modalqq

Penciptaan tanpa batas

PUPR Akan Bangun 444 Km Jalan Baru di 2023******

Kementerian PUPRmenargetkan bisa membangun jalanbaru sepanjang 444 kilometer (km) di seluruh wilayah di Indonesia di 2023.

Supaya target itu bisa tercapai, mereka telah mempersiapkan anggaran Rp26,31 triliun. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi jalan yang sudah ada.

Pada tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp49,31 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di bidang bina marga mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi drainase.

Ia merinci selain Jalan Geumpang-Pameue, jalan baru yang bakal dibangun adalah Lahewa Alulu-Bts Nias (Sumut), Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumber), Toapejat-Rokot-Sioban-Katiet (Sumber), Teluk Buton-Klarik (Kepri), lingkar Utara Jatigede (jabar), Tepus-Jeruk Wudel II (DIY), dan lingkar Tuban dan lingkar Utara Lamongan (Jatim).

Lalu, Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Siding/Seluas-Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau-Semamu (Kaltara), Singaraja-Mengwtani (Bali), Oenaek-Saenam-Numpo (NTT). GORR (Gorontalo) Bypass Mamminasasta (Sulsel), Kei Besar dan Buru (Maluku).

Kemudian, pembangunan jalan di Sofi-Wayabula II (Malut), Towo Hitam-Oksibil (Papua), Kwatisore-Kp Muri (Papua), Kemiri-Depapre (Papua), PLBN Yetelkun (Papua), dan lingkar Sorong (Papua Barat).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga bakal meningkatkan kapasitas dan preservasi struktur di sepanjang 3.638,36 km jalan yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk infrastruktur jembatan, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8.255 meter, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 106.923,98 meter.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2023 juga dialokasikan anggaran sebesar Rp25,03 triliun di bidang cipta karya. Dana ini bakal digunakan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, membangun gedung, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, hingga sarana olahraga dan pasar.

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan sebanyak Rp41,95 triliun untuk bidang sumber daya air, termasuk di proyek IKN. Anggaran bakal digunakan untuk pembangunan bendungan dan danau, irigasi dan rawa, pengadaan tanah, hingga pembangunan embung dan prasarana air baku.

"Jadi di 2023-2024 memang kami fokuskan dioperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun dan mengoptimalkan mungkin yang belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

PHK Lagi, 11 Ribu Karyawan Microsoft Jadi 'Pengangguran'******

Perusahaan teknologi asal AS, Microsoft, kembali akan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 11 ribu karyawan dari berbagai divisi pada awal 2023.

Mengutip Reuters, Sky News melaporkan bahwa Microsoft berencana untuk memangkas sekitar 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 11 ribu orang, mulai dari divisi sumber daya hingga teknik.

"Dari perspektif gambaran besar, putaran PHK yang tertunda di Microsoft menunjukkan lingkungan tidak membaik, dan kemungkinan terus memburuk," kata Analis Morningstar Dan Romanoff, dikutip Rabu (18/1).

Selain itu, Insider melaporkan Microsoft bakal memangkas perekrutan staf sebanyak sepertiga.

Saat ini perusahaan memiliki 221 ribu karyawan penuh waktu, termasuk 122 ribu karyawan di Amerika Serikat (AS) dan 99 ribu lainnya tersebar secara global berdasarkan data 30 Juni 2022.

Jika benar, PHK ini menjadi lanjutan dari badai PHK sebelumnya. Microsoft Corp (MSFT.O) sudah memangkas sekitar 1.000 orang karyawan pada Oktober 2022. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.

"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft saat itu.

Pada Juli 2022 lalu, Microsoft juga melakukan PHK terhadap sejumlah kecil karyawan, beberapa hari setelah pembuat perangkat lunak memulai tahun fiskal 2023, imbas dari perubahan struktural. Jumlah karyawan yang di-PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan.

Microsoft juga pernah melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Menaker Pastikan RUU PPRT Atur Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagipekerja rumah tangga.

RUU PPRT menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan masuk daftar prolegnas prioritas 2019-2024.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1).

Ia menginstruksikan dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR dan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sudah 19 tahun UU ini mangkrak pembahasannya.

Jokowi mengungkap ada 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Dalam praktiknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan haknya. Sudah sekian tahun dan saya rasa ini saatnya kita memiliki UU PPRT," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Amazon Resmi PHK 18 Ribu Karyawan Mulai Rabu Kemarin******

Raksasa e-commerce, Amazon, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 18 ribu karyawan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika pada Rabu (18/1) kemarin. Saham Amazon tercatat turun 1 persen hari ini, Kamis (19/1).

Dilansir dari Reuters, PHK besar-besaran itu dipublikasikan melalui sebuah memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawannya.

Sementara, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan AS, perusahaan diwajibkan memberi tahu karyawan yang di-PHK 60 hari sebelum pemutusan kerja.

Ia menjelaskan sebagian besar yang terdampak PHK adalah karyawan dari divisi e-commercedan sumber daya manusia.

Langkah ini menjadikan Amazon sebagai perusahaan terbaru sektor teknologi AS yang memangkas tenaga kerja mereka. PHK massal ini dilakukan sejak tahun lalu untuk memangkas biaya operasional.

Selain itu, PHK dilakukan guna membalikkan ekses era pandemi dan mempersiapkan kondisi ekonomi global yang memburuk.

PHK Amazon ini juga melampaui pemangkasan yang dilakukan perusahaan induk Facebook, Meta. Meta sudah lebih dulu memecat 11 ribu karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Kemnaker Akan Ambil Langkah Hukum Jika PT GNI Terbukti Langgar K3******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengambil langkah hukum jika PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terbukti tidak menjalankan norma kerja maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Upaya tersebut merespon insiden bentrokan maut di PT GNI, yang menewaskan dua pekerja.

Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Kemnaker mulai melakukan pengumpulan data ke PT GNI. Tim menggali informasi secara mendalam terkait pemicu terjadinya kerusuhan pekerja, khususnya yang terkait ketenagakerjaan.

"Apabila terbukti ditemukan perusahaan tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan baik norma kerja maupun norma K3, tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum untuk penegakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).

Untuk memperoleh informasi, tim juga mengadakan rapat dengan jajaran manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang berkembang di media yang menjadi tuntutan serikat pekerja.

Informasi yang berkembang tersebut antara lain tuntutan penerapan prosedur K3 di perusahaan, memberikan APD lengkap kepada pekerja, dan peraturan perusahaan.

Lihat Juga : Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati

Lalu, kejelasan pemotongan upah, menyetop Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota serikat pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, serta memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.

Haiyani menuturkan peristiwa bentrokan yang memakan korban itu menjadi pelajaran berharga bagi dunia ketenagakerjaan di masa mendatang. Ia menambahkan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan perbaikan dari manajemen perusahaan atas sejumlah temuan dari timnya.

"Kami ingin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan tercipta hubungan industrial yang harmonis di PT GNI," ucap Haiyani.

Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. Bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Berdasarkan keterangan Polri, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan. Karena dihalangi masuk, pekerja lalu melempari dan merusak kantor security.

"Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkap Didik.

Polri dan TNI yang tiba di lokasi berusaha untuk menenangkan para pekerja. Kericuhan akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Melihat Manfaat Dana Haji Usai Menag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69 Juta******

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasmengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH) 2023 sebesar Rp98.893.909,11 per jemaah.

Biaya itu rencananya 30 persennya atau Rp29.700.175,11-nya akan diambilkan dari komponen manfaat optimalisasi dana haji. Sementara itu, Rp69 juta lainnya akan berasal dari pembiayaan yang dibayar jamaah haji. 

BPIH 2023 itu kontras bila dibandingkan BPIH 2022 lalu yang sebesar Rp98.379.021,09. Saat itu, komposisi BPIH  yang dikenakan kepada calon haji sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen.

Yaqut beralasan pengurangan nilai manfaat dana haji ini untuk menyeimbangkan antara jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat haji di masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, pembebanan biaya haji harus menjaga likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji dan manfaatnya sehingga pengurangannya membuat ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah menjadi meningkat?

Mengutip UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana itu dikelola oleh Badang Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, besarannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPR.

Sementara itu bila melihat laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

Serupa, nilai manfaat yang diperoleh sepanjang 2022 juga melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.

Sementara, dalam laporan keuangan semester I 2022 yang dilansir dari situs bpkh.go.id, dana itu untuk belanja perjalanan ibadah haji (PIH) dengan kategori Biaya PIH (BPIH) sebesar Rp3,76 triliun dan subsidi PIH sebesar Rp3,52 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Secara akumulatif, total belanja dana PIH adalah Rp7,29 triliun atau baru sekitar 42,83 persen dari pagu yang dianggarkan yaitu Rp17 triliun. Jika dirinci, anggaran untuk BPIH sebesar Rp7,9 triliun dan subsidi PIH Rp9,1 triliun.

Sedangkan, belanja untuk dana abadi umat dalam bentuk program kemaslahatan mencapai Rp42,87 miliar.

Kemudian diikuti dengan belanja operasional BPKH yang meliputi belanja pegawai Rp64,1 miliar; belanja operasional kantor Rp39,2 miliar; dan belanja modal Rp442 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan  penempatan dana haji di perbankan per Desember 2022 mencapai Rp48,97 triliun. Jumlah ini lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji per tahunnya.

Fadlul menjelaskan bahwa BPKH bahkan sanggup untuk memberikan kontribusi kepada jamaah haji senilai kurang lebih Rp20 triliun dengan asumsi kuota yang berangkat mencapai 100 persen.