demo slot kakek zeus

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Habis Gajian Borong Kebutuhan Harian di Transmart Diskonnya Mantap******

Bagi masyarakat yang sudah cair gajiannya, yuk sini merapat ke Transmart dan borong semua kebutuhan harian rumah tangga.

Mumpung besok, Minggu (26/11) Transmart kembali dengan pesta diskon sehariannya bertajuk Full Day Sale.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

2. Sosro teh kotak botol 6X250ml di seluruh Transmart harga normal Rp19.900, harga diskon Rp14.800.

3. Super pell green/yellow/red 770 ml di seluruh Transmart harga normal Rp16.500, harga diskon Rp13.200.

4. Vixal blue/green pembersih porselen 780 ml di Transmart Jawa, Bali, Mataram, Kupang, Lampung & Pangkalpinang harga normal Rp19.400, harga diskon Rp15.520.

5. Downy premium parfum fresh di seluruh Transmart harga normal Rp42.500, harga diskon jadi Rp28.000.

6. Ekonomi diswash liquid 780 ml di Transmart Pulau Jawa harga normal Rp9.500, harga diskon Rp7.120.

7. Rinso molto parfume essence/ Korean strawberry/Royal gold 565 ml di seluruh Transmart harga normal Rp15.500, harga diskon Rp12.400.

8. Nice softpack yellow 250's di seluruh Transmart harga normal Rp18.200, harga diskon Rp11.920.

Bagi yang belum gajian, tenang aja. Anda bisa memanfaatkan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah atau Allo Paylater untuk belanja sekarang bayar nanti.

Jika belum punya salah satu akun bank di atas, Anda bisa download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Registrasi dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah saat ini sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan melalui booth dari bank yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Seluruh harga produk yang diskon di Transmart Full Day Sale hanya berlaku satu hari, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi, jangan sampai terlewat ya, Bunda!

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

UMP Sulawesi Tengah Hanya Naik Rp137 Ribu Jadi Rp2,73 Juta di 2024******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) ProvinsiSulawesi Tengahmenyebut UpahMinimum Provinsi (UMP) di daerah mereka pada 2024 nanti akan naik 5,28 persen dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulteng Arnold F Bandu mengatakan kenaikan itu merupakan hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Senin (20/11) kemarin.

"Alhamdulillah, hasil rapat Dewan Pengupahan Prov. Sulawesi Tengah Senin memutuskan UMP 2024 sebesar Rp2.736.698, naik 5,28 persen atau Rp137.152," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/11).

"Kemarin sudah disampaikan kepada Pak Gubernur untuk penetapannya. Jadi tinggal menunggu saja, InsyaAllah dalam waktu singkat ini sudah ada surat keputusan gubernurnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pemain untuk Semua

Profil Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Gantikan Buwas******

Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023.

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Bayu mengatakan, ia langsung menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru guna membahas strategi ke depan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ketidakpastian global.

"Sekaligus melanjutkan kepemimpinan Budi Waseso, yang menurut saya sudah baik dalam mengawal berjalannya transformasi Bulog sampai saat ini," ungkap Bayu dalam keterangan tertulis.

Bayu Krisnamurthi sendiri sebenarnya bukan nama baru di sektor pangan. Ia sebelumnya merupakan dosen di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Mengutip laman IPB, Bayu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 18 Oktober 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sepak terjang karier Bayu juga beragam. Selain menjadi dosen di IPB, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB pada tahun 2000 hingga 2005.

Selepas dari sana, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB selama 2005-2006.

Institusi pemerintahan juga bukan hal yang aneh bagi Bayu. Ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada 2005-2008.

Selain itu, ia juga pernah duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia sempat duduk sebagai Wakil Menteri Pertanian pada 2009-2011. Saat perombakan kabinet pada 2011, ia kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Gita Wirjawan.

Tak cuma itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015-2017.

Sementara pada 2021 lalu, Bayujuga diangkat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero).

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Mitos super datang

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]