warkop slot

Tuan Elang Salju

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

Penjara Naga Segala Alam

Amankan Stok Ramadan, Impor Gula 2.000 Ton dari Thailand Tiba di RI******

Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 2.000 ton dari Thailandtiba di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (1/4) kemarin.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kedatangan GKP ini untuk memenuhi kebutuhan stok gula pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Hal disampaikan Arief saat meninjau pembukaan palka kapal pengadaan GKP yang didatangkan oleh Holding BUMN Pangan, ID FOOD.

Karenanya, ketersediaan gula masih harus ditopang dari luar untuk menjaga harga di pasaran bisa tetap berjalan sesuai dengan Perbadan 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (HAP) untuk Komoditas Gula Konsumsi sebesar Rp13.500 per kg.

"Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu," ujar Arief dalam keterangan resmi.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023, kebutuhan gula nasional mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan produksi nasional hanya mencapai 2,6 juta ton. Sementara masih terdapatcarry overdari 2022 sebesar 1,1 juta ton, sehingga masih ada kekurangan.

Setidaknya, diperlukan pengadaan 900 ribu ton lagi GKP agar di akhir tahun masih terdapat stok 1,2 juta ton, dan kebutuhan gula pada momentum Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan cukup.

Lanjutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga secara rinci menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagaiofftakerdari produksi petani dan peternak," imbuhnya.

NFA juga meminta permohonan penugasan Menteri BUMN kepada ID FOOD untuk menyerap gula petani. Arief menyebut harga kesepakatan terakhir sebesar Rp11.500 per kg, tetapi ia mengatakan akan melakukan kajian bersama asosiasi petani tebu rakyat sebagai penyesuaian guna mendapatkan harga yang tepat.

Selaras dengan hal tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menegaskan importasi pangan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Karena memang kebutuhan nasional dan itu dasarnya dari rakortas sesuai neraca komoditas, maka diputuskan impor, kalau surplus ya kita ekspor," ujarnya.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan kedatangan GKP tersebut bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan dilakukan bertahap sampai Mei 2023.

"Realisasi penugasan gula ini diharapkan dapat menjaga harga gula sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, target kami sebelum HBKN 2023 selesai, akan ada kedatangan lagi GKP sekitar 40.000 ton," jelasnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut bahwa rencana realisasi penugasan pengadaan gula 2023 ini akan masuk melalui beberapa titik wilayah kedatangan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak dan Medan.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

<句子>

Q menghancurkan langit

<句子>