slot977

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Belanja di Shopee Kini Kena Biaya Tambahan Jasa Layanan Rp1.000******

Platform belanja online, Shopee mengenakan biaya tambahan untuk jasa layanan sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi produk fisik melalui situs maupun aplikasi Shopee. Biaya layanan berlaku mulai Minggu (23/10).

Biaya layanan diberlakukan untuk mengembangkan teknologi demi meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

"Mulai tanggal 23 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB, Shopee menerapkan biaya layananan untuk mengembangkan teknologi kami agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi" tulis Shopee dikutip dari website resminya, Senin (24/10).

Biaya layanan tidak berlaku untuk transaksi produk digital seperti keuangan, zakat, dan donasi. Namun biaya layanan berlaku untuk produk digital yang disertakan dalam pembelian produk fisik.

"Biaya layanan sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," tulis Shopee.

Shopee menjelaskan jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan secara penuh, maka biaya layanan juga akan dikembalikan.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan sebagian maka biaya layanan akan dikembalikan secara prorata.

Sebelum Shopee, Tokopedia lebih dulu mengenakan biaya tambahan untuk jasa aplikasi dan jasa layanan masing-masing Rp1.000 untuk setiap transaksi.

Biaya jasa aplikasi itu mereka tegaskan hanya berlaku untuk pembelian produk barang saja dan tidak berlaku untuk transaksi pembelian produk keuangan, produk digital, topAds, zakat dan donasi, kecuali transaksi pembulatan e-gold donasi atau pulsa yang disertakan dalam pembelian fisik.

"Biaya layanan berbeda dan terpisah dari biaya jasa aplikasi. Biaya jasa aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran," tulis Tokopedia dikutip dari website resminya, Kamis (4/8).

Puncak seni bela diri

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Istri Cantik CEO dari Surga

Perumnas Siapkan Rumah Subsidi Driver Gojek******

Perum Perumnas akan menyediakan rumah subsidibagi pengendara ojek online(ojol) Gojek.

Pelaksanaan sosialisasi program tersebut telah dilakukan di Solo pada awal Oktober lalu. Perumahan untuk pengendara ojol tersebut berlokasi di Samesta Jeruksawit Permai, Solo.

Perum Perumnas mengatakan pengendara Gojek hanya perlu pembayaran ringan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan rumah subsidi.

Perum Perumnas berharap program ini bisa membantu masyarakat khususnya pengendara ojol untuk memiliki hunian serta memulihkan sektor properti di tengah sulitnya ekonomi.

"Di tengah isu sulitnya kepemilikan rumah akhir-akhir ini dan sumber penghasilan tidak tetap khususnya untuk sektor informal, program ini akan memberikan kemudahan melalui skema persyaratan dan ketentuan yang sedang disiapkan pihak Gojek dan Perumnas," bunyi keterangan tersebut, dikutip dari detik, Kamis (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Penumpang Transjakarta Curhat Saldo Sering Terpotong Dobel******

Sejumlah penumpangPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengeluhkan saldo uang elektronikmereka yang terpotong lebih banyak dari tarif normal.

Mia (30), menyampaikan kepada CNNIndonesia.com, sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta. Dia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," kata Mia, Senin (24/10).

Berdasarkan bukti transaksi uang elektroniknya, pemotongan saldo double pertama terjadi pada 29 September 2022 pada pukul 18:19:09 WIB saat tap in naik Transjakarta. Tetapi, berselang 35 detik atau 18.19:44 terjadi pemotongan saldo lagi Rp3.500.

Kedua kalinya terjadi pada 30 September 2022. Bahkan saat itu saldonya terpotong sampai Rp10.500 dalam satu kali perjalanan Transjakarta. Hal itu terjadi saat ia hendak berangkat ke kantor dari rumahnya.

Pada saat itu, saldo awal terpotong pada pukul 8:49:08 WIB sebesar Rp3.500. Lalu, pada 8:51:17 WIB sebesar Rp7.000.

"Jadi kan aku naik dari Bekasi ya. Nah, memang ada transit sekali, cuma kan itu sudah sering aku lakukan saat pulang dan pergi kerja. Cuma nggak tahu ternyata terpotong banyak," jelasnya.

Kemudian, ketiga kalinya terjadi pada 4 Oktober 2022, yakni pada pukul 8:20:16 WIB sebesar Rp3.500 dan 9:32:50 WIB sebesar Rp3.500.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Namun, awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo double setelah melihat kehebohan di sosial media.

"Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

Rara telah menyampaikan keluhan ke Transjakarta dan mengatakan saldo yang terpotong lebih akan dikembalikan. Tapi, memang proses pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ia memutuskan untuk mengikhlaskan uangnya.

"Bikin aduan kan ke Transjakarta, biasa lah nanya ini kenapa seperti itu dan bisa dibalikin nggak saldonya. Mereka bilang bisa. Tapi harus pake prosedur lapor di aplikasi Jaklingko. Nanti uang kembali 7-30 hari kerja, karena lama dan merasa ribet jadi nggak aku urus," jelasnya.

Selain itu, keluhan juga disampaikan oleh penumpang Transjakarta di Twitter. Ia bahkan menuding ini sebagai langkah korupsi Transjakarta.

Adapun tudingan disampaikan oleh akun @Dee_iaz. Penumpang tersebut langsung menyentil akun milik Transjakarta.

"FYI tadi gw naik @PT_Transjakarta 7E jam 6. 22. Silahkan kalo mau laporin saya, saya siap ketemu atasan anda @PT_Transjakarta," tulisnya.

Ia menyampaikan bahwa saat ingin turun di tempat tujuan, ia diminta oleh sopir Transjakarta untuk tap out, dan ternyata dikenakan biaya Rp2.000. Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500, sehingga ia protes dan meminta uang Rp2.000 nya untuk dikembalikan.

Redaksi telah menghubungi akun yang bersangkutan untuk mengonfirmasi insiden tersebut. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum merespon pesan redaksi.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujar Anang.

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya. "Sistem sekarang, dipotong ketika tap out," jelasnya.

Namun, jika memang penumpang mengalami kerugian karena kelebihan membayar atau tap in/out, maka disarankan untuk melapor dan klaim ke PT Jaklingko Indonesia (JLI).

"Kalau klaim silahkan ke JLI. Namun demikian, silahkan mention ke twitter TJ untuk kami bantu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]