jp paus hong kong 24Jutaan kata 220518Orang-orang telah membaca serialisasi
《qqrolex》
Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******
Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.
"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.
Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun 2020.
Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.
Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.
"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.
Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.
Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.
Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.
Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April******
Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelangKudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
PMI DKI Jakarta resmi serahkan bantuan masjid dan mushala di Cianjur******
Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Efendi di Cianjur, Jumat, mengatakan setelah lima bulan program bantuan kemanusiaan di tiga kecamatan terdampak gempa di Cianjur, seperti Kecamatan Cianjur, Cugenang dan Warungkondang, akhirnya tuntas dilakukan.
"Kami bersama PMI Cianjur, memperbaiki satu masjid di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, dua mushola di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, dan satu pondok pesantren di Kecamatan Warungkondang," katanya.
Dia menjelaskan dana untuk pembangunan sejumlah tempat ibadah tersebut merupakan donasi dari warga DKI Jakarta yang disalurkan melalui PMI DKI Jakarta dari berbagai kalangan, termasuk perusahaan swasta dan pemerintahan.
Selama tanggap darurat gempa Cianjur hingga satu tahun lebih, tutur dia, relawan PMI DKI Jakarta ditugaskan memberikan berbagai pelayanan di kecamatan terdampak, termasuk mendirikan posko di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Pacet, dan Warungkondang.
Baca juga: PMI se-Jabar dan DKI Jakarta bantu proses pencarian korban gempa
"Selama satu tahun setelah gempa Cianjur, berbagai donasi yang dibutuhkan warga penyintas sudah didistribusikan, termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang rusak serta hunian darurat di sejumlah titik terdampak," katanya.
Ketua DKM Masjid Jami As-Shidiqiah Kampung Salahuni, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kandar mengatakan sempat kelimpungan karena beberapa kali calon donatur yang datang membatalkan diri untuk membangun kembali masjid yang rusak berat akibat gempa tahun 2022.
Sampai akhirnya pengurus PMI Cianjur dan DKI Jakarta datang ke lokasi untuk membantu pembangunan kembali masjid jami yang rusak pertengahan tahun 2023. Selama lima bulan lebih, renovasi berjalan lengkap dengan penambahan tempat wudhu bagi jamaah.
"Sebelum diresmikan masjid sudah dapat dipakai, hari ini secara resmi kami menerima penyerahan bantuan dari Ketua PMI DKI Jakarta dan PMI Cianjur. Kami tidak dapat berkata-kata karena masjid jami satu-satunya di kampung ini, dapat kembali digunakan," katanya.
Baca juga: UDD PMI Se Jabar dan DKI Jakarta bantu pasokan darah di Cianjur
Baca juga: PMI DIY bantu renovasi sekolah dan masjid di Cianjur
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Label:rtp live jarwo、cara pasang togel menang terus、kredit ilegal
Terkait:70 togel、lazawin、gacor 2023、belanja paylater、erek 45、slot terbaik hari ini、judi 4d slot、seribu mimpi togel、aston777、kredit hp di shopee tanpa kartu kredit
bab terbaru:erek erek pengembara(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Riset dan pengembangan memegang peranan penting di balik kesuksesan Taiwanmembangun industri, khususnya semikonduktor.
Salah satu lembaga yang berperan adalah Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan. Lembaga yang berdiri sejak 1973 ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, industri, hingga akademisi.
ITRI memiliki peran penting saat Taiwan berupaya beralih dari perekonomian padat karya menjadi industri yang berbasis teknologi.
"Tahun ini, (ITRI) ulang tahun yang ke-50. Sejak awal, misi kami adalah membantu industri Taiwan untuk mendapatkan bantuan dalam arena persaingan internasional," ujar Senior Vice President (ITRI) Stephen Su dalam program Asia Forward yang tayang pada, Kamis (18/1) lalu.
Su menerangkan lembaga risetnya mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan dibiayai oleh pemerintah serta dunia usaha. Dengan anggaran tahunan sekitar 20 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp9,9 triliun per tahun), riset lembaganya diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
"Kami tidak menciptakan semua teknologi ini untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan membuat masa depan kita lebih baik," terangnya.
ITRI membuat penelitian jangan pendek, menengah dan panjang. Para penelitinya disebar ke berbagai belahan dunia sebelum akhirnya melakukan transfer keilmuan dan menciptakan nilai tambah.
Lihat Juga :ASIA FORWARDMenlu Joseph Wu: Taiwan Siap Mempertahankan Diri |
"Kami pergi ke luar negeri untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian dari kelompok orang tersebut," jelasnya.
Per September 2023, ITRI sudah menghasilkan 32.268 hak paten, memberikan layanan industri sebanyak 17.464 dan melakukan transfer teknologi 512 kali per tahun. Pada periode yang sama, perusahaan juga memiliki 163 startup dan lini usaha baru.
Dalam berinovasi, pihaknya memperhatikan titik keseimbangan antara manfaat dengan risikonya. Jangan sampai satu inovasi menguntungkan perusahaan saja tetapi tidak baik bagi kehidupan masyarakat.
Misalnya, teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi membantu kehidupan manusia tetapi juga ada kekhawatiran dapat memangkas lapangan kerja.
![]() |
"Artinya, semua teknologi ini dapat menggantikan manusia, tetapi satu nilai yang konstan adalah bahwa kita manusia masih perlu hidup," jelasnya.
Su menyadari untuk mengembangkan inovasi teknologi diperlukan talenta-talenta mumpuni. Pada industri semi konduktor, misalnya, ITRI menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Hal itu membawa Taiwan masuk ke dalam rantai pasok industri global.
"Kami sebut ini bukan lagi dibuat di Taiwan tetapi dibuat oleh Taiwan. Ada perusahaan Taiwan dan negara lain di Eropa, Amerika dan Jepang. Nah, ketika perusahaan hulu dan hilir bekerja sama, kegilaan Taiwan sebenarnya ada di luar negeri, tetapi kami juga punya nilai-nilai kami sendiri," ujarnya.
Setelah sukses membawa Taiwan menjadi raja semikonduktor dunia, ITRI terus berinovasi. "Diharapkan Taiwan tidak hanya memiliki semikonduktor, kami juga bisa beralih dari konduktor sampai ke penerapannya," ujarnya.
Dipandu oleh Peta Jalan dan Strategi Teknologi 2035, riset dan pengembangan teknologi ITRI berfokus untuk mendukung terciptanya kehidupan pintar, kesehatan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga masyarakat yang memiliki ketahanan.
Dalam mewujudkan itu, ITRI terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Indonesia yang sedang membangun kota pintar di IKN Nusantara.
Saksikan wawancara lengkap CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam program Asia Forward bersama Maggie Calista dalam tayangan berikut:
[Gambas:Youtube]
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.
"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.
"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.
Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.
Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lihat Juga :Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis |
Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.
"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.
Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.
"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.
Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.
Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.
"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.
Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.
"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.
Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.
"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.
Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.
Lihat Juga :Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Bagi Warga Jakarta |
"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.
Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.
Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.
"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.
Lihat Juga :DKI Resmi Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen |
"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.
"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.
"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.200 pada Rabu (17/1).
Indeks saham melemah 42,15 poin atau minus 0,58 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,85 miliar saham.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,40, indeks Kospi di Korea Selatan turun 2,47 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 3,69 persen.
Senada, bursa saham Eropa kompak melemah.
Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,28 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,16 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 1 persen.
Bursa Amerika mayoritas juga ditutup anjlok. Indeks S&P 500 melemah 0,37 persen, indeks NYSE turun 0,95 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,95 persen.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.
Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.
"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.
Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.
Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.
"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.
"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.
"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.
"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
《qqrolex》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,judi slot onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqrolex》bab terbaru。