hk paito warna angkanet

Ujung pedang

togel oregon 9 paito

Benarkah Food Estate Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Lihat Juga : Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Jiuhuang Yantianlu

metaslot88

Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga panga

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” kata Ferry Irawan dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa inflasi beberapa provinsi yang merupakan daerah sentra penghasil komoditas pangan di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, justru lebih tinggi daripada daerah yang mayoritas dihuni oleh para konsumen, seperti Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan (y-o-y) pada Februari 2024 mencapai 2,12 persen di Jakarta, 3,09 persen di Jawa Barat, 2,98 persen di Jawa Tengah, 2,75 persen di Yogyakarta, serta masing-masing 2,81 persen di Jawa Timur dan Banten.

“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena merupakan satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ucap Ferry.

Ia mengatakan untuk menekan kenaikan harga pangan, terutama beras, pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor, maupun ritel modern

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, serta mengalihkan alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) ke sektor komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kami berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terus terkendali dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan bahwa tingkat inflasi nasional tahun ini terjaga stabil dalam rentang 2,5±1 persen.

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Penciptaan Bintang

pinjaman di akulaku

McConnell tak akan pimpin Partai Republik di Senat AS pada akhir 2024******

Washington (ANTARA) - Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, pemimpin terlama dalam sejarah Senat Amerika Serikat (AS), pada Rabu (28/2) mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada akhir tahun ini.

"Salah satu keterampilan hidup yang paling kurang diapresiasi adalah mengetahui kapan waktunya untuk beralih ke tahap selanjutnya dalam hidup. Jadi saya berdiri di hadapan Anda hari ini, Bapak Presiden dan rekan-rekan saya, untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi masa jabatan terakhir saya sebagai pemimpin Partai Republik di Senat," ujar McConnell dalam sebuah pidato di hadapan Senat AS pada Rabu.

McConnell (82) telah menjabat sebagai pemimpin Partai Republik sejak 2007. Transisi kepemimpinan akan berlangsung pada November ketika pemungutan suara digelar untuk memilih penggantinya. Pemimpin terpilih yang baru nantinya akan mulai menjabat pada Januari 2025.

McConnell, oleh sesama anggota parlemen, dipandang sebagai ahli strategi yang terampil dalam politik dan salah satu tokoh paling kuat di Washington.

Berkolaborasi dengan mantan presiden Donald Trump, McConnell memainkan peran penting dalam meloloskan rancangan undang-undang tentang pemotongan pajak senilai 1,5 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.673) pada 2017 lalu.

Namun, pengaruh McConnell yang dahulu signifikan di Senat Partai Republik mulai berkurang dalam setahun terakhir sejak partai tersebut menunjukkan kedekatan yang semakin erat dengan Trump, yang memiliki ketegangan hubungan dengan pemimpin Partai Republik tersebut.

Keretakan antara Trump dan McConnell ini diperparah dengan peristiwa kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.

Meskipun turut memberikan suara untuk membebaskan Trump dalam sidang pemakzulannya, McConnell menegaskan bahwa mantan presiden itu memikul tanggung jawab moral yang besar karena menghasut peristiwa pada hari itu.

Dalam indikasi terbaru dari meningkatnya kekuatan Trump dan memudarnya pengaruh McConnell, pemimpin Senat dari Partai Republik itu baru-baru ini mendorong para senator Partai Republik untuk mengesahkan kesepakatan bipartisan tentang imigrasi dan bantuan untuk Ukraina.

Namun, hanya empat orang dari mereka yang mendukung usulannya tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Abadi

erek erek 2d 76

Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

gelang musim semi ilahi

jenis game slot

3 Perusahaan Media AS Ramai******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tigaperusahaan media Amerika Serikat (AS) kompak mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai mereka pada awal 2024 ini.

Terbaru, ada Business Insider yang bakal memangkas 8 persen jumlah pegawai mereka. Namun demikian, perusahaan tak merinci total berapa orang pekerja yang masuk angka 8 persen tersebut.

Kepala Eksekutif Business Insider Barbara Peng dalam sebuah memo kepada pegawai mengatakan media yang berkantor pusat di New York itu perlu memfokuskan kembali prioritas demi keberlangsungan di masa yang akan datang.

Peng mengatakan pekerja yang terkena dampak akan menerima gaji minimal 13 pekan dan asuransi kesehatan.

Business Insider bukan media pertama yang mengumumkan PHK awal tahun ini. Sebelumnya, Los Angeles Times dan Majalah Time juga melakukan hal serupa.

Los Angeles Times secara gamblang mengungkapkan bahwa perusahaan memangkas 100 jurnalis. Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja perusahaan itu pun mogok kerja pada Jumat (19/1) lalu. Serikat pekerja meminta Los Angeles Time untuk menjelaskan berapa target penghematan biaya serta jumlah persis karyawan yang akan dirumahkan. Pasalnya, perusahaan cukup tertutup mengenai informasi tersebut.

Lihat Juga : Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo-Airlangga

Di sisi lain, Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya satu pekan sebelum pengumuman PHK 100 jurnalis tadi.

Menyusul Los Angeles Times, Majalah Times melakukan PHK pada 15 persen karyawan pada Selasa (23/1) lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

"Saya mulai bekerja di Majalah TIME tepat satu tahun yang lalu, dan pagi ini saya diberhentikan bersama 12 jurnalis lainnya," ujar Haley Weiss, reporter kesehatan dan sains TIME dalam sebuah postingan di X.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Murid legalis

ratu3388

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024