slot tergacor maxwin

belas kasihan Tuhan

link link slot

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi******

Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Legislator yang akrab disapa HNW mengatakan bahwa putusan MK tersebut memang bukan menghilangkan sama sekali ambang batas parlemen, tetapi angka ambang batas saat ini perlu diatur ulang dengan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan demokratis.

"Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untukpresidential thresholdyang berlaku saat ini yakni 20 persen," kata HNW dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut HNW, MK perlu berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum Pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait dengan koreksi 4 persen parliamentary thresholdtersebut.

HNW menilai koreksi terhadap presidential thresholddiperlukan untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat sehingga kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada tahun 2029.

"Seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkanpresidential threshold sehingga mengoreksi presidential threshold 20 persen sebelum Pemilu/Pilpres 2029,” ujarnya.

HNW menjelaskan banyak pihak telah mengajukan permohonan agarpresidential threshold20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi.

Ketika itu, kata dia, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential thresholddi angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis, dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

"Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold4 persen," tuturnya.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

tagihan kredivo menunggak

Sepekan, personel Polri disabilitas hingga kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (26/1) sampai Sabtu (2/2), yang masih layak dibaca untuk informasi akhir pekan ini.

1. Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.

Selengkapnya baca di sini

2. JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

Selengkapnya baca di sini

3. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih.

"Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. TNI AL gagalkan aksi pencurian di atas kapal asing di Selat Malaka

Prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Dumai, Riau, berhasil menggagalkan aksi beberapa perompak yang diduga hendak mencuri di atas kapal niaga berbendera Bahamas MV African Halcyon saat kapal lego jangkar di perairan Dumai, Selat Malaka.

Dinas Penerangan TNI AL dalam siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (1/3), menjelaskan tim tanggap darurat First Fleet Quick Respon Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai mengerahkan perahu cepat Sea Rider 85 ke lokasi kapal berbendera asing itu sesaat setelah mendengar alarm dibunyikan oleh MV African Halcyon, Kamis (29/2).

Selengkapnya baca di sini

5. Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu

Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye.

"Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

winslot777

China terus permudah layanan pembayaran seluler bagi warga asing******

Beijing (ANTARA) - China kembali menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi layanan pembayaran seluler (mobile payment) bagi warga asing, sebuah langkah yang menunjukkan tekad negara itu dalam meningkatkan keterbukaan tingkat tinggi.

Wakil Gubernur People's Bank of China (PBOC) Zhang Qingsong mengatakan bahwa bank sentral China tersebut akan memandu platform-platform pembayaran, seperti Alipay dan Tenpay, untuk menaikkan limit transaksi tunggal bagi pelancong luar negeri yang menggunakan layanan pembayaran seluler dari 1.000 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.715) menjadi 5.000 dolar AS, dan batas transaksi kumulatif tahunan akan dinaikkan dari 10.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS.

Sejumlah upaya akan dilakukan untuk menyederhanakan verifikasi identitas serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pelancong asing dalam mengelola berbagai proses transaksi, seperti fitur card binding, ujar Zhang.

Zhang mengungkapkan bahwa PBOC juga akan memandu lembaga-lembaga pembayaran untuk memperkenalkan serangkaian langkah mudah yang dapat "membuat produk pembayaran seluler semakin memuaskan dan menyenangkan untuk digunakan oleh teman-teman warga asing."

Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan pesat, China kini menjadi yang terdepan dalam hal layanan pembayaran seluler.

Tingkat penetrasi pembayaran seluler di negara tersebut mencapai 86 persen, tercatat sebagai yang tertinggi di dunia, pada akhir 2023.

Namun, meluasnya penggunaan layanan pembayaran seluler juga menimbulkan hambatan bagi pelancong yang baru pertama kali mengunjungi China.

Pengunjung asing yang mengandalkan kartu bank dan uang tunai kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam proses pembayaran, karena pedagang kaki lima atau penyedia layanan skala kecil kerap lebih memilih pembayaran seluler ketimbang uang tunai atau kartu kredit internasional.

Ketidaknyamanan yang dialami oleh sebagian pengunjung asing tersebut sebagian besar dapat dikaitkan dengan perbedaan praktik pembayaran antara China dan negara-negara lain, ujar Xu Hong, Dekan Fakultas Manajemen Pariwisata dan Pelayanan di Universitas Nankai.

"Sangat penting untuk mengembangkan alat pembayaran yang terdiversifikasi serta menyediakan layanan yang nyaman dan disesuaikan bagi pengunjung asing guna memenuhi permintaan layanan pembayaran mereka," imbuh Xu.

Pemerintah China telah meluncurkan berbagai langkah untuk membantu warga asing menikmati lingkungan pembayaran yang mudah di China, serupa dengan yang dinikmati oleh penduduk setempat.

Sementara itu, bank-bank di China juga secara aktif berupaya memperluas penerimaan kartu bank luar negeri dan memfasilitasi penggunaan uang tunai negara lain di China. Lembaga-lembaga pembayaran terkemuka didorong untuk mendiversifikasi jenis produk pembayaran seluler serta mengembangkan solusi yuan digital guna memenuhi kebutuhan warga asing akan layanan pembayaran seluler.

Alipay dan WeChat Pay, dua aplikasi pembayaran terkemuka di China, kini memungkinkan warga asing untuk menghubungkan kartu kredit internasional mereka, termasuk Visa dan Mastercard, ke platform Alipay dan WeChat Pay, sehingga sangat mempermudah proses pembayaran.

Berbagai upaya juga sedang dilakukan untuk memperkuat regulasi terkait layanan pembayaran seluler. China telah mengeluarkan peraturan tentang pengawasan dan administrasi lembaga-lembaga pembayaran nonbank untuk mengatasi kekhawatiran terkait perlindungan privasi.

Zhu Keli, seorang peneliti di China Institute of New Economy, mengatakan bahwa peningkatan layanan pembayaran dapat merangsang konsumsi warga asing di China dan imbasnya memacu perkembangan industri-industri terkait.

Sementara itu, lingkungan pembayaran juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan citra China di kancah global, ucap Zhu.

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal batin Jinyi

erek erek 2d abjad az

BPBD Kalbar sebut 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan******

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) menyebutkan berdasarkan laporan lapangan terdapat 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

"Dari kejadian banjir pada 1 Maret 2024 di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, total ada 200 rumah terdampak banjir itu termasuk Pos Pamtas dan Wisma Indonesia PLBN Aruk serta fasilitas lainnya," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan laporan lapangan dari BPBD Kabupaten Sambas mengungkapkan 200 rumah tersebut tersebar di dua desa yang terdampak banjir. Banjir terjadi menyusul hujan deras di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut.

"Dua desa terdampak banjir yakni Desa Sebunga dan Kaliau'. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, saat banjir ketinggian air ada yang mencapai 120 centimeter. Langkah yang diambil akibat banjir tersebut sejak kejadian hingga Sabtu (2/3) yakni telah dilakukan langkah cepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

"Sejumlah pihak turun tangan mulai BPBD, pemerintah desa, kecamatan, Tagana dan lainnya. Kondisi sudah surut kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus mengatakan informasi terbaru di wilayahnya dampak banjir juga merusak jembatan berkemajuan di Desa Kaliu' berupa peretakan.

"Kemudian SDN 03 Sajingan Besar pagar roboh, perabot dan buku terendam akibat banjir bandang tersebut. Kami terus berkoordinasi atas dampak dan penanganannya, meski saat ini airnya sudah surut," kata dia.

Dia mengatakan, selain adanya jalan yang rusak, Jembatan Berkemajuan di Dusun Keranji Desa Kaliau' mengalami retak dan pagar SDN 03 Sajingan Besar roboh, perabot dan buku buku terendam.

Banjir di perbatasan menyusul curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat (1/3) sejak pukul 22.00 WIB. Kemudian banjir mulai menenggelamkan sebagian rumah warga pada Sabtu (2/3) pukul 04.00 WIB - 09.00 WIB. Selanjutnya air surut dan tidak ada penambahan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik

Baca juga: BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter

Baca juga: Banjir rendam 25 rumah warga Laja Sandang di perbatasan RI-Malaysia

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pitcher Diamond Ace Kembali

duit cepat 4d slot

OIKN: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara tidak perlu APBN******

Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi 10 tahun ke depan Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pengembangan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono ketika dihubungi dari Penajam, Kalimantan Tmur (Kaltim), Minggu. Menurut dia lagi, dalam kurun waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai lebih kurang Rp50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024. "Dan kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini. Jika pencapaian investasi selama enam bulan itu diakumulasikan dalam jangka 10 tahun Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Jokowi, kata dia, maka investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun. "Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula. Pada tahun ini, kata dia lagi, China (Tiongkok) dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu. Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun. Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui. Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI
Baca juga: PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

savayaslot

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024