mamah slot

Jin Ke Ru Giok

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Bahlil Sebut Perusahaan AS Bakal Investasi Pabrik Panel Surya Rp7,5 T******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadaliamemastikan masuknya investasi perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) senilai US0 juta atau sekitar Rp7,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) untuk membangun industri pembuatan paneldan modul surya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pra-Kerja Sama antara perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dilakukan oleh Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan, CEO SEG Solar Inc Jim Wood, Founder ATW Group Antonius Weno, dan Direktur ATW Group Victor Samuel di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington, DC, AS, Jumat (23/6).

"Penandatanganan kerja sama ini adalah sebuah bentuk upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi dan juga proses awal dalam rangka mendorong keterbukaan antara kita dengan Pemerintah Amerika Serikat," kata Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari Antara.

Ditambah lagi dengan insentif dari Pemerintah AS kepada perusahaan yang melakukan investasi di negara rekan (friendshoring).

Perjanjian ini juga dinilai akan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS.

"Kerja sama yang akan segera direalisasikan insyaallah tahun depan ini tidak hanya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi namun juga mendukung transisi energi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan," kata Rosan.

SEG Solar melalui perusahaanjoint venture-nya dengan ATW Group dari Indonesia akan membangun fasilitas manufaktur panel surya dan modul surya berkapasitas hingga 5 Giga Watt (GW). Investasi itu diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 2.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan data BKPM AS menempati peringkat ke-6 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi US,4 miliar selama periode 2018 hingga kuartal pertama 2023.

Mayoritas investasi ditempatkan pada sektor pertambangan; jasa lainnya; listrik, gas dan air; industri kimia dan farmasi; serta industri makanan. Dari total realisasi investasi tersebut, terdapat 5.683 proyek yang menyerap tenaga kerja sebesar 82.299 orang.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Pengkhianat menyayangi istrinya

PUPR Targetkan Renovasi JIS Rampung Tiga Bulan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan renovasi Jakarta International Stadion (JIS) selesai dalam tiga bulan. Stadion ini menjadi salah satu kandidat venuePiala Dunia U-17.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan perencanaan renovasi sudah dimulai kemarin (4/7).

"Kita mulai perencanaannya dari sekarang untuk rencana kerjanya, kemudian kita harapkan renovasi JIS dapat selesai dalam tiga bulan, pada saatnya nanti JIS dinilai oleh FIFA apakah layak atau tidak untuk perhelatan Piala Dunia U-17," ujarnya dikutip Antara, Selasa (4/7).

Endra menambahkan setelah JIS direnovasi lalu akan dilakukan pengecekan oleh Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Kita punya benchmarkstadion berstandar FIFA di Gelora Bung Karno (GBK) dan saya kira kita juga melihat masukan dari pakar yang memang selama ini membantu kita dalam menyiapkan standar-standar stadion untuk perhelatan internasional, seperti Piala Dunia U-20," katanya.

Kendati demikian, Endra menjelaskan semua keputusan terkait penentuan JIS atau stadion-stadion mana saja yang akan menjadi lokasi pertandingan dan latihan untuk Piala Dunia U-17 pada akhirnya ditentukan FIFA.

"Kita akan memenuhi standar dari FIFA yang seperti kemarin kita lakukan untuk Piala Dunia U-20. Kita hanya menawarkan stadion-stadion dan nantinya stadion yang mana dipilih oleh FIFA, hanya FIFA yang menentukan. Kita akan upayakan JIS dalam tiga bulan ini untuk sama standarnya dengan stadion-stadion yang akan kita usulkan kepada FIFA," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan perbaikan rumput satu lapangan utama JIS menghabiskan biaya sekitar Rp6 miliar. Biaya tersebut akan dianggarkan Kementerian PUPR berbarengan dengan biaya pembangunan akses jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol.

Sementara pembangunan akses (ramp off) tol Harbour Road (HBR) dikerjakan oleh Jasa Marga dengan dukungan pembangunan gerbang (gate) dari Kementerian PUPR. Pemprov DKI, kata Basuki, membiayai pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dari stasiun kereta api rel listrik (KRL) dekat JIS dan pembangunan pintu timur JIS.

Sedangkan pembangunan stasiun sendiri dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero). TransJakarta juga akan membantu mengkondisikan area antarjemput (shuttle) di dekatnya.

[Gambas:Video CNN]