tafsir mimpi 76

Nona yang luar biasa

Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru******

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menganggap keliru pemikiran Dana Moneter Internasional (IMF) tentang pembatasan ekspor komoditas yang diterapkan Indonesia.

Pernyataan IMF tertera dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.

"Saya ingin menjelaskan satu per satu terhadap sanggahan dari IMF bahwa pemikiran dia ini keliru besar," kata Bahlil, Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

Lihat Juga : Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi

"Yang kedua, IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Kemendag Temukan Pedagang Akali Penjualan Minyakita di TikTok******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menemukan pedagang yang berupaya mencari keuntungan dari program Minyakita dengan menjualnya di TikTok dan e-commerce. Mereka bertekad bakal bertindak tegas terhadap pedagang nakal itu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan ketegasan akan dilakukan dengan langsung menurunkan atau men-take down dagangan mereka dari TikTok dan e-commerce.

Ia mengatakan masih banyak pelapak yang mencoba mengakali agar bisa menjual Minyakita di TikTok dan e-commerce. Hal itu biasanya mereka lakukan dengan mengotak atik kata kunci pencarian agar tak terdeteksi.

Isy menegaskan pihaknya akan mengkomunikasikannya dengan manajemen TikTok agar produk-produk tersebut segera diturunkan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEa).

"Tapi akan kita patroli terus kok. Kalau ada langsung kita take down nanti. Kita juga komunikasikan dengan iDea untuk take down. Patuh mereka," ujarnya dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Minyakita masih dijual di TikTok Shop dengan harga Rp125 ribu per karton. Lalu, di Lazada dijual seharga Rp16.100 per liter. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, yakni Rp14 ribu per liter.

Sementara, di Tokopedia produk Minyakita bisa ditemukan dengan kata kunci 'Minyak Kitta'. Harganya pun dibanderol Rp168 ribu untuk 12 kemasan ukuran satu liter.

Masih di Tokopedia, pedagang mengakali penjualan dengan menggunakan kata kunci 'Minyak Kemasan Kitta'. Produk tersebut dijual seharga Rp15 ribu per liter.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara online. Penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Baru 7 Persen UMKM RI Masuk Rantai Industri, Kalah Jauh dari Vietnam******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)Teten Masduki mengatakan UMKM Indonesia yang masuk rantai pasokan industri baru sebesar 7 persen. Jumlah itu jauh di bawahVietnam, yang mencapai 24 persen.

Teten menjelaskan hal itu terjadi lantaran sekitar 90 persen UMKM Indonesia berskala mikro yang banyak bergerak di sektor kuliner. Sedangkan, UMKM di Vietnam sudah berbasis inovasi dan teknologi.

"Misalnya (UMKM Vietnam) menjadisupplier,menjadi bagian rantai pasok industri otomotif, industri furnitur, industri makanan, industri kesehatan," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, (5/7).

"Jadi industri besar harus membagi sebagian besar pekerjaannya kepada pelaku UMKM. Komponen-komponennya bahan bakunya, segala macam harus distribusinya dari UMKM," katanya.

Lebih lanjut, Teten menyebut potensi belanja di UMKM bisa mencapai Rp2.000 triliun pada tahun ini. Angka itu bersumber dari belanja pemerintahan, belanja BUMN, belanja IKN Nusantara dan lainnya.

"Saya kira potensi belanja UMKM sangat besar. BUMN bisa Rp500 triliun untuk beli produk UMKM, IKN bisa Rp Rp400 triliun, pemerintah Rp500 triliun. Jadi ada potensi bisa Rp2.000 triliun untuk beli produk UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Pemerintah Tak Akan Talangi Pengembalian Dana Nasabah Indosurya Cs******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan pemerintah tidak akan menalangi dana nasabah korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah belakangan ini.

Koperasi-koperasi tersebut di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Selain itu, agar kasus serupa tak terjadi, pemerintah juga akan merevisi Undang-undang (UU) Koperasi juga akan direvisi. Salah satu poin yang diatur adalah dibentuknya otoritas pengawas koperasi.

Teten mengatakan masalah koperasi saat ini disebabkan karena pengawasannya yang dilakukan oleh pihak internal. Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk.

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga. Ini enggak boleh lagi," kata Teten.

Sebelumnya, Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun.

Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]