cantikqq

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Luhut Ingin Lebur Seluruh Organisasi Transportasi di RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bakal melebur seluruh organisasi transportasidi Indonesia menjadi satu.

"Iya, kita mau lebur, kita lihatlah. Jadi besok kami akan ketemu dan nanti ahli Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kita undang," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air

"Sekarang bagaimana itu menjadi satu, jadi satu komandannya. Nanti kita cari CEO-nya siapa," ujarnya.

Akan tetapi, Luhut tidak merinci lebih detail bagaimana rencana peleburan organisasi transportasi tersebut. Ia juga tidak membahas dampaknya kepada badan atau lembaga yang sudah ada.

Luhut hanya menegaskan bangsa Indonesia harus guyub mengurus transportasi. Menurutnya, pemerintah akan mengakomodasi pikiran atau ide-ide cemerlang masyarakat serta para pakar.

Ia juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi lain untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia. Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Lihat Juga : Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober

Sebelumnya Luhut mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek.

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin dirinya.

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Jokowi meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi. Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," katanya.

Kaisar Dewa Abadi

Pengusaha Benarkan Ada Pembatasan Pembelian Beras di Toko Ritel******

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANMayoritas Harga Pangan Naik, Beras Masih Mahal

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang******

Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi saksi hidup dari gempuran social commerceseperti TikTok Shop di Indonesia.

Pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (12/9), kala itu para pedagang nampak sepi pengunjung.

Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.

Jeritan Soleh itu pun sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Sepekan pasca Soleh menuturkan keluh kesahnya, Teten mengunjungi pasar tersebut.

Kunjungan di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9) juga disambut protes para pedagang pakaian.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Terpantau di lantai LG Pasar Tanah Abang, para pedagang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.

Anton, salah seorang pedagang yang memasang kardus itu, mengaku sangat rugi gara-gara TikTok Shop. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.

"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton.

Ia mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun, kini mendapat Rp2 juta saja sudah berat.

Jokowi kumpulkan menteri di Istana bahas TikTok Shop Cs

Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas polemik TikTok Shop yang membunuh UMKM pada Selasa (26/9).

Sejumlah menteri yang dipanggil Jokowi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ratas dengan Jokowi membahas perdagangan digital. Ia berkata tak hanya TikTok Shop yang dibahas dalam rapat.

Anehnya, Wishnutama Kusubandio menghadiri ratas tersebut. Ini terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Lihat Juga : Luhut Klaim Investasi TikTok di RI Tak Terganggu Larangan TikTok Shop

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, ia tak paham Wishnutama datang sebagai apa.

"Ada (Wishnutama), ada. Saya tidak tahu sebagai apa, tetapi yang jelas dia diundang," ujar Bahlil.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Zulhas resmi larang TikTok Shop Cs

Mendag Zulhas resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Zulhas menegaskan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Lalu, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerce seperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Jokowi: Kereta Cepat Tanda Modernisasi Transportasi Massal RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kereta cepatrelasi Jakarta-Bandung alias Whoosh pada Senin (2/10).

Menurut Jokowi, peresmian kereta kilat ini sebagai momentum modernisasi trasportasi massal di Indonesia.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan," ucap Jokowi di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Jokowi mengatakan pengalaman itu mahal dan sangat berharga.

"Kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten kesalahan itu akan semakin sedikit, biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah," imbuhnya.

Jokowi pun menyebut agar semua pihak tidak alergi terhadap kritik yang menerpa proyek Whoosh. Menurutnya, pengalaman yang didapat pemerintah dalam menggarap berbagai proyek harus terus menjadi modal untuk terus berkembang.

"Keberanian kita mencoba hal yang baru memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa dan akan sangat berguna bagi masa depan membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.