pinjaman uatas

Qiangu Juechen

Harga Cabai Merah hingga Rawit Kian 'Menggigit' Awal Pekan Ini******

Harga cabai-cabaian menanjak pada awal pekan ini, Senin (30/10). Kenaikan tertinggi dialami oleh cabai merah keriting.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah keriting naik 16,93 persen ke Rp55.600 per kg. Bahkan, di Pasar Langgur, Kota Tual, Maluku, harga cabai merah keriting tembus Rp135 ribu per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit merah dan hijau. Tercatat, harga cabai rawit merah naik 13,8 persen ke Rp73.800 per kg dan cabai rawit hijau menanjak 12,23 persen ke Rp54.600 per kg.

Selain cabai, harga gula pasir lokal juga merangkak 1,26 persen ke Rp16.050 per kg. Gula pasir kualitas premium pun naik 0,9 persen ke Rp16.750 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan bermerek 2 terangkat 0,26 persen ke Rp19.450 per kg, bawang merah ukuran sedang naik 0,75 persen ke Rp26.950 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,32 persen ke Rp15.450 per kg.

Sementara itu, harga bawang putih ukuran sedang turun 0,78 persen ke Rp38.050 per kg. Penurunan juga terjadi pada harga daging ayam ras segar sebesar 1,79 persen ke Rp35.600 per kg, telur ayam ras segar minus 0,52 persen ke Rp28.700 per kg, dan daging sapi turun 0,66 persen ke Rp128.650 per kg.

Adapun harga mayoritas beras terpantau stagnan. Rinciannya, beras kualitas bawah I Rp13.500 per kg, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.450 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.950 per kg. Hanya beras kualitas super II yang harganya naik 0,32 persen ke Rp15.450 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

Sejuta Turis Malaysia hingga Singapura Rata******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 1,07 juta kunjungan turis asing selama September 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut Malaysia menjadi negara paling banyak penyumbang wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 152,2 ribu. Lalu, disusul Australia dengan 140,1 ribu turis dan Singapura 114,7 ribu kunjungan.

"Dalam hal rata-rata lama tinggal pada September 2023, wisman menghabiskan waktu selama 8,14 malam di Indonesia atau jadi sekitar 8 malam," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Kunjungan wisman pada September 2023 ini didominasi dari pintu masuk utama, yakni 934,82 ribu orang. Sedangkan yang datang melalui pintu masuk perbatasan ada 135,43 ribu kunjungan.

Selanjutnya, BPS mencatat kunjungan wisman pada September 2023 ini turun 5,51 persen secara bulanan (month to month/mtm). Namun, jumlahnya naik 52,76 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Di lain sisi, Pudji menyebut ada 8,51 juta kunjungan selama 9 bulan pertama di tahun ini. Ini naik 144,57 persen dibandingkan 9 bulan pertama di 2022, meski belum bisa melampaui total 12,1 kunjungan pada periode yang sama di 2019.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Industri RI Alami Langka Bahan Baku Impor, Alarm PHK Berbunyi Keras******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim industri dalam negeri tengah mengalami kelangkaan bahan baku impor.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan hal tersebut pun berimbas pada penurunan hasil produksi.

Lihat saja, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. PMI manufaktur RI melambat 0,8 poin dibanding September 2023 yang mencapai 52,3.

"Kelangkaan tersedianya bahan baku/penolong (khususnya yg masih harus diimpor) bagi para industri manufaktur, mengakibatkan menurunnya jumlah hasil produksi," kata Sanny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).

Menurut Sanny, kelangkaan itu juga seiring dengan pelaku industri yang masih menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sanny juga menyebut apabila penurunan produksi industri Indonesia terus menurun, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.

Dengan kata lain, penurunan PMI manufaktur juga menjadi sinyal gelombang PHK segera datang.

"Kalau (penurunan produksi industri) berlarut-larut masalahnya, tentunya bisa juga terjadi (PHK)," kata Sanny.

S&P Global mencatat penurunan PMI manufaktur Indonesia terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada Oktober.

Lembaga itu menilai produsen mengalami kondisi permintaan yang lebih lemah. Selain itu, permintaan luar negeri juga memburuk.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan perlambatan laju PMI manufaktur Indonesia masih bisa berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat kepercayaan bisnis di kalangan produsen juga merosot jauh di bawah rata-rata yang menandakan berkurangnya optimisme terhadap produksi selama 12 bulan ke depan," katanya melalui keterangan resmi.

Sama seperti Sanny, Pan juga memproyeksi perlambatan produksi bakal berbuntut pada gelombang PHK atau setidaknya membatasi lapangan kerja.

"Sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan yang lebih lambat, perusahaan-perusahaan sedikit menurunkan tingkat lapangan kerja mereka," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Jokowi ke 100 CEO di IKN: Swasta di Sini Kadang Ingin Mengatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tabiat pengusaha swasta yang terkadang ingin mengatur negara.

Watak buruk swasta ini dibongkar Jokowi di hadapan 100 CEO yang diajaknya berkeliling ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mencontohkan kasus saat swasta menggarap potensi minyak mentah di Guyana, Amerika Selatan.

"Ditemukan potensi minyak (di Guyana), digarap oleh swasta. Bukan oleh BUMN (negara), maaf Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), tapi difasilitasi dan diatur oleh pemerintah. Itu yang benar," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11).

Akan tetapi, Jokowi mengakui bahwa negara tak bisa berdiri sendiri. Ia mencontohkan bagaimana duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mungkin semuanya dihamburkan untuk membangun IKN.

Oleh karena itu, Jokowi menargetkan keterlibatan swasta hingga 80 persen dari kebutuhan investasi US miliar. Para pengusaha atau private sectortersebut bisa berinvestasi di IKN dengan skema public-private partnership(PPP).

"Dan yang gak senang (dengan pembangunan IKN), setelah pemerintah memulai 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini (2023) sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Peletakkan batu pertama, groundbreaking, groundbreaking, selalu (begitu) terus. Saat ini masih kita rem, yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu," pamer Jokowi.

Padahal, menurutnya investor asing sudah banyak yang lirik-lirik. Jokowi mencatat setidaknya ada 320 investor dari negara luar yang sudah menandatangani letter of interest (LOI) untuk membangun di IKN.

Jokowi lantas meluruskan persepsi liar yang mengira IKN akan jadi seluruhnya pada 2024. Ia menegaskan tahun depan baru akan direncanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.

"Tahun depan banyak yang berpikir IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan kita mau upacara di IKN. Lapangan dan rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain itu bisa 15 tahun, supaya tahu dan enggak terjadi miss. Itu 15 tahun kurang lebih, tapi bisa maju kalau swastanya ngebut, tiap bulan groundbreaking10, 15, atau 20 proyek. Itu baru akan cepat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]