play 388 slot

Aku membunuh Long Aotian

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Zulhas soal India Setop Ekspor Beras: Kita Harus Swasembada******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merespons kebijakan Indiamenyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, hal ini menjadi alarm agar Indonesia segera bisa merealisasikan swasembada pangan.

Zulkifli juga mengingatkan agar RI tak perlu bergantung terus pada impor.

"Makanya kita harus swasembada pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/7).

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balanceatau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Jika saat ini India meng-holdekspornya ke beberapa negara, memang bukan Indonesia dalam posisi meminta Beras dari India," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/7) lalu.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Jokowi: RI Bisa Masuk 5 Besar Negara Ekonomi Terkuat Dunia******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini masuk lima besar ekonomi terkuat dunia," kata Jokowi saat pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/8).

Lihat Juga : Jokowi: Ada yang Tanya ke Saya, RI Dapat Apa dari Hilirisasi Nikel?

Jokowi mengingatkan saat ini sudah 96 negara masuk menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian global yang masih dalam masa sulit.

"Supaya kita tahu semuanya saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasien IMF, 96 negara. Mengerikan tapi itulah fakta," katanya.

"Negara negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang namanya inflasi itu sudah sangat pusingnya, kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu," ujar Jokowi menambahkan.

Lihat Juga : Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tetap bersatu dan mampu bersinergi menuju Indonesia maju.

"Kemudian antar masyarakat sendiri tidak bersatu tidak kompak bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada. Bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama, mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan," katanya.

akun profesional kaisar

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua******

Litsky Li, seorang fotografer terpaksa beralih profesi setelah menerima tawaran yang lebih baik. Ia memutuskan berhenti bekerja dan menjadi salah satu dari sekian banyak anak muda China yang dibayar oleh keluarga mereka untuk tinggal di rumah.

Li yang kini berusia 21 tahun, menghabiskan waktunya berbelanja bahan makanan untuk keluarganya di kota tengah Luoyang dan merawat neneknya yang mengalami demensia. Orang tuanya membayarnya dengan gaji sebesar 6.000 yuan atau setara US5 per bulan. Besaran upah itu setara dengan gaji kelas menengah di daerahnya.

"Alasan mengapa saya berada di rumah adalah karena saya tidak tahan dengan tekanan untuk pergi ke sekolah atau bekerja," kata Li, lulusan SMA seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (27/7).

Frasa itu muncul untuk menggambarkan bahwa mereka kembali pulang karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Laporan CNN Business mengungkap angka pengangguran di China untuk usia 16 hingga 24 tahun di daerah perkotaan naik hingga 21,3 persen pada Juni 2023. Angka itu adalah rekor tertinggi.

Tingkat pengangguran pemuda telah menjadi salah satu tantangan besar selain konsumsi domestik yang lemah, penarikan diri industri swasta, dan pasar properti yang berjuang, bagi kepemimpinan China ketika pemulihan pasca-covid negara ini redup.

Masalah tersebut mungkin jauh lebih besar dari yang diindikasikan oleh data resmi.

Lihat Juga : Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham

Profesor Universitas Peking Zhang Dandan menulis dalam sebuah opini pekan lalu untuk media berita Caixin bahwa jika 16 juta pemuda tinggal di rumah atau mengandalkan orang tua mereka juga dihitung, dan tidak aktif mencari pekerjaan, maka tingkat pengangguran sebenarnya mencapai 46,5 persen pada Maret.

Sosiolog mengatakan pengalaman traumatis China dengan langkah-langkah pandemi yang ketat telah berkontribusi pada jumlah orang muda yang secara radikal mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka dan orang tua yang mendukung mereka.

"Mental dan psikologis, orang di daratan China masih pulih dari pandemi covid-19," kata Fang Xu, seorang dosen tetap di Universitas California Berkeley.

"Saya percaya keinginan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai, kontemplasi tentang makna hidup atau apa yang paling penting dalam hidup masih ada," tambahnya.

Tren "anak-anak profesional" juga merupakan tanda bahwa para pemuda menghadapi peluang yang semakin berkurang dalam ekonomi yang sebelumnya telah berkembang pesat selama beberapa dekade, memperkaya generasi yang kini mendukung generasi muda.

Lihat Juga : Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0

Setelah awal tahun ini dimulai dengan kegiatan yang cukup aktif, pemulihan ekonomi China telah melambat dan keyakinan bisnis tetap lemah.

Sektor swasta, tulang punggung ekonomi dan sumber lapangan kerja terbesar, telah terkena dampak keras dari penindakan regulasi yang meluas sejak akhir 2020.

Ya-wen Lei, seorang profesor sosiologi di Universitas Harvard, berharap fenomena anak-anak profesional ini tidak akan bertahan lama.

"Dukungan yang mereka terima dari orang tua mereka dalam konteks ini tidak mengherankan, karena banyak orang tua di China membantu anak-anak mereka dengan berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, biaya pernikahan, dan pengasuhan anak," katanya. 

Lihat Juga : Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura

Namun, Peneliti China Centre di Universitas Oxford dan Universitas SOAS London George Magnus mengatakan ini bukanlah solusi yang layak untuk masalah pekerjaan di China.

"Ini mungkin menjadi solusi jangka pendek agar mereka memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan pendapatan keluarga sebagai tukar menukar," katanya.

Tetapi jika para pemuda tidak berada di pasar tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dan mencari peluang yang lebih baik, mereka kemudian dapat menjadi sulit dipekerjakan.

"Baik karena sudah lama menganggur, atau karena tidak berhasil mempertahankan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan," kata Magnus.

"Ini adalah kondisi di mana gangguan jangka pendek, misalnya, di pasar tenaga kerja, menjadi permanen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]