sarangsbobet

uap baja dan api

Belanja Keperluan Lebaran di Transmart Full Day Sale, Diskon 20 Persen******

Mau belanja keperluan Lebaran? Belanjanya di Transmart aja! Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon besar-besaran Full Day Sale.

Di Full Day Sale, berbagai produk keperluan Lebaran akan diskon serba 20 persen. Mulai dari bahan pangan segar seperti daging ayam dan daging sapi.

Lihat Juga : Sukses Midnight Sale, Siap-siap Kejutan Diskon Transmart Jilid II

Nah, tunggu apalagi? Segera kunjungi toko-toko Transmart terdekat untuk ikut Full Day Sale. Acaranya akan berlangsung pada Sabtu besok (15/4) pukul 10.00 sampai 24.00 waktu setempat.

Jangan lupa pembayarannya khusus Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah, ya!

Kalau belum punya, cusburuan bikin akun Allo Prime dan apply kartu kreditnya.

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.

1. Diskon 20 persen hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Syariah
2. Diskon 20 persen hanya berlaku pada 15 April 2023 pukul 10.00-24.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci) small appliance tidak ada pembatasan
4. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk per item
5. Khusus untuk sirup, biskuit, dan mineral water maksimal 5 karton
6. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan 2 kg untuk daging
7. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 4 unit
8. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10 persen regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station
9. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'
10. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello
11. Tidak dapat refund dan tidak berlaku untuk pembelian partai besar (pedagang).

Tanpa batas kita adalah monster

Harga Cabai Merah Kian 'Pedas', Tembus Rp100 Ribu per Kg di Merauke******

Harga cabai merahbesar semakin mahal pada awal pekan ini, Senin (17/4).

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga cabai merah besar melesat 13,22 persen ke Rp48.400 per kilogram (Kg).

Bahkan, di Kota Merauke, harga cabai merah besar menembus Rp102.500 per Kg. Adapun harga terendah Rp24.250 per Kg tecatat di Kota Bengkulu.

Selanjutnya, harga daging sapi kualitas 2 naik tipis 0,08 persen ke Rp129.750 per kg. Berikutnya, bawang merah naik 0,83 persen ke Rp36.650 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,5 persen ke Rp20.200 per Kg.

Sementara itu, mayoritas harga pangan utama turun siang ini. Penurunan terbesar terjadi pada beras kualitas medium II sebesar 1,51 persen ke Rp13.050 per kg.

Beras kualitas super I juga turun 0,68 persen menjadi Rp14.700 per kg. Begitu pun beras kualitas super II yang merosot 0,7 persen ke Rp14.150 per kg.

Berikutnya, daging sapi kualitas I melandai 0,65 persen ke Rp138.150 per kg, telur ayam ras segar turun 0,84 persen ke Rp29.550 per kg, bawang putih ukuran sedang melorot 0,74 persen Rp33.400 per kg, cabai rawit hijau minus 0,37 persen ke Rp40.050 per kg, dan gula pasir kualitas premium turun 0,31 persen ke Rp15.850 per kg.

Lebih lanjut, harga cabai rawit merah dan gula pasir lokal tetap, masing-masing Rp44.550 per kg dan Rp14.550 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan!******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berhenti menjual minyak gorengkarena pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar kepada mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu. Pasalnya, kalau pengusaha ritel sampai berhenti menjual minyak goreng, dikhawatirkan akan memicu masalah baru.

Nah, agar ancaman itu tak jadi dilaksanakan, Isy mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo.

"Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Roy (Roy Mandey, Ketua Aprindo). Siang ini akan saya telpon, koordinasikan lah, intinya jangan sampai setop jualan seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Apindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Roy mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu, utang itu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati-hati bayar utang

Menanggapi keluhan Roy tersebut, Isy mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang. Pemerintah mau membayar utang.

Tapi katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membayarkannya. Pasalnya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang negara.

Isyi mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," katanya.

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.