petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bunga pinjaman online

ayam slot 377Jutaan kata 954538Orang-orang telah membaca serialisasi

《bunga pinjaman online》

Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik******

Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik-baik saja
Arsip foto - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dalam pelantikan 17 Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (11/01/2024). ANTARA/HO-Bappenas/pri.
tidak ada (ketegangan)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.

"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharss setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.

Baca juga: Suharso: Global South harus bahu-membahu kelola rantai pasok global

Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.

"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.

Suharso juga menceritakan bahwa kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.

"Dulu waktu saya di DPR, sparingpartneryang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.

Baca juga: Suharso membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan GPEDC di WEF

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

BPBD Lahat bentuk tim hingga bangun posko evakuasi korban banjir bandang******

BPBD Lahat bentuk tim hingga bangun posko evakuasi korban banjir bandang
Banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/HO-BPBD Sumsel/aa.
Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, membentuk tim hingga membangun posko evakuasi warga terdampak banjir bandang di daerah itu. "Tim tersebut merupakan tim desa yang kami siapkan ke wilayah terdampak banjir dan untuk mendirikan posko dan menjaga posko guna mengevakuasi dan membantu warga terdampak banjir di desa-desa," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel, Sudirman dikonfirmasi, Ahad. Ia menambahkan bahwa BPBD mengerahkan dua unit mobil untuk mobilisasi dan mobil rescue. Selain itu ada juga perahu fiber sebanyak dua unit dan perahu rafting tiga unit. Evakuasi dilakukan melalui tim pelaksana, yakni tim satgas TRC BPBD Kabupaten Lahat, TNI, Polri, dan warga setempat.

Baca juga: Cegah banjir, BBWS ingatkan jaga daerah aliran sungai dengan baik

Baca juga: BPBD Sumsel jamin kebutuhan korban banjir bandang tercukupi BPBD Provinsi Sumsel melakukan koordinasi, pendataan, dengan BPBD Lahat, Kemudian Tim BPBD Lahat langsung Ke lokasi yang terdampak banjir bandang tersebut dan melakukan evakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Ia mengatakan bahwa banjir sudah terjadi sejak Sabtu, kemarin, dengan ketinggian hingga satu meter dan air saat ini sudah mulai surut. Ia menerangkan banjir itu merendam beberapa desa, di antaranya Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai dengan jumlah rumah sebanyak 132 rumah terendam. Kemudian Desa Tanjung Agung, Kecamatan Suka Merindu sebanyak 33 rumah terendam selain itu persawahan seluas 15 hektar, perkebunan 24 hektar, peternakan ikan sebanyak 22 kolam ikan. Lalu, Desa Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan sebanyak 100 rumah terendam, 50 hektar sawah, 80 hektar kebun, dan ada satu jembatan penghubung antar desa. Kemudian Kecamatan Lahat meliputi RT. 07 sebanyak sembilan rumah warga terendam, RT.08 sebanyak 28 rumah terendam. "Kondisinya saat ini ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air satu hingga satu setengah meter. Namun air mulai berangsur surut," katanya.*
Baca juga: PTBA bantu korban banjir di Muara Enim dan Lahat

Baca juga: Pertamina pastikan stok BBM dan LPG aman bagi korban banjir Lahat

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Presiden sampaikan selamat atas kemenangan ganda putra Leo/Daniel******

Presiden sampaikan selamat atas kemenangan ganda putra Leo/Daniel
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando (kiri) dan Daniel Marthin (kanan) berpose dengan piala dan medali turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas kemenangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2024.

"Ganda putra bulu tangkis Indonesia kembali berjaya lewat prestasi yang ditorehkan oleh pasangan Leo/Daniel dalam turnamen Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Jakarta," tulis Presiden dalam unggahan di akun Instagram @jokowi yang dipantau di Jakarta, Senin.

Leo/Daniel menjadi juara setelah mengatasi perlawanan sengit ganda putra Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen di final Indonesia Masters 2024.

Pada pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (28/1), Leo/Daniel menang dalam drama rubber game 21-12, 20-22, 21-11.

"Selamat untuk Leo dan Daniel atas keberhasilannya yang sangat gemilang di Tanah Air," ujar Jokowi.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri "kemarau" gelar ganda putra Indonesia.

Baca juga: Kemarau gelar juara ganda putra berakhir di Istora
Baca juga: Daniel persembahkan gelar juara Indonesia Masters untuk mendiang papa
Baca juga: Astrup/Rasmussen nantikan rangkaian turnamen menuju Paris

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:menangbet88 login

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pola main mahjong ways 1
menang8
liga228
jaguar33 situs slot online deposit pulsa terpercaya
pinjam shopee pinjam tanggal 25
lapakhoki88
slot jam gacor hari ini
voucher ikea 2022
situs slot depo 50 bonus 50
Daftar isi semua bab
Bab 1 wedeslot
Bab 2 cara dapat uang dolar
Bab 3 rgo303
Bab 4 cucubet
Bab 5 klik99
Bab 6 buku mimpi 37
Bab 7 bo slot 4d gacor
Bab 8 seribu mimpi 07
Bab 9 wigompo
Bab 10 cara dapat uang online cepat
Bab 11 rtp ovo88
Bab 12 ketentuan pinjaman tunai kredivo
Bab 13 kode server ml thailand
Bab 14 super win 303 slot
Bab 15 situs online gacor
Bab 16 pinjol aman bunga rendah tenor panjang
Bab 17 mposlot303
Bab 18 buku mimpi 2d 11
Bab 19 golden link slot
Bab 20 rupiah89
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2384bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

daftar game slot online
Soal penyitaan ponsel milik Aiman, Polisi: Sudah sesuai aturan
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. ANTARA/Ilham Kausar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan telepon seluler milik Aiman Witjaksono yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. "Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi 
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Kemudian Ade Safri menjelaskan, tindakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa telepon seluler (ponsel) milik Aiman Witjaksono sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pasal dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Baca juga: Polda Metro Jaya: Penyitaan ponsel Aiman untuk penyidikan Ade Safri menambahkan bahwa pada 24 Januari 2024 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita. Yaitu memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap ponsel (hp) tersebut. "Merujuk pada surat permohonan dari penyidik ke PN Jaksel terkait permintaan izin penyitaan terhadap hp dimaksud, tertanggal 22 Januari 2024 dan tindakan penyitaan oleh penyidik juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan," ujar Ade Safri. Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga menjelaskan penyitaan ponsel milik Aiman didasarkan juga pada Pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf e. Pasal tersebut berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Jadi, menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan saya jamin bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yg dapat mengganggu jalannya penyidikan," katanya.

Baca juga: Ponsel disita penyidik, Aiman khawatirkan kerahasiaan identitas informan Sebelumnya, usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengkhawatirkan soal penyitaan ponselnya oleh penyidik. Menurut dia, penyitaan itu dapat mengungkapkan identitas narasumber atau informan yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tak netral pada Pemilu 2024. "Kami diperiksa 12 jam, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun hp saya akhirnya harus disita," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami akan membela Aiman Witjaksono

Tapi dia berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumbernya. "Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1) malam. Aiman menjelaskan, dirinya sempat berdebat selama dua jam oleh penyidik mengenai penyitaan ponselnya tersebut. "Karena data saya semua ada di sana (ponsel), meskipun itu menjadi perdebatan hampir dua jam, tarik-ulur supaya hp itu kemudian jangan disita," katanya.
Tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari Pengadilan. "Yang kami tidak bisa melawan hal tersebut," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal Dinasti Song

situs slot 77 login
Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

pass judi slot
Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat
Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh.
Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa
Tangerang (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mulai sepi peminat.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penumpang kereta cepat sama dengan penumpang pesawat terbang yang ramai dan sepi pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menetapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis.

"Coba naik pesawat pas hari-hari jam lagi sepi, pesawatnya kosong. Kita lihat, kalau lagi puncak-puncaknya tinggi peminat, lagi sepi ya kurang. Makanya kita dinamis (tarif dinamis), kadang kalau enggak peak-nya ya turun," ujar Arya usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Arya menyampaikan, sepinya penumpang kereta cepat tidak bisa hanya dilihat dalam satu hari saja, tetapi harus berdasarkan pada data bulanan. KCIC pun memiliki laporan bulanan terkait dengan jumlah penumpang.

"Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa," kata Arya.

Sementara itu, Arya membantah penetapan tarif dinamis lantaran untuk pembayaran utang kereta cepat.

"Enggak ada urusannya itu," ucapnya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menerapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari 2024, yang memungkinkan penumpang mendapatkan harga tiket murah saat sedang sepi dan harga lebih tinggi saat periode ramai seperti hari libur.

Tarif ini disebut akan menguntungkan penumpang karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika melakukan perjalanan pada waktu tertentu.

Dengan skema baru ini, tarif kelas Premium Economyberkisar antara Rp150-250 ribu, berbeda dengan saat ini yang berlaku di harga tetap sebesar Rp200 ribu untuk perjalanan Senin-Kamis dan Rp250 ribu untuk perjalanan Jumat-Minggu.


Baca juga: KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari
Baca juga: KCJB tandai 100 hari beroperasi dengan angkut 1,45 juta penumpang
Baca juga: Damri hadirkan angkutan gratis Bumi Hejo – Stasiun Whoosh Padalarang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Gadis kelas atas

mpoif
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Tianxuan

sultanslot365
Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita.
Solo (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memastikan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap solid.

"Solid banget, kalau menteri beda biasa kan," katanya pada kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan perbedaan pendapat antarmenteri merupakan hal yang biasa karena mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk politik.

"Menteri kan dari banyak partai, biasa," katanya.

Disinggung mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang akan mundur dari jabatan, menurut dia, hal itu merupakan hak yang bersangkutan.

"Itu hak setiap orang," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," katanya.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," katanya.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pulau Gurun

39 di erek erek
Polri tangkap dua pelaku dugaan TPPO di Banten-Jabar
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kedua tersangka dugaan TPPO tersebut yaitu Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa, yang ditangkap pada Kamis (25/1).

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

Menurut dia, setelah ada persetujuan, para korban dibuatkan paspor dan diberikan uang feeyang bervariasi dari Rp3-13 juta.

“Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan para korban diberangkatkan ke Turki dengan menggunakan visa wisata. Saat berada di negara tersebut para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh seorang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, telepon genggam, pakaian di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," ujarnya.

Saat di penampungan tersebut menurut dia, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara, jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu satu pekan sampai dua bulan, dengan alasan para korban belum diberangkatkan ke Erbil karena masih menunggu visa," katanya.

Dia mengatakan karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Dia mengungkapkan peran Tika adalah menampung para korban sebelum diterbangkan ke luar negeri sedangkan Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca juga: Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya

Baca juga: Polri selamatkan 3.000 pekerja migran dari TPPO

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024