link depo 50 bonus 50 260Jutaan kata 459306Orang-orang telah membaca serialisasi
《olxtoto》
10 Berita Terpopuler : Bus Terjun dari Tol Pemalang******
SOLO—Pemberitaan tentang video viral di media sosial (medsos) menampilkan insiden kecelakaan bus yang tampak mengalami kerusakan parah di sekitar ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (21/1/2024), menjadi berita terpopuler di laman Solopos.com, Senin (22/1/2024).
Berita terpopuler itu mengungkap berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, bus yang mengalami kecelakaan itu merupakan bus PO New Shantikam dengan trayek Jakarta-Semarang. Bus itu terjun atau jatuh dari ruas Tol Pemalang, tepatnya di KM 320, ke jalan desa di Kecamatan Ampelgading, atau sebelah barat Sungai Comal.
Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo
“BREAKING NEWS : Sebuah insiden kecelakaan BUS Terjun bebas dari atas Tol Pemalang jatuh ke bawah di Jalan Desa, Kejadian tepatnya di KM 320 ikut Kecamatan Ampelgading sebelah barat sungai Comal, Belum diketahui terkait adanya penumpang Bus atau tidak. Minggu 21 Januari 2024 siang ini. #tolpemalang #pemalang #pemalangupdate,” tulis keterangan akun @pemalang.update di Instagram, Minggu.
Selain ulasan tentang bus terjun dari Tol Pemalang, kabar lain tentang hujan abu di Boyolali dan Klaten, video sosialisasi pemilu diprotes, cek fakta debat cawapres, hingga risiko tenor KPR hingga 35 tahun juga masuk daftar berita terpopuler pagi ini.
Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Senin (22/1/2024) pagi:
Rusak Parah! Bus Jurusan Jakarta-Semarang Terjun dari Tol Pemalang
Awas Panas Guguran Merapi Mengarah ke Timur, Tegalmulyo Klaten Hujan Abu
Meluas! Hujan Abu akibat Erupsi Gunung Merapi di Boyolali sampai Kawasan Kota
Hari Pertama Kampanye Terbuka di Solo Jatah Amin, yang Ramai PDIP
Video Sosialisasi Pemilu Bikinan PPS Diprotes Caleg Sragen
Boyolali-Klaten Hujan Abu, BPPTKG Ungkap Penyebab Aktivitas Merapi Meningkat
Sukoharjo Jadi Satu-satunya Kabupaten yang Punya Taman Budaya di Soloraya
Cek Fakta Debat Cawapres, Cak Imin: Anggaran Krisis Iklim di Bawah Sektor Lain
Wacana KPR Tenor hingga 35 Tahun, Begini Risikonya bagi Perbankan
Pemerintah Atur Ketat Distribusi Elpiji Subsidi, Begini Skemanya
Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******
JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.
Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo
“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.
Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.
Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.
“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.
Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.
“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.
Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******
JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global
Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.
“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.
Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.
Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.
“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”
Label:daftar slot gampang maxwin、bonus new member bo togel、erek2 83
Terkait:video slot gacor、gacor slot online、rekomendasi slot gacor、rtp jam gacor dan pola、elangslot、link terpercaya gacor、link slot deposit pulsa xl、pinjam dana di pegadaian、gpstoto、slot tergacor hari ini
bab terbaru:gacor 98(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《olxtoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hokibet188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《olxtoto》bab terbaru。