nama nama situs slot gacor

ayobet 678Jutaan kata 830889Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama nama situs slot gacor》

Zulhas Ungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanblak-blakan soal harga beraspremium yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan usai mengecek ketersediaan beras di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan penyebab harga beras premium naik di ritel modern karena harga di supplier sudah tinggi.

Berdasarkan situs Info Pasar Induk Beras Cipinang, tercatat harga beras premium saat ini ada yang menyentuh level Rp19 ribu per kilogram (kg). Padahal, harga eceran tertinggi (HET) beras premium adalah Rp13.900.

Selain itu, ia juga menyebut kenaikan harga beras terjadi karena hukum supplydandemand. Artinya, harga beras melambung karena permintaan yang tinggi dari konsumen.

Zulhas juga maklum kalau usai Pemilu biasanya harga-harga memang naik.

"Setelah Pemilu malah naik. Itu kenapa? Nanti akan kita cari tahu," ujarnya.

Tak hanya itu, Zulhas juga mengklaim kenaikan harga beras terjadi karena El Nino. Menurutnya, cuaca dengan gelombang panas itu membuat musim panen tertunda. Alhasil, jumlah beras pun terbatas.

"Ini lah nanti yang akan kita rapatkan agar supplynya bisa ditambah," ucap Zulhas.

Terpisah, Sales Manager Dry Groceries Transmart Kota Kasablanka Bahri Jannah Romadhan mengatakan pembelian beras di Transmart sudah dibatasi maksimal 10 kg per orang.

Pembatasan itu berlaku untuk pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan premium.

"SPHP dibatasi juga karena stoknya juga kan nggak terlalu banyak karena beras premium juga habis, jadi kami batasi," ujarnya.

Bahri menuturkan stok beras premium sudah habis sejal satu pekena sebelakangan. Ia juga menyebut harga beras itu bakal naik.

Sebab, informasi dari supplier pun demikian. Bhari mengatakan pihaknya sudah melakukan pre-order (PO) kepada supplier, tapi belum kunjung dikirim karena bakal ada penyesuaian harga.

"Tapi PO ke supplier sudah ada, tapi belum dikirim karena ada penyesuaian harga," ucapnya.

Pergerakan harga beras secara konsisten bergerak naik sejak awal tahun lalu. Tercatat pada Januari 2023 saja rata-rata harga beras berada di level Rp11 ribu per kg.

Presiden Jokowi berjanji harga beras akan turun dalam dua minggu. Dia berkata Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah turun tangan mengatasinya.
Jokowi mengatakan stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, masih melimpah. Persoalan beras di daerah akan diatasi dengan mengirim pasokan tersebut.

"Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu-dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen raya datang pasti sudah (turun)," kata Jokowi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Jokowi membantah kabar beras hilang dari ritel. Menurutnya, beras masih tersedia melimpah, tetapi ada masalah distribusi.

Dia telah memerintahkan menteri-menteri untuk segera menyalurkan beras. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengeluarkan stok sesuai kebutuhan pasar.

"Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapa beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," ujarnya.

Dia juga membantah kabar beras langka dan mahal karena dipakai untuk bansos. Jokowi mengatakan bansos beras justru upaya menekan harga yang naik.

"Justru itu menahan harga agar tidak naik. Kalau ndak, justru malah melompat. Ini rumus supplydan demand," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Harga Popok di Rafah Melonjak Jadi Rp861 Ribu Imbas Agresi Israel******

Harga popok di Rafah, Jalur Gazabagian selatan, melonjak hingga 200 shekel atau US, setara Rp861.676 (kurs Rp15.666 per dolar AS).

Lonjakan terjadi imbas penurunan pasokan di tengah serangan Israel ke kota itu.

Keterbatasan stok membuat bengkel jahit yang semula memproduksi gaun pengantin beralih menjadi membuat popok.

"Jika bank dibuka, Anda perlu mendapatkan pinjaman untuk membeli Pampers," imbuhnya sambil berdiri di bengkel sementara deretan perempuan menggunakan mesin jahit untuk memproduksi popok.

Abu Gharara mengatakan imbas masalah itu, masyarakat di Rafah bahkan harus menggunakan pakaian pelindung daur ulang yang berasal dari masa pandemi covid-19 sebagai bahan pembuatan popok.

Bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda, kelangkaan popok telah memperburuk perjuangan sehari-hari untuk menjaga bayi dan balita tetap bersih dan kering.

"Kita tidak hanya berbicara tentang popok untuk bayi, tapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Salah satu ibu pengungsi, Inas Al-Masry, yang memiliki sepasang anak kembar serta seorang anak perempuan tertua yang semuanya membutuhkan popok, menggunakan celana pendek kecil yang dibuat dari plastik transparan untuk melindungi salah satu anak bayinya. Celana pendek plastik itu terlihat tampak terlalu ketat hingga membuat anaknya menangis.

Ia mengatakan tidak mampu membeli popok dengan harga 180 hingga 190 shekel per paket. Ia hanya mampu membeli satu paket dalam seminggu.

"Setelah minggu itu, bagaimana saya bisa mendapatkan paket lainnya?," katanya.

"Bahkan dengan penutup yang saya kenakan pada bayi, saya harus menggantinya keesokan harinya. Mereka semua butuh pakaian, tapi pakaian tidak tersedia, selimut tidak tersedia untuk anak-anak. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan tidak punya kasur, kami dibuang ke tenda di jalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Label：nagabet123、jam gacor dan pola、pinjaman 5 juta langsung cair

Terkait：kang paito、daftar gacor slot、beli laptop pakai kredivo、pinjaman online cepat cair bunga rendah、poker88 alternatif、togel 74、situs slot aman terpercaya、permainan gacor、hoki777 demo、situs slot gacor terpercaya 2023

bab terbaru：cara bayar tokopedia pakai kredivo（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28