ikan slot88

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Rektorat UNS Solo Bertemu BEM, Ini Hasilnya******

SOLO—Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima audiensi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS terkait aksi yang dilakukan di depan gedung rektorat setempat, Kamis (8/6/2023).

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Irwan Trinugroho, mengatakan tujuh tuntutan yang dibawa oleh BEM UNS Solo akan ditindaklanjuti.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Teman-teman mahasiswa audiensi mereka punya beberapa pendapat dan kita tindak lanjuti. Tapi tadi ada beberapa yang sudah clear,” kata dia kepada wartawan di UNS Solo, Kamis.

Termasuk tuntutan terkait sarana dan prasarana yang menurut BEM UNS masih kurang memadai. Irwan menyebut akan ada mekanisme terkait hal tersebut.

“Kalau sarana dan prasarana kan ada mekanismenya, kalau dicek ternyata memang begitu ya sudah kita tindak lanjuti,” tutur dia.

Irwan mengatakan tetap akan memilah beberapa tuntutan yang diajukan BEM UNS Solo. Menurut dia, ada poin tuntutan yang sudah diselesaikan pihak kampus.

“Dari tujuh tuntutan tentu kita pilah-pilah, misal ada yang sudah terlaksana seperti kekerasan seksual kan sudah ada satgasnya, kita sudah mengikuti arahan kementerian,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Transparansi pengelolaan UKT, serta menjamin pemberian golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.
3. Mengembalikan kebijakan biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru yang sudah dimasukan ke UKT, karena mekanisme saat ini dinilai melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.
4. Melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan, pengadaan sarana prasarana kampus, dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus.
5. Melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan menjamin tidak ada penambahan kuota mandiri.
6. Mendesak UNS untuk membuat Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, dan bersikap tegas terhadap setiap tindakan kekerasan seksual di UNS.
7. Melakukan pencairan dana prestasi, dana delegasi, dan dana kegiatan yang telah dijanjikan dalam audiensi terakhir.

Perjalanan Orang Asing

Ratusan Mahasiswa UNS Datangi Rektorat, Ini Tuntutannya******

SOLO–Ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis (8/6/2023).

Mereka memberikan beberapa tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan. Pertama, menuntut UNS Solo untuk mempublikasikan transparansi penggolongan dan pengelolaan UKT.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi

“Serta pembagian golongan UKT harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya,” tulis dalam surat tuntutan yang diterima Kamis (8/6/2023).

Selain itu, BEM UNS menuntut untuk menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.

Tuntutan selanjutnya, yakni mengembalikan kebijakan komponen biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru, untuk dimasukan ke UKT. Ini dianggap melanggar Permenristekdikti No. 39/2017.

Lalu kampus disarankan untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan. Termasuk, menurutnya pengadaan sarana prasarana kampus yang masih rendah.

“Kita juga meminta agar kampus memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus,” tulis dalam tuntutan.

Dia juga meminta UNS untuk melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

“Dan menjamin tidak adanya penambahan kuota mandiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” lanjut dia.

BEM UNS juga menyoroti terkait kekerasan seksual di sekitar kampus. Menurut dia, perlu ada peraturan rektor untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam tuntutan, BEM UNS mendesak untuk menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan optimal.

Lalu juga disoroti tentang pencairan dana reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Termasuk terkait dana delegasi dan dana kegiatan untuk mahasiswa UNS.

Terakhir, pihak BEM menuntut untuk mengevaluasi terkait pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dianggap mahal. Menurut BEM UNS, hal itu memberatkan calon mahasiswa.

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Israel Serang Ambulans Bulan Sabit Merah Palestina, 4 Staf Meninggal Dunia******

GAZA — Ambulans milik Bulan Sabit Merah Palestina diserang Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di pintu masuk Kota Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah, demikian pesan Bulan Sabit Merah Palestina dalam X.

Mereka mengaku empat staf medisnya tewas dalam insiden tersebut.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Dilansir Antara, ketegangan di Timur Tengah kembali berkobar pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan  ke dalam wilayah Israel.

Hamas menyebut serangannya sebagai aksi balasan atas tindakan agresif otoritas Israel di Masjid Al-Aqsa yang berada di kompleks Temple Mount di Kota Tua, Yerusalem.

Israel memblokade total Jalur Gaza dan melacnarkan operasi darat guna melawan Hamas di sana.

Pasukan Israel juga menggempur kantong Palestina itu dan sejumlah wilayah lain di Lebanon dan Suriah. Sementara itu, bentrok juga terjadi di Tepi Barat.

Sementara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (10/1/2024) menyeru rezim pendudukan Israel agar memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Jalur Gaza kepada WHO dan lembaga PBB lainnya, menyebut situasi kemanusiaan di sana “tak bisa terbayangkan”.

Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui bahwa tim organisasinya harus membatalkan enam misi ke Gaza utara sejak 26 Desember “karena permintaan mereka ditolak dan tidak ada jaminan keamanan perjalanan”. Sementara itu, rencana misi pada Rabu juga dibatalkan.

“Pendistribusian bantuan kemanusiaan di Gaza terus menghadapi tantangan yang hampir tidak dapat teratasi,” kata Tedros saat konferensi pers di Jenewa.

“Pemboman intens, pembatasan mobilitas, krisis bahan bakar dan komunikasi yang terputus membuat WHO dan mitra tidak mungkin menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan,” katanya.

“Kami memiliki pasokan, tim dan rencana. Yang tidak kami miliki yakni akses… Kami menyeru Israel agar menyetujui permintaan WHO dan mitra lainnya untuk mengirim bantuan kemanusiaan.”

Menurut Tedros, hanya 15 rumah sakit di wilayah Palestina yang beroperasi meski hanya sebagian. Sementara itu, kurangnya sanitasi dan air bersih, serta kondisi hidup yang terlalu sumpek di jalur pantai mendukung penyebaran penyakit.

“Warga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan sedikit air, yang mungkin tidak bersih, atau roti, yang kurang bergizi,” katanya.

Huang Quan tidak akan menyerah

Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel******

JAKARTA — Pembebasan 12 sandera Israel ditawarkan untuk menjadi imbalan jika dilakukan jeda kemanusiaan di Gaza, Palestina.  

Laporan televisi Al Mayadeen, melaporkan bahwa setengah dari sandera yang ditawari pembebasan jika Israel menghentikan operasi militernya adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Adapun televisi Mesir Al-Qahira Al-Ikhbariya juga melaporkan bahwa Mesir hampir mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata untuk kemanusiaan di Jalur Gaza dengan pertukaran tahanan.  

Melansir TASS via Bisnis.com, Kairo juga sedang melakukan komunikasi intensif untuk mencapai gencatan senjata sementara di wilayah Palestina itu untuk tujuan kemanusiaan. 

Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah mengusulkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda pertempuran di Jalur Gaza selama 3 hari untuk membebaskan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas, pada Selasa (7/11/2023).  

Seorang pejabat tinggi Israel mengatakan bahwa Israel siap mengumumkan penghentian permusuhan di Jalur Gaza, jika Hamas membebaskan sejumlah besar sandera. 

Sementara itu, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan sejauh ini tidak ada perjanjian khusus mengenai gencatan senjata di Gaza, pada Senin (6/11/2023).  

Seperti diketahui, situasi di Timur Tengah kembali menegang menyusul serbuan serangan militan Hamas dari Jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang kini perang sudah berlangsung lebih dari sebulan.  Hamas menganggap serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem.  

Israel memberikan balasan dengan melakukan pengepungan total terhadap Jalur Gaza dan mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut serta sebagian wilayah Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel”

Sistem lotere penuh waktu

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Rektorat UNS Solo Bertemu BEM, Ini Hasilnya******

SOLO—Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima audiensi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS terkait aksi yang dilakukan di depan gedung rektorat setempat, Kamis (8/6/2023).

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Irwan Trinugroho, mengatakan tujuh tuntutan yang dibawa oleh BEM UNS Solo akan ditindaklanjuti.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Teman-teman mahasiswa audiensi mereka punya beberapa pendapat dan kita tindak lanjuti. Tapi tadi ada beberapa yang sudah clear,” kata dia kepada wartawan di UNS Solo, Kamis.

Termasuk tuntutan terkait sarana dan prasarana yang menurut BEM UNS masih kurang memadai. Irwan menyebut akan ada mekanisme terkait hal tersebut.

“Kalau sarana dan prasarana kan ada mekanismenya, kalau dicek ternyata memang begitu ya sudah kita tindak lanjuti,” tutur dia.

Irwan mengatakan tetap akan memilah beberapa tuntutan yang diajukan BEM UNS Solo. Menurut dia, ada poin tuntutan yang sudah diselesaikan pihak kampus.

“Dari tujuh tuntutan tentu kita pilah-pilah, misal ada yang sudah terlaksana seperti kekerasan seksual kan sudah ada satgasnya, kita sudah mengikuti arahan kementerian,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Transparansi pengelolaan UKT, serta menjamin pemberian golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.
3. Mengembalikan kebijakan biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru yang sudah dimasukan ke UKT, karena mekanisme saat ini dinilai melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.
4. Melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan, pengadaan sarana prasarana kampus, dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus.
5. Melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan menjamin tidak ada penambahan kuota mandiri.
6. Mendesak UNS untuk membuat Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, dan bersikap tegas terhadap setiap tindakan kekerasan seksual di UNS.
7. Melakukan pencairan dana prestasi, dana delegasi, dan dana kegiatan yang telah dijanjikan dalam audiensi terakhir.