gacor 131

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Bos BUMN Pertahanan Ungkap Ruwet Ekspor Senjata: Diatur Kemenhan******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin merinci rumitnya proses ekspor senjatabuatan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend ID.

Ia paham Defend ID memang kudu mencari pangsa pasar ekspor global. Menurutnya, alat utama sistem senjata (Alutsista) buatan anak bangsa yang dikirim ke negara luar mendorong target Defend ID menjadi top 50 perusahaan pertahanan di dunia.

"Tapi yang namanya ekspor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Apalhankam) atau Alutsista, pengawasan negara sangat ketat sekali," kata Bobby dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Akan tetapi, Bobby menyebut Defend ID yang menaungi 5 perusahaan, yakni PT Len Industri, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia sudah banyak mengekspor Alutsista ke luar negeri.

Ia menyebut ada sekitar 200 unit pesawat tipe CN-235 dan NC-212 yang dikirim ke negara luar. Beberapa negara langganan pesawat buatan PT DI itu, antara lain Afrika, Timur Tengah, serta beberapa di kawasan Asia.

Lalu, PT PAL juga mengekspor beberapa kapal perang ke Uni Emirat Arab (UEA) hingga Filipina. Khusus dengan UEA, BUMN pertahanan ini sedang menggarap pesanan berupa Landing Platform Dock sepanjang 163 meter alias LPD 163.

"PT Pindad juga ekspornya baik, mengekspor amunisi, senjata, bahkan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan kendaraan taktis Anoa buatan Pindad," ungkap Bobby.

"Tapi sekali lagi ekspor Alutsista atau Apalhankam itu tidak gampang. Pengawasan dari negara pengekspor ketat, oleh negara importirnya ketat juga, dan dari Dewan Keamanan PBB juga sangat ketat. Jadi, tidak gampang sebenarnya," imbuhnya.

Di lain sisi, Bobby ikut menyoroti konflik geopolitik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan Defend ID sama sekali tidak ada kerja sama dengan Israel.

Bobby juga mengklaim Pemerintah Indonesia melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

"Itu kan jelas nanti teman-teman lihat Permenhan Nomor 6 Tahun 2017 itu jelas sekali klasifikasi seperti apa, kriteria seperti apa, dan kita sangat patuh serta respek kepada aturan yang ada," jelasnya usai acara.

"Kemudian kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah masalah HAM atau tidak, atau invasi misal kayak Rusia-Ukraina. Kita selalu ikuti itu, tidak pernah sekali pun keluar dari jalurnya," tandas Bobby.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

KAI Luncurkan Kereta Suite Class Compartment, Harga Promo Rp1,95 Juta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) resmi meluncurkan Kereta Suite Class Compartmentdi Stasiun Gambir pada hari ini, Selasa (10/10). Pada tahap awal, perseroan memberikan tarif promo Rp1,95 juta per orang untuk periode 10-31 Oktober 2023.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan Kereta Suite Class Compartment menyasar pangsa pasar masyarakat ekonomi kelas atas.

"Target pasarnya, kita menyasar masyarakat high-end, Kami optimistis kehadiran kereta suite Class Compartment akan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan nuansa kemewahan," ujar Didiek seperti dikutip dari keterangan resmi.

Kursi kereta mewah ini dapat direbahkan (reclining) hingga 180 derajat sehingga dapat berfungsi sebagai kasur tidur. Kursi tersebut dapat diputar (revolving) sehingga penumpang dapat menyesuaikan dengan arah perjalanan kereta api.

Selain sudut kemiringan sandaran kepala, kaki, dan badan, tingkat kehangatan dari kursi ini juga bisa diatur. Kursi ini juga memiliki fitur pijat yang bisa disetel untuk berbagai teknik pijatan. Pada kursi ini juga ada baki lipat yang bisa difungsikan untuk meja makan atau meja kerja.

Di sisi dekat jendela terdapat Train Onboard Infotainment System berisi aneka film populer, musik dengan berbagai genre, hingga kanal televisi nasional yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan. Pelanggan juga dimanjakan dengan layanan makanan berupa hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, serta aneka minuman dan berbagai layanan spesial lainnya.

"Melalui hadirnya Kereta Suite Class Compartment, KAI ingin menghadirkan new experience yang setara dengan first class maskapai penerbangan, baik dari sisi kenyamanan ataupun makanan yang disajikan. Sehingga harapannya KAI dapat memberikan layananfull serviceuntuk pelanggan," ujarnya.

Didiek mengatakan, seiring dengan menghilangnya pandemi Covid-19, terdapat peningkatan tren belanja masyarakat kelompok menengah ke atas untuk hiburan dan wisata. Fasilitas mewah di kereta api juga merupakan produk wisata yang semakin diminati oleh masyarakat.

"Kami mendata bahwa keterisian Kereta Luxury selalu tinggi , sampai kita berencana akan menambah 11 kereta Luxury. Tahun ini ada 3 kereta. Nanti tahun depan sisanya. Sehingga demand layanan kereta api kelas luxury dan di atasnya harus kita penuhi," kata Didiek.

Kereta Suites Class Compartment dirangkaikan pada KA Bima relasi Gambir - Surabaya Gubeng pp (keberangkatan dari Gambir pukul 17.00, tiba di Surabaya Gubeng pukul 03.30 dan keberangkatan dari Surabaya Gubeng pukul 19.20, tiba di Gambir pukul 06.00).

Selain itu, kereta mewah tersebut juga dirangkaikan pada KA Argo Semeru relasi Gambir - Surabaya Gubeng pp (keberangkatan dari Gambir pukul 06.20, tiba di Surabaya Gubeng pukul 16.50 dan keberangkatan dari Surabaya Gubeng pukul 09.05, tiba di Gambir pukul 19.40).

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Holding BUMN Pangan Bakal Lepas Bisnis Kondom******

Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID FOODingin melepaskan bisnis kondomyang saat ini dikelola anak usahanya, PT Mitra Rajawali Banjaran.

Direktur Utama RNI Frans Marganda Tambunan menjelaskan perusahaan sebelumnya merupakan binaan Kementerian Keuangan sehingga bisnisnya tidak berfokus pada pangan saja.

"Kenapa, memang jadi banyak core bisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke PT Bio Farma (Persero). Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.

Menurutnya, ID Food saat ini sedang berfokus untuk melakukan penyehatan perusahaan terlebih dahulu. Ia menegaskan divestasi perusahaan kondom milik pemerintah itu akan dilakukan ke sesama BUMN.

Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan. Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.

Anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusing gerak perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

China Siap Guyur Indonesia dengan 1 Juta Ton Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan Chinasiap membantu Indonesia memenuhi kebutuhan berasdi masa paceklik El Nino.

Budi mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 1 juta ton beras demi membantu Indonesia. Tawaran bantuan itu sudah disampaikan Presiden China Xi Jinping ke Jokowi.

"Kemarin Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah berbicara dan dari china itu siap membantu Indonesia di kala Indonesia membutuhkan. China siap membantu sebanyak 1 juta ton," kata Budi di Tanjung Priok, Kamis (12/10) siang. 

Apalagi, tawaran diberikan saat India, salah satu pemasok utama beras Indonesia menutup keran ekspornya. 

"Saya sampaikan kita harus sering berterima kasih bahwa ada negara yang masih menyediakan dan mau mengekspor berasnya untuk kepentingan Indonesia.  Memang India masih menutup ekspornya, jadi kita tidak dapat dari India," katanya.

Meski demikian, Budi mengatakan dirinya belum mengambil keputusan apapun terkait bantuan China itu. 

"Karena masih ada dari negara lain. Tapi prinsipnya China siap. Ini untuk ketenangan kita," katanya.

Kondisi cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mulai tiris. Informasi itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Subang, Minggu (8/100 lalu.

Jokowi mengatakan akan ada impor beras hingga akhir tahun. Dia berkata impor dilakukan karena produksi beras berkurang lantaran kemarau panjang el nino.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi.

 [Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi