judi game online terpercaya

erek boneka 168Jutaan kata 82266Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi game online terpercaya》

Dewa United dipaksa berbagi angka ketika menjamu Barito Putera******

Jakarta (ANTARA) - Dewa United dipaksa berbagi angka ketika menjamu Barito Putera setelah laga berakhir dengan skor 2-2 pada pekan ke-24 Liga 1 Indonesia di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Selasa. Pada pertandingan ini gol Dewa United lahir dari eksekusi penalti Risto Mitrevski dan Alex Martins, sedangkan Barito Putera lewat Natanael Siringoringo serta Gustavo Tocantins, demikian catatan Liga Indonesia. Hasil ini membuat Dewa United masih tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 31 poin dari 24 pertandingan, sementara Barito Putera berada di peringkat 7 dengan 33 poin. Secara statistik Dewa United lebih unggul ketimbang Barito Putera dengan mencatatkan 52 persen penguasaan bola serta melepaskan 15 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Baca juga: Kolovos pasang target Dewa United finis di posisi atas klasemen Dewa United langsung mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan mendapatkan peluang lewat sundulan Risto Mitrevski yang masih melambung dari gawang Barito Putera. The Tangsel Warriors mendapatkan peluang untuk unggul terlebih dahulu setelah tendangan Egy Maulana Vikri mengenai tangan salah satu pemain Barito Putera di kotak terlarang. Hadiah tendangan penalti dari wasit ini dimaksimalkan dengan baik oleh Risto Mitrevski yang tendangannya tak dapat dibaca oleh kiper Barito Putera Ega Rizky sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 13. Berselang lima menit Barito Putera dapat menyamakan kedudukan lewat tendangan dari luar kotak penalti Nathaniel Siringoringo memanfaatkan kesalahan kiper Dewa United Sonny Stevens sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Baca juga: Barito Putera menang tipis 1-0 saat menjamu Arema FC Dewa United kembali mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah tendangan Alex Martins terkena tangan bek Barito Putera Renan Alves. Alex Martins yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya membobol gawang Barito Putera sehingga skor berubah menjadi 2-1 pada menit 31. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit 61 Barito Putera dapat kembali menyamakan kedudukan melalui tendangan penyerang Gustavo Tocantins yang memanfaatkan kemelut di kotak penalti Dewa United sehingga skor berubah menjadi 2-2. Dewa United berusaha untuk mencari gol kemenangan, salah satunya lewat upaya Ricky Kambuaya, namun tendangannya masih dapat diamankan Ega Rizky. Selanjutnya pada sisa waktu pertandingan, Dewa United berupaya untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-2 tetap bertahan. Kompetisi Liga 1 Indonesia selanjutnya memasuki masa jeda karena Pemilu 2024 dan Dewa United akan kembali berlaga pada pekan ke-25 bertandang ke markas PSIS Semarang, Jumat (23/2), sedangkan Barito Putera menjamu Persib Bandung, di hari yang sama.

Baca juga: Persib amankan kemenangan 3-0 ketika beruji coba kontra Dewa United
Baca juga: RD maklumi turunnya kondisi pemain Barito Putera setelah masa liburan

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya. 

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：uang 388 slot、angka jitu hk youtube、belanja online cicilan 0 persen

Terkait：mpoagen、shopee pinjam hari minggu、cara pinjam ke bank bri tanpa jaminan、234slot、download gacor、saku123、jago maxwin、pragmaticdemo、link situs slot online、erek erek 30 2d

---

---

bab terbaru：jasa pelunasan pinjaman online（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30