terang4d

Saat gelombang setan meningkat

Kinerja Solid Sepanjang 2022, Pendapatan Indosat Tumbuh 48,9 Persen******

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berhasil mencatatkan kinerja solid sepanjang 2022. Total pendapatan perusahaan tercatat naik sebesar 48,9 persen years on years(yoy), dari Rp31.388,3 miliar menjadi Rp46.752,3 miliar.

Kinerja tersebut menjadi bukti komitmen perseroan untuk terus mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia, dengan performa yang solid di satu tahun pasca merger.

Pada laporan kinerja keuangan kuartal keempat dan satu tahun penuh 2022 yang baru saja diumumkan, Indosat juga membukukan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar RP19.468,7 miliar, atau naik sebesar 40,2 persen, dengan margin EBITDA tercatat sebesar 41,6 persen pada 2022.

"Dan semua ini hanya dapat terwujud berkat dukungan dan kepercayaan mereka. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pelanggan setia, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia di masa depan," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (13/2).

Di samping itu, Vikram menambahkan, cakupan jaringan Indosat juga meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah BTS 4G yang mencapai 137 ribu, sehingga mampu menangani peningkatan trafik yang tinggi.

Integrasi jaringan perusahaan sesuai target, bahkan di seluruh wilayah Jabodetabek telah selesai lebih cepat sehingga dapat memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan.

Indosat juga masih memperluas jangkauan jaringan dan pelayanan yang jauh lebih baik, termasuk jaringan 5G. Sampai awal 2023, jaringan 5G perseroan telah menjangkau delapan kota yakni Jakarta, Karawang, Bandar Lampung, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Bali.

"Kami optimis bahwa IOH dapat menyediakan akses teknologi, komunikasi, dan informasi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dipandu oleh tujuan yang lebih besar, kami akan terus menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital Indonesia," tutup Vikram.

Komunikasi offline berenergi tinggi

71 Investor Serahkan Dokumen Komitmen Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 100 investorlebih yang menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara.

Tapi dari jumlah itu, baru 71 investor yang baru mengirimkan letter of intent(LoI) atau dokumen komitmen awal untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 11 investor itu datang dari Negeri Jiran bersamaan dengan kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

"Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan letter of intent (LOI) ada 71 perusahaan yang berasal dari luar dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).

LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Bambang.

Calon investor dari Malaysia berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Sementara itu, dari 71 investor yang telah menyerahkan LOI, 3 di antaranya sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) dari pemerintah.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati investor. Sektor lain yang tak kalah menarik adalah mixed useddan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang menekankan pemerintah bakal terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

"IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," pungkasnya.

Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mendukung Presiden Jokowi soal investasi di IKN Nusantara. Menurutnya, ada kepentingan Sabah dan Serawak yang perlu diperjuangkan.

"Rekan-rekan di Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Kami akan ambil pendekatan yang positif agar pertumbuhan IKN memberi manfaat juga bagi Sabah dan Serawak," ucap Anwar dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Produsen Play******

Produsen mainan Hasbro Inc (HAS.O) mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawannya. Ini setara dengan 15 persen tenaga kerja global Hasbro.

Hasbro juga melaporkan COO Eric Nyman keluar dari perusahaan sebagai bagian dari perubahan struktur organisasi perusahaan.

Saham pembuat mainan Play-Doh ini anjlok lebih dari 7 persen ke harga US,25 per lembar ketika berita PHK diumumkan pada Kamis (25/1) lalu.

"Meskipun ada pertumbuhan kuat di Wizards of the Coast dan games digital, konsumen produk kami menurun di kuartal keempat 2022," kata CEO Hasbro Chris Cocks dikutipReuters, Jumat (27/1).

Perusahaan memperkirakan pendapatan kuartal di musim liburan akan jauh di bawah ekspektasi, buntut melemahnya permintaan mainan dan games.

Pendapatan kuartal keempat 2022 diproyeksi turun 17 persen, menjadi sekitar US,68 miliar. Adapun para analis rata-rata memperkirakan pendapatan sebesar US,92 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Geliat Ekonomi Desa Mekar Mukti Lewat Inovasi Cuanki hingga Abon Lele******

Cuanki Lele, kuliner olahan bawang goreng pedas, hingga peternakan domba menjadi primadona Desa Mekar Mukti di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inovasi usaha yang dilakoni itu telah menggeliatkan perekonomian warga.

Berkat bergeraknya roda perekonomian warga dan pemaksimalan BUMDes menjadikan Desa Mekar Mukti sebagai salah satu di antara 15 desa pemenang utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

"Beberapa kelompok usaha tengah berinovasi untuk membuat kuliner abon lele, setelah sukses berinovasi di cuanki lele," ujar Kepala Desa Mekar Mukti, Juhana saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Menurutnya, usaha cuanki lele dan abon lele tengah dioptimalkan warga desa. Termasuk juga olahan bawang goreng pedas dengan varian rasa jeruk serta jahe serbuk plus madu.

Juhana menyebut, untuk inovasi-inovasi ini sejumlah pihak banyak terlibat, mulai dari aktor-aktor di Bumdes, BRILink, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, hingga penyuluh yang ditunjuk oleh pihak kecamatan.

"Gotong royong dan diskusi yang terus menerus membuat warga turun aktif menawarkan ide-ide brilian terhadap hasil pertaniannya," tegas dia.

Belakangan, Juhana menyebut sebanyak 30 petani juga tengah mengembangkan persemaian kacang bintang sebagai komoditas baru di sektor pertanian.

"Pada April tahun ini sejumlah petani akan mencoba bibit baru tembakau sebagai produk unggulan baru," ujar Juhana menambahkan.

Di sisi lain, sektor lainnya juga terus dikembangkan Desa Mekar Mukti. Salah satunya sektor budaya, mulai dari kegiatan terbang, tutunggulan, sampai pencak silat.

Juhana menjelaskan, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Mekar Mukti membentuk BUMDes, yakni BUMDes Jayamukti.

Juhana mengatakan, awal usaha yang dikelola Bumdes hanya usaha berupa perdagangan skala kecil/warung ATK dan Brilink. Berbekal kenyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, perlahan namun pasti Bumdes mengalami pergerakan yang lebih baik.

"Pendekatan kelompok dan motivasi yang diberikan tiada henti kepada warga menjadi kiatnya," ujar dia.

BUMDes Jayamukti total telah memiliki enam unit usaha, yakni Wisata Edukasi Harapan Mulih, Peternakan Lebah Madu, Pengelolaan Air Bersih oleh KP-SPAM, Agen Brilink dan Warung ATK, Pertanian dan Perkebunan serta Pengelolaan UMKM.

Untuk unit usaha Jasa Keuangan Agen Brilink melalui Agen Brilink dan Warung ATK hadir di tengah masyarakat. Unit usaha ini ditujukan mendukung inklusi keuangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan.

Unit usaha selanjutnya yang dikelola oleh BUMDes Jayamukti yaitu Toko Perdagangan, serta unit usaha terakhir yang dikelola adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Desa Mekarmukti.

"Insya Allah demi pertumbuhan ekonomi warga yang makin baik," pungkas Juhana.

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Pemerintah Klaim Investasi KEK Capai Rp113 T di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasiinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tembus angka Rp113,2 triliun per 2022.

Ia juga mengatakan keberadaan KEK berhasil membuka lapangan kerja bagi 55.678 orang.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang. Komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar RP61,9 triliun," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/1).

Selain itu, KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, menyebut peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Lihat Juga : Jokowi Usai 2 Jam Ngemal di Kokas: Saya Senang Perekonomian Hidup

Kata Airlangga, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan, antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Ia menjelaskan beberapa hambatan dalam pengembangan KEK antara lain masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, serta kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Tantangan lainnya, masih minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada, serta memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan. 

Tak hanya itu Dewan Nasional KEK juga meninjau penyesuaian regulasi, peningkatan sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif.

Airlangga pun menambahkan dewan menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, ia berharap KEK dapat meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp61,9 triliun, menyerap 78.774 pekerja pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]