situs judi slot

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan keputusan tidak mengimpor kereta commuterline (KRL) bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation).

Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Di sisi lain, Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

Lihat Juga : Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya

Meski demikian, Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langkah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor keret ini tak dapat dilakukan.

"Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemerintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang karena berpotensi melanggar tiga aturan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Konser Coldplay, Harga Tiket Pesawat Jakarta******

Hargatiket pesawatJakarta - Singapuramelonjak lebih dari dua kali lipat pada pekan konserColdplay yang digelar di Negeri Singa pada Januari 2024 mendatang.

Melansir laman sejumlah online travel agent(OTA) seperti Traveloka, Pegi pegi, dan Tiket.com, Rabu (21/6), harga tiket pesawat murah (low cost carrier/LCC) Jakarta-Singapura sebelum konser Coldplay berkisar  Rp415 ribu hingga Rp850 ribu untuk sekali perjalanan, tergantung maskapainya.

Namun, harga tiket melesat pada pekan konser grup band asal Inggris itu yang digelar pada 23 Januari -30 Januari 2024.

Sementara, tiket maskapai Jetstar dibanderol mulai dari Rp1,5 juta sekali jalan. Lalu, Scoot mulai Rp1,4 juta sekali jalan, Singapore Airlines mulai Rp1,8 juta, dan Garuda mulai dari Rp3,2 juta sekali jalan.

Dari situs resmi OTA Pegi-pegi, penerbangan dari Jakarta ke Singapura pada 22 Januari 2024 dibanderol mulai dari Rp1,4 juta untuk maskapai Scoot, Rp1,47 juta dengan AirAsia, dan Rp2 juta dengan BatikAir.

Selanjutnya, dengan Citilink Rp2,1 juta, Rp2,3 juta dengan Malaysia Airlines, serta Rp2,7 juta dengan Singapore Airlines.

Sedangkan, jika melihat tarif tiket dari OTA Tiket.com, Jakarta-Singapura untuk maskapai AirAsia dibanderol mulai dari Rp2,04 juta sekali jalan, Scoot Rp1,4 juta, dan Jetstar dibanderol mulai dari Rp1,5 juta sekali jalan.

Lalu, dengan Singapore Airlines dibanderol mulai Rp1,8 juta dan Citilink mulai dari Rp1,9 juta sekali jalan.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

LRT Akan Diperpanjang ke Bogor, Studi Kelayakan Sedang Dibuat******

Proyek LRTJabodebek akan diperpanjang rutenya hingga ke kawasanBogor.

Hal ini menyusul akan dioperasikannya LRT Jabodebek tahap 1 pada Agustus 2023 ini mendatang.

Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan feasibility studyatau studi kelayakan menyangkut rencana perpanjangan jalur ini. Seiring dengan itu, design engineeringjuga tengah dipersiapkan.

Karena masih proses studi kelayakan, Purnomo belum dapat memastikan berapa besaran investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek ini. Adapun besarannya akan didapatkan lewat hasil FS tersebut.

Purnomo mengatakan biasanya proses FS akan memakan waktu sekitar 6 bulan.

"Kalau FS-nya kan cepat paling 6 bulan ya, FS loh. Mestinya dari saat ini (Juni baru mulai), menyusun FS-nya," kata Purnomo.

Dengan demikian katanya, proses pengembangan dari proyek ini masih cukup panjang.

Keseluruhannya ia perkirakan akan memakan waktu sekitar 2-3 tahun hingga proyek ini rampung. Purnomo menambahkan saat ini pihaknya juga masih berfokus pada proyek pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 yang progresnya mencapai 96 persen.

"Pasti overdari 2024 (perpanjangan rute ke Bogor)," kata Purnomo.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Tahta Tuhan

Staf Erick soal DPR Minta 80 Kursi Bisnis Buat Haji: Tidak Gratis******

Staf Khusus Menteri BUMN III Arya Sinulingga buka suara soal permintaan 80 kursi pesawat kelas bisnis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas sebagai tim pengawas haji.

"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/6), dikutip dari finance detik.

Arya menjelaskan dengan pemesanan dari DPR sebanyak itu, akan menambah pemasukan untuk maskapai sendiri khususnya Garuda.

"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Jadi kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," jelasnya.

Pihaknya berharap kementerian dan lembaga lain juga bisa memilih Garuda untuk melakukan penerbangan. Terutama jika untuk perjalan dinas, dan disarankan pesan dari jauh-jauh hari.

"Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus, justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan kami sudah tahu alokasi kami udah terpenuhi jauh-jauh hari," jelasnya.

"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus. Tolong pesan jauh-jauh hari," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Dandy

Mandalika, Warisan Utang Rp4,6 T dan Rencana Ambil Alih oleh Pemda NTB******

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menggaet wisatawan khususnya turis asing ke Indonesia dengan menghelat event olah raga internasional seperti MotoGP 2022 dan World Superbike (WSBK).

Event MotoGP Mandalika 2022 menjadi pelepas dahaga Indonesia 25 tahun lamanya setelah terakhir kali menggelar balap motor kelas dunia itu di Sirkuit Sentul pada 1997 silam.

Bahkan, Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang mungkin sulit dilupakan The Baby Alien alias Marc Marquez. Pasalnya, Marquez harus rela crash empat kali saat free practice dan warm up, gagal balapan, hingga divonis mengalami diplopia lagi.

Kearifan lokal ini muncul ketika seisi sirkuit diselimuti awan hitam hingga petir menggelegar, tepat sebelum balapan dihelat pada 20 Maret 2022 lalu.

Sang pawang hujan ini muncul di area pit lane sembari komat-kamit melafalkan mantra khusus. Mbak Rara mengenakan helm proyek berwarna putih, jaket bermotif kain khas Indonesia, dan bertelanjang kaki. Ia membawa alat khusus selayaknya cawan yang dipukul-pukul dengan tongkat kecil.

Sebelum MotoGP, aspal Mandalika sudah lebih dahulu digunakan untuk balapan World Superbike (WSBK). Sirkuit di Lombok Tengah ini masuk kalender WSBK sejak 2021.

Bahkan, dunia punya kenangan abadi dengan ajang WSBK Mandalika 2021. Saat itu, Bos Ducati marah besar karena oknum panitia lokal meng-unboxing kargo motornya secara ilegal.

Lihat Juga : Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika

Namun siapa sangka gemerlap event-event tersebut rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WBSK, rugi Rp100 miliar dan MotoGP merugi Rp50 miliar.

Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang Rp4,6 triliun yang dipikul InJourney selaku holding BUMN Pariwisata pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengeluhkan utang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR. Doni mengungkapkan mereka memiliki kewajiban jangka pendek Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Pada akhirnya, WSBK yang diklaim sepi sponsor terancam dicoret dari kalender Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Masih Menguat Hari Ini

Selain itu, InJourney melalui PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun untuk menyelesaikan sengkarut utang tersebut.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Komisi VI DPR pun merestui pengajuan PMN InJourney itu di dalam rapat yang digelar sehari setelahnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Di tengah sengkarut polemik utang Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah muncul bak pahlawan kesiangan dengan niat mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika dari InJourney yang terlilit utang.

Lihat Juga : Pegawai Bank Cs di China Dilarang Foya-foya Buntut Korupsi US T

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insyaallah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ungkap Politikus PKS itu, dikutip dari Antara.

Ia menyebut kegiatan olahraga tidak selalu menguntungkan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas, bahkan banyak penyelenggara merugi. Namun, Zulkieflimansyah berniat terus menggenjot pengelolaan hingga promosi agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan atau cuandi kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi, penyelenggara boleh saja rugi, tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Cuan musiman hingga dibutuhkan perhitungan modal matang