kredivo akun basic

Dari ksatria menjadi raja

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Puasa Masih Sebulan Lagi, Harga Cabai******

Harga cabai-cabaian naik dalam sepekan terakhir. Tak hanya cabai, harga bawangjuga mulai merangkak menjelang Ramadan.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Rabu (22/2), harga rata-rata cabai merah keriting Rp47.100 per kilogram (kg).

Padahal pada Rabu (15/2) lalu, rata-rata harganya masih Rp43.800 per kg.

Harga aneka cabai lainnya juga naik. Cabai rawit merah naik ke Rp62.300 per kg. Padahal pada 15 Februari harga cabai rawit merah hanya Rp58.050 per kg. Kemudian naik jadi Rp59.050 pada 17 Februari.

Harga tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Rp90.850 per kg. Di Kalimantan Utara Rp83.150 per kg, dan di Kalimantan Barat Rp80.500 per kg.

Sementara di DKI Jakarta cabai rawit merah dihargai Rp80.850 per kg, di Jawa Barat Rp75 ribu per kg, di Banten Rp74.750 per kg, dan di Yogyakarta Rp63.750 per kg.

Harga bawang putih juga naik ke Rp31.100 per kg. Padahal sebelumya harga bawang putih masih Rp30.250 per kg, kemudian naik ke Rp30.300 pada 16 Februari. Lalu naik lagi ke Rp30.900 per kg pada 21 Februari.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Garuda Menang Gugatan Atas 2 Lessor Pesawat di Pengadilan Prancis******

PT Garuda Indonesia Tbk melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) memenangkan gugatan judicial releaseatas langkah hukum yang ditempuh dua kreditornya; lessor pesawatGreylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachmentatau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Ia menambahkan sebelum gugatan ini, dua kreditor itu juga mengajukan rangkaian upaya hukum di berbagai negara termasuk Indonesia dan Australia. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh otoritas hukum masing-masing negara tersebut.

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan. Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

Sebelumnya, Garuda menggugat dua krediturnya; Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 30 Desember 2022 lalu.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) membuka lowongan pekerjaanmelalui skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibuka pada tanggal 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang.

Nantinya, pendaftaran akan dibuka melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

[Gambas:Twitter]

OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:

- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.

Lihat Juga : Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024

Pelamar juga diharapkan mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional.

Selain itu, pelamar juga wajib bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi OIKN.

OIKN juga mengumumkan timeline rekrutmen yang telah ditentukan. Berikut jadwalnya:

1. Pengumuman 17-24 Februari 2023
2. Pendaftaran secara elektronik 20-24 Februari 2023
3. Pemeriksaan dan seleksi administrasi 24-27 Februari 2023
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Februari 2023
5. Tes Potensi Akademik (TPA) dan psikotes 2 Maret 2023
6. Pengumuman hasil TPA dan psikotes 9 Maret 2023
7. Wawancara 10-12 Maret 2023
8. Pengumuman akhir seleksi 13 Maret 2023

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Jokowi Ramal Stok Beras di Daerah Melimpah Maret 2023******

PresidenJoko Widodo mengatakan persediaan berasdi sejumlah daerah Indonesia bakal melimpah pada Maret 2023. Proyeksi tersebut mengingat panen raya akan terjadi pada akhir bulan Februari hingga awal Maret.

"Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektare), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektare). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada artinya stok melimpah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (18/2).

Selain beras, Jokowi juga mengecek harga bahan-bahan pangan lainnya seperti minyak goreng dan telur.

"Saya lihat sudah dan harganya baik [beras], tadi Rp44.000 untuk 5 kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000. Tadi kita lihat semua warung ada semuanya dan melimpah di sini," kata dia.

Mengenai harga minyak goreng, Jokowi menyebut stok minyak goreng di Pasar Wonokromo cukup banyak dengan harga Rp14 ribu per liter. Kemudian untuk telur dan bawang merah, ia menyampaikan harganya juga turun meski tidak signifikan.

Jokowi berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik.

"Jangan sampai nanti kayak beras, sebulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh Tanah Air, bukan hanya di Jawa Timur saja. Tapi sekarang sejak lima hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun, meskipun belum semua daerah," ujar Jokowi.

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]