antenaqq

Tubuh dharma saya yang keren

Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?******

Sarjana susah cari kerjarasanya tak sekadar ungkapan angin lalu. Hidup di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa tentu bukan perkara mudah.

Generasi Z yang digadang-gadang menjadi tonggak sejarah bisa saja menyerah. Tetapi, bendera putih tentu bukan cerminan sarjana muda.

Ikhram Hafiz Rahmadi, salah satu sarjana muda yang harus bergulat dengan kenyataan susahnya mencari kerja. Ia kenyang mendapat penolakan saat melamar kerja.

Memang, kemudahan teknologi bisa mendorongnya agresif melamar sana-sini. Ia menjajal seluruh opsi, mulai dari pegawai muda Bank Indonesia (BI), CPNS, hingga rekrutmen di OJK. Sayang, dewi fortuna belum mampir dalam hidupnya.

Ia sedikit berbelok mencoba peruntungan di industri manufaktur, termasuk perusahaan rintisan (startup) karya anak-anak muda. Namun, kotak masuk surat elektronik nihil dan teleponnya pun tak kunjung berdering.

Tak cuma di Jakarta, Ikhram bahkan mencoba melamar kerja di perusahaan di kampung halaman, yaitu Subang, Jawa Barat. Ada secercah harapan ketika ia masuk tahap negosiasi gaji. Sayangnya, usaha itu pun lagi-lagi kandas.

"Tantangan (mencari pekerjaan) itu para jobseeker clueless. Kadang bingung harus nunggu satu lamaran sampai tahap akhir atau masukin lamaran lain ke instansi dan posisi berbeda. Kalau untuk lowongan sesuai kualifikasi, sebenarnya di manajemen itu ada banyak sekali," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Sebagai orang yang tertarik di bidang finansial dan SDM alias human resources, Ikhram mengakui ada persaingan yang ketat dalam mencari kerja.

"Misalkan, mau jadi recruiter, HR. Nah, kita (lulusan manajemen) harus bersaing dengan lulusan psikologi. Sedangkan, kalau kita mau belajar psikologi itu jauh lebih sulit. Itu kendala utamanya," katanya.

Kehadiran sistem akselarasi karier alias bootcampjuga dinilai Ikhram bisa memicu kesenjangan. Pasalnya, bagi mereka yang berduit bisa membeli paket bootcampberbayar dengan mudah dan memperoleh sertifikat keahlian, sedangkan yang tidak akan semakin tertinggal.

Setali tiga uang. Rachma Nurma Gupita, sarjana sastra Inggris lulusan Stikubank Semarang pada 2021 lalu juga mengalami kesusahan mencari kerja. Bahkan, puluhan surat lamaran kerja telah dilayangkan, baik secara offlinemaupun online, namun tak satu ikan pun nyangkut di kailnya.

Rachma sempat beberapa kali maju ke tahap wawancara. Namun, ia kalah dengan kandidat lain. "Tantangannya, selalu tersingkir sama yang lebih berpengalaman. Sementara aku benar-benar fresh graduate, non-pengalaman, meski kualifikasi dari perusahaan minimal lulusan SMA/SMK," jelasnya.

Pengalaman magang semasa kuliah di Language Training Center (LTC) sebagai asisten pengajar pun tak dilirik. Sementara, pengalaman yang sesuai dengan posisi kerja impian nyaris nihil.

Solusinya, sembari menunggu panggilan kerja, Rachma aktif mengikuti berbagai pelatihan, webinar, hingga meluaskan jejaringnya di jobfair. Ia juga sibuk membantu jualan sembako di kelontong milik keluarga.

Lalu, bagaimana dengan nasib lulusan politeknik yang dipandang lebih siap kerja? Mengingat, Stigma sarjana jago teori ketimbang praktik.

Siti Zuraidah lulusan Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak dan Anisa Aprilyanti dari Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Samarinda kenyataannya juga menghadapi tantangan masuk ke dunia kerja setelah lulus tahun lalu.

Lowongan kerja dengan gaji di bawah standar menjadi musuh utama. Siti dan April yang tinggal di Pulau Borneo merasakan bagaimana minimnya lapangan kerja yang bisa mengakomodir kualifikasi serta gelar sarjana mereka.

"Walau dari info lowongan kerja banyak tersebar secara online, tapi (setelah melamar) nggak ada kejelasan dari instansi atau perusahaan tersebut," kata Siti.

Siti mengaku bahwa kebanyakan perusahaan mencari admin dengan lulusan SMA/sederajat untuk menekan pengeluaran gaji. Pada akhirnya, ia sebagai lulusan sarjana merasa selalu terpinggirkan.

Ia tak masalah jika harus melamar kerja di bidang lain. Namun, beberapa perusahaan yang dituju enggan menerima karyawan dari jurusan lain di luar posisi terkait, termasuk dirinya yang bergelar sarjana administrasi negara.

"Tantangan lain yang saya hadapi itu minimal pengalaman kerja. Apalagi kalau sebelumnya belum pernah kerja dalam jangka waktu setahun di bagian admin. Sekarang, beberapa perusahaan mencari kandidat yang memang sudah punya pengalaman kerja," paparnya.

Sembari terus melakukan evaluasi diri, Siti aktif dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pontianak. Ia rajin mengikuti sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM hingga turun langsung dalam proses pengurusan produk halal dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) setempat.

April juga merasakan apa yang dikeluhkan Siti. Ia ingin menjadi sekretaris atau customer service, tetapi terkendala dengan lowongan kerja yang tersedia dan tawaran gaji rendah dari perusahaan.

"Banyak lowongan kerja, tapi yang dicari itu pasti (lulusan) teknik. Mungkin karena di sini banyak tambang sama industri alat berat, jadi lulusan teknik itu pasti dibutuhkan banget di sini," ujarnya.

"Ada lagi, pas saya interview itu keliatan HRD-nya berat mau nerima karena saya lulusan S1 sedangkan gaji yang mereka tawarkan itu cocoknya dengan lulusan SMA/SMK. Di sini banyak yang masih cari lulusan SMA/SMK. Kalau ada yang cari lulusan S1 pasti cari yang sudah berpengalaman minimal 2-3 tahun," sambung April.

April mengaku sempat terkendala dengan kondisi kesehatan karena alergi obat. Ia jatuh sakit dan terpaksa harus menunda mencari kerja beberapa bulan selepas lulus kuliah.

Kini, ia pun aktif mencoba banyak hal sembari terus melamar kerja. Mulai dari membuat buket kecil untuk dijual ke anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya, freelance copywriting, belajar Microsoft Excel dan bahasa asing, hingga ikut pelatihan serta webinar.

Banyak Cangkul di Ladang

Oke aku penjahatnya

Ridwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang******

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menjadi salah satu moda transportasiyang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2023, mundur dari target awal 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah memastikan LRT Jabodebek akan meluncur pada 17 Agustus 2022 bersamaan momentum HUT RI ke-77.

"17 Agustus kita harapkan jadi hadiah (HUT RI), soft launchingakan kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Jatimulya, Bekasi Timur, April lalu.

Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan mengoperasikan LRT Jabodebek mengatakan dengan moda itu, perjalanan Bekasi-Jakarta bisa ditempuh dalam 34 menit, lebih cepat dari selama ini yang bisa memakan lebih dari satu jam.

Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan LRT rencananya beroperasi setiap hari mulai 05.45 WIB hingga 23.00 WIB. Penentuan jam operasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat komuter beraktivitas di seputar Jakarta dan Bekasi.

LRT Jabodebek akan menghubungkan beberapa kota, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam proyek ini, tergabung Kementerian Perhubungan, PT KAI, PT LRT, PT INKA, PT LEN Industri, dan PT Adhi Karya.

Terbaru, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan pembangunan proyek secara fisik sudah mencapai 96 persen saat ini. Namun, pihaknya masih perlu memastikan terlebih dahulu terkait faktor keamanan penumpang.

Dia mengatakan kereta layang ringan ini dioperasikan dengan Grade of Automation (GoA)level tiga atau tanpa masinis, yang merupakan pertama kali diterapkan pada sistem perkeretaapian di Indonesia.

Kemudian, semua pengoperasian dan pengendalian akan dilakukan melalui sistem di unit depo seluas 11 hektar yang berlokasi di Bekasi Timur.

"Tidak ada masinisnya, semua dikendalikan oleh sistem yang dikelola di depo," ucap Entus.

Dia menjelaskan nilai kontrak proyek kereta tanpa masinis ini mencapai Rp23,3 triliun, dengan pola pembiayaan yakni sebesar Rp4,2 triliun pembayaran dilakukan di akhir, dan sebesar Rp19,1 triliun pembayaran dilakukan dengan periode tiga bulanan.

"Jadi kurang lebih (anggaran proyek) Rp500 miliar per kilometer," ujar Entus.

LRT Jabodebek bukan lah proyek pertama pemerintah di sektor transportasi serupa. Sebelumnya pemerintah telah membangun LRT di Palembang bertepatan dengan perhelatan Asian Games 2018.

Namun, baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik dan menyebut LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10)

Ridwan kemudian menjelaskan LRT Palembang mengalami tantangan karena kondisiridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Hal ini disebabkan populasi masyarakat yang tidak besar.

Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut.  Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developerdi Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada developer yang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statement akademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Namun, Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan tren penumpang LRT Palembang saat ini terus membaik. Berdasarkan data yang dikantonginya, rata-rata penumpang harian pada Oktober 2022 sudah mencapai 9.666 penumpang per hari.

"LRT Sumsel ini memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat kota Palembang," papar Aida.

Lantas apakah LRT Jabodebek berpotensi sepi peminta seperti LRT Palemabang?

Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma mengatakan potensi permintaan LRT Jabodebek bisa lebih besar dibanding Palembang. Pasalnya populasi masyarakat Jabodebek lebih banyak dibandingkan Palembang.

Ia juga memprediksi jumlah penumpang LRT Jabodebek bisa melebihi LRT Palembang yang sebanyak 9.666 orang per hari,

Namun untuk itu, ia mengatakan aksesibilitas dari dan menuju stasiun LRT serta konektivitas dengan moda transportasi lain perlu diperhatikan demi menunjang permintaan menggunakan LRT Jabodebek.

"Kalau akses dari dan menuju stasiun tidak baik maka demandyang akan menggunakan LRT juga tidak akan optimal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Lebih lanjut, Andyka mengatakan keberadaan LRT Jabodebek nantinya bisa mengurangi penggunaan motor dan mobil di jalanan. Namun, pembatasan penggunaan kendaraan dan manajemen lalu lintas juga ia sebut perlu ditinjau kembali sehingga bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

LRT Jabodebek Didukung 310 Potensi Kawasan Perumahan

Melbourne, andalkan cinta

Profil Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang Plesetkan Khilafah******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendadak jadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan cuitannya di Twitter.

Cuitan Dede tersebut mengenai plesetan diksi khilafah menjadi khilaf*ck yang diunggah pada Minggu (23/10) di akun Twitter pribadinya @kangdede78.

Dede menulis, "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas".

Lalu siapakah Dede Budhyarto?

Saat ini pria yang akrab disapa Kang Dede ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Pelni sejak diangkat pada 2020 lalu.

Pemilik nama asli Kristia Budiyarto merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan website pelni.co.id, Dede ditunjuk sebagai komisaris PT Pelni berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.

Dede lahir di Cirebon dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Sejak awal karirnya, Dede berkecimpung dalam dunia siaran radio yang dimulai dari lembaga penyiaran negara, radio RRI untuk area Kendari, Sulawesi Selatan dan berpindah ke sejumlah radio swasta.

Perjalanan panjang membawa Kristia perlahan menuju posisi sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio untuk area Makassar (2005-2008), Bandung (2008-2009) dan Jakarta (2009-2011) sebelum berpindah karir menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.

Selain itu, Dede juga diketahui aktif di bidang politik sejak terlibat sebagai relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Tak hanya itu, Dede juga lanjut menjadi relawan Jokowi di dua periodenya yakni, saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Saat itu, Dede berperan sebagai koordinator tim media sosial, sehingga aktif di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

BPN Sebut Stok Kedelai Hanya Cukup Sampai 7 Hari ke Depan******

Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut agar pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari. Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

BPN juga terus berupaya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap produksi petani untuk memenuhi cadangan pemerintah. Saat ini Bulog memiliki pasokan sekitar 700 ton beras yang perlu ditambah.

"Saat ini kami sedang membenahi perpres (peraturan presiden) tentang cadangan pangan. Tiga komoditas utama yang cadangannya akan kami tata, yakni beras, jagung, dan kedelai sehingga cadangannya dikuasai Bulog untuk mengendalikan harga," katanya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Kami juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, menggelar pangan murah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

LRT Palembang Disebut Gagal, Proyek Mana Saja yang Senasib?******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik LRT Palembang sebagai proyek gagal yang menelan biaya besar tetapi pemanfaatannya minim. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang perencanaannya didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari Detik.com, Senin (24/10).

Selain LRT Palembang, terdapat sejumlah proyek pemerintah yang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Berikut beberapa di antaranya:

Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Dalam perkembangannya pada 2006, nama proyek ini berubah menjadi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).

Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.

Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.

BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Kini, proyek tersebut terbengkalai.

2. Proyek PLN Papua

PT PLN (Persero) meluncurkan program Ekspedisi Papua Terang (EPT) pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.

Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.

Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.

Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.

"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Proyek Infrastruktur Kaltim

Bajak Laut Dewa Super Druid

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji