2024 secara year on year berada di angka 2,75 persen.

Dia melihat angka ini masih terbilang baik, karena pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai seimbang karena menguntungkan produsen maupun konsumen.

“Kita harus mencari balance (harga) antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen, karena negara kita adalah negara yang juga negara memproduksi,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu kelima Februari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Kendati demikian, di masing-masing daerah komoditas yang mengalami kenaikan juga beragam.

Selain itu, Tito juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.

"Saya juga punya data kabupaten-kabupaten mana yang terendah dan tertinggi, untuk yang tertinggi-tertinggi ini agar koreksi, lihat apa penyebabnya, dan kemudian segera lakukan rapat-rapat dengan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah itu," pungkas Tito.

Baca juga: Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Mata Dharma Tertinggi

menang8 slot

Pemkot: Bukti lunas PBB jadi syarat daftar sekolah di Bengkulu******

Ini salah satu upaya untuk mengejar capaian target dan bukti lunas PBB menjadi syarat yang wajib dilampirkan.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengeluarkan kebijakan yang menjadikan bukti lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai syarat pendaftaran sekolah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Eddyson menerangkan, kebijakan bukti lunas PBB akan dijadikan syarat mendaftar sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). "Ini salah satu upaya untuk mengejar capaian target dan bukti lunas PBB menjadi syarat yang wajib dilampirkan," kata dia saat dikonfirmasi di Bengkulu, Selasa. Baca juga: Pemkot Surabaya bebaskan retribusi PBB-PDAM untuk veteran pada HUT RI Kebijakan bukti lunas PBB tersebut juga diterapkan pada keperluan masyarakat lainnya agar target PAD di Kota Bengkulu tercapai. Untuk merealisasikan hal tersebut, Bapenda Kota Bengkulu bekerja sama dengan kantor kelurahan dan kecamatan setempat agar setiap warga yang mengurus administrasi kependudukan wajib melampirkan bukti lunas PBB. "Seperti membuat surat keterangan di tingkat kelurahan maka harus ada bukti lunas PBB. Jika belum, maka kami arahkan agar dibayar dulu sesuai dengan nilai yang sudah tertera di SPPT resmi," terang Eddyson. Selain itu, untuk pemasangan jaringan baru PLN juga akan menerapkan hal yang sama, agar kesadaran masyarakat untuk melunasi PBB di Kota Bengkulu meningkat. Dengan cara tersebut, realisasi capaian pajak setiap tahun di Kota Bengkulu meningkat dan bisa mengurangi nilai pajak terutang. "Masyarakat diimbau dapat melakukan pembayaran PBB tepat waktu. Uang pajak yang dibayarkan masyarakat ini akan digunakan kembali pemerintah untuk pembangunan," terangnya.

Baca juga: Pemkot Batu hapus sanksi administrasi terlambat bayar PBB Sementara itu, Pemkot Bengkulu menargetkan PAD dari 10 sektor pajak dan satu sektor retribusi pada 2024 di wilayah tersebut sebesar Rp201 miliar pada 2024 dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp44 miliar. Untuk sektor yang menjadi fokus Pemkot Bengkulu yaitu dari pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebab realisasi pada tahun sebelumnya mencapai 80 persen. "Semua menjadi primadona, tetapi memang pajak BPHTB dan juga PBB-P2 saat ini paling bagus karena potensi yang baik," ujarnya. Kemudian, sektor pajak penerangan jalan juga memiliki porsi yang besar, sebab menjadi salah satu penyumbang PAD Kota Bengkulu Oleh karena itu, Eddyson berharap wajib pajak tidak terlambat melakukan pembayaran kewajiban pajak guna membangun infrastruktur Kota Bengkulu.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024