4dsetan

Ambisi Berdarah Besi

Disambut di ITB Berlin, Sandiaga Optimis Capai Target Devisa Rp5,2 T******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan optimis, bahwa target kunjungan 300 ribu wisatawan mancanegara dengan transaksi Rp5,2 triliun dapat tercapai.

Optimisme itu diperoleh Sandiaga atas antusiasme pengunjung di booth Indonesia dalam pameran pariwisata International Tourism Bourse (ITB) di Berlin, Jerman pada Selasa (7/3).

"Kita melihat momentum dari antusiasme sektor pariwisata yang bangkit di ITB Berlin hari kedua. Saya sangat yakin target kita 300 ribu wisatawan dan Rp5,2 triliun devisa pariwisata ini bisa diraih," kata Sandiaga.

Salah satu pengembangan konsep itu adalah melalui kerja sama dengan Filipina. Baru-baru ini, Indonesia dipastikan masuk dalam rute kapal pesiar dari Filipina.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan tersedia penerbangan langsung dari Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino, Manila menuju Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

"Filipina setuju untuk mendukung pariwisata berbasis kapal pesiar dan juga ada penerbangan yang digagas antara Manila dan Manado," kata Sandiaga.

Tak sampai di sana, lanjut Sandiaga, konsep pariwisata berkelanjutan antara lain diwujudkan melalui peningkatan jumlah ekspor produk ekonomi kreatif dengan Tunisia, Afrika, juga pengembangan sejumlah potensi wisata berbasis olahraga.

Merujuk langkah-langkah strategis tersebut, Sandiaga mengaku optimis bukan hanya target kunjungan yang dapat tercapai, tapi target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024.

"Kami yakin dan optimis, ITB Berlin ini akan menjadi batu loncatan kita di tahun ini untuk mencapai 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 4,4 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024," ujar Sandiaga.

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal wacana menghidupkan kembali (reaktivasi)jalur kereta Ciwidey-Bandung di Jawa Barat.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono menuturkan pihaknya memang memiliki rencana reaktivasi beberapa jalur. Namun, pihaknya masih melakukan analisis mendalam terkait jalur mana saja yang bakal diaktifkan kembali itu.

"Memang dengan kondisi yang ada masih melakukan analisis terhadap reaktivasi jalur tersebut," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/3).

"Di studi yang ada di kami cukup banyak.Kami berhitung mana yang memberikan manfaat," ujar Djarot.

Reaktivasi jalur Ciwidey-Bandung menjadi cita-cita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut ia yakini dapat semakin menghidupkan kembali industri pariwisata di Bandung Selatan.

"Salah satu impian saya ke Ciwidey, karena kalau semua pakai motor sekarang itu pertumbuhan kami itu sudah tren (naik)," ucapnya beberapa waktu lalu.

Melansir situs Dinas Perhubungan Jawa Barat, jalur kereta api Ciwidey-Bandung terdiri atas segmen Cikudapateuh-Kopo (Soreang), dilanjut menuju Ciwidey dan dibuatkan pula jalur cabang dari Dayeuhkolot menuju Majalaya.

Pada awalnya jalur ini dibuat oleh perusahaan kereta api milik Belanda, Staatsspoorwegen (SS). Adapun jalur pertama dibuka untuk Cikudapateuh menuju Soreang yang dibuka pada 13 Februari 1921, kemudian dilanjutkan dengan rute Soreang menuju Ciwidey pada 17 Juni 1924.

SS sendiri diserahterimakan menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) hingga saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Jalur kereta api Ciwidey-Bandung dinonaktifkan pada 1982 dikarenakan kalah bersaing dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum jalan raya.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Pindah ke IKN, ASN Belum Menikah Bakal Berbagi Rumah******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang belum menikah akan berbagi rumah satu dengan yang lain jika dipindahtugaskan ke IKN Nusantara.

Ia memperkirakan ASN belum menikah yang akan pindah mencapai 50 persen.

"Kita perhitungkan 50 persen yang singledulu yang pindah dan itu akan sharing. Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98, yang paling kecil itu tiga kamar, itu bisa sharing," kata Dhony di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/3).

Ia mengatakan pada tahap pertama sebanyak 16.990 ASN, termasuk dari pertahanan dan keamanan (hankam) yang akan pindah ke IKN. Pada 2024, ditargetkan tersedia 8.000 rumah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta sisanya akan dicari dari investor.

Sebelumnya, Dhony mengatakan tiga investor dari dalam dan luar negeri akan membangun perumahan bagi ASN di IKN. Nilai investasinya Rp41 triliun.

Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

"Rencana Rp41 triliun. Ada tiga perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan. Tetapi itu nanti ada FS-nya (feasibility study) segala macam. Dari 59 lobi, kita sudah ada 3 proses maju," kata Dhony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/1).

Menurutnya, beberapa perusahaan lain masih dalam antrean karena belum mendapat surat izin prinsip.

Ia menyebut masih banyak investor dari luar negeri mengajukan penawaran antara lain Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Namun, ia ingin memastikan tetap menjaga pengawasan kualitas saat ini.

"Kita juga ingin buat acuan standar sendiri yang kita kuasai mengenai kawasan, kualitas bangunan, kualitas lingkungan, itu kalau bisa kita kuasai semua. Cuma kita benchmarkke yang punya pengalaman," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]