cara kredit hp di akulaku tanpa dp

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Daftar Fasilitas Kesehatan Gratis yang Dicabut Usai Covid Jadi Endemi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia Rabu (21/6) ini. Di masa endemi, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dulunya gratis kini berbayar, seperti vaksin dan perawatan covid.

Minggu (19/6) lalu, Jokowi mengatakan pemerintah tidak lagi menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 bila status pandemi sudah diganti menjadi endemi. Masyarakat diminta memahami situasi ini yang dikatakan Jokowi sebagai konsekuensi.

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujarnya di peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), seperti dikutip Antara.

"Sejak hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi, dan kita mulai masuk ke endemi," ujarnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6).

"Sero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia miliki antibodi covid-19. WHO juga sudah cabut status public health emergency of international concern," imbuhnya.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di cakupan geografis yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020.

Setelah hampir tiga tahun, WHO mengakhiri status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian nasional (PHEIC) tetapi masih menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Juni 2023. Beda dari pandemi, endemi merupakan wabah penyakit yang tersebar hanya di daerah tertentu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Aguan Diangkat Jadi Dirut Pantai Indah Kapuk Dua******

Pemilik Agung Sedayu Grup (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan diangkat PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) diangkat menjadi direktur utama menggantikan Prili Budi Pasravita Soetantyo.

Pengangkatan mereka lakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Senin (19/6). Selain mengangkat Aguan jadi bos baru mereka, PANI juga secara resmi mengubah nama perseroan menjadi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Usai mendapatkan mandat itu, Aguan mengatakan Pantai Indah Kapuk Dua akan berkomitmen menjalankan strategi usaha supaya semua tujuan jangka menengah dan jangka panjang, paling tidak dalam lima tahun ke depan bisa dicapai.

Dengan upaya dan sumber daya kita bersama, saya berharap para pemegang saham dapat melihat pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar yang berkelanjutan di setiap kuartal dan saya sangat optimis dengan prospek bisnis PANI ke depan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum," imbuhnya.

Perusahaan milik konglomerasi Agung Sedayu Group (ASG) bersama entitas PT Tunas Mekar Jaya yaitu PT Multi Artha Pratama (MAP) mengakuisisi saham PANI.

PT Multi Artha Pratama (MAP) memegang 11,91 miliar saham atau setara 88,07 atau berstatus sebagai pengendali saham PANI. Sementara publik menggenggam 1,61 miliar saham atau setara 11,93 persen.

Kemudian, PT Agung Sedayu (ASG) terdiri dari dua entitas yaitu 50 persen dimiliki oleh Susanto Kusumo dan Steven Kusumo melalui PT Cahaya Bintang Sejahtera (CBS).

Sedangkan, Sugianto Kusuma alias Aguan bersama keluarganya melalui PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS) menggenggam kepemilikan 50 persen.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni******

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamkamengultimatum Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6).

Jika tidak, kliennya bakal melaporkan Prastowo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar Maqdir saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Maqdir juga meluruskan bahwa CMNP bukan mau menggugat Prastowo, melainkan melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Jusuf Hamka.

"Kami sampai sekarang masih tunggu, kami mau lihat dia punya itikad baik tidak. Kalau dia merasa salah, dia minta maaf saja secara terbuka seperti tweet dia. Supaya dia juga menyampaikan secara terbuka ke hadapan orang banyak bahwa dia salah," jelasnya.

"Karena bagaimana pun juga, mari jujurlah, jadi orang yang jujur. Jangan karena lagi berkuasa menginjak-injak orang, jangan gitu lah. Ini orang ngomongnya sembarangan soalnya," imbuh Maqdir.

Bahkan, ia mengungkapkan sudah menyurati Kemenkeu atas nama CMNP sejak 2017 perkara utang negara tersebut. Namun, hanya satu tanggapan dari Kemenkeu yang diterima pada 2021.

"Satu-satunya tanggapan Kemenkeu itu 2021, kalau enggak salah saya. Kesan saya dari tanggapan itu, dia (Kemenkeu) tidak mau bayar kewajiban itu. Saya yang menyurati atas nama kuasa hukum CMNP," tutupnya.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka bahkan mengajak Yustinus Prastowo taruhan soal pernyataannya. Ia mengaku siap mundur dari CMNP dan memberi anak buah Menkeu Sri Mulyani itu Rp1 triliun jika namanya tidak terdaftar sebagai pemegang saham CMNP.

"Saya siap pakai rok kalau saya punya nama tidak ada sebagai pemegang saham, gitu saja. Kita taruhan sama-sama. Kalau ternyata nama saya ada, siap gak yang bersangkutan pakai rok? Dan saya siap mengundurkan diri dari CMNP, dia siap gak mengundurkan diri dari Kemenkeu? Tambah Rp1 triliun, saya tambahin. Dia kalau kalah, tambahin Rp1 ke saya. Enak kan? Gak ribet bos," tegas Jusuf.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya hari ini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," sambung Prastowo.

Kisruh antara Jusuf Hamka dengan Yustinus Prastowo bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf Hamka menyebut utang negara bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Menantu setingkat dewa

Jokowi Sebut Mobil BBM Akan Ditinggalkan, Berganti Kendaraan Listrik******

PresidenJokowimenyebut mobil BBM ke depannya akan ditinggalkan seiring kecenderungan masyarakat yang lebih suka memakai kendaraan listrik.

Dengan kecenderungan itu, ia mengatakan kebutuhan tembaga untuk mobil listrik akan meningkat.

Sekarang, ia mengatakan kebutuhan tembaga untuk satu mobil listrik sebanyak 59 kg.

"Karena mobil-mobil yang konvensional yang ada sekarang ini akan ditinggal dan semua menuju ke mobil listrik semuanya," kata Jokowi.

Dia mengatakan, tembaga itu tidak hanya dibutuhkan Indonesia, tapi juga di dunia. Di sisi lain, material itu tersimpan di Indonesia.

Dari situ, Jokowi kemudian mengungkap perusahaan-perusahaan mobil kini berbondong-bondong untuk investasi di Indonesia.

"Karena semua materialnya ada di Indonesia sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hanya membantu sekali membiayai ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika dari tiga kali gelaran.

Pernyataan Arya tersebut merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com,Kamis (21/6).

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," imbuhnya.

Menurutnya, ajang internasional harus juga dibiayai pemerintah. Namun, dari tiga kali gelaran WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, itu pun biaya lisensinya saja. Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

Lihat Juga : Basuki soal Mandor Asing Akan Awasi IKN: Kan Saya yang Putuskan

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawedengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business(b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Di India, Mentan Syahrul Limpo Pamer 3 Poin Kesepakatan dengan Korsel******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap hasil kunjungan kerja ke Indiadi tengah polemik pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan tujuan awal kunjungan itu yakni melobi Korea Selatan terkait pengembangan sistem pertanian modern di Tanah Air.

Syahrul menegaskan dirinya ingin memastikan estafet kesepakatan G20 Bali dapat diteruskan oleh India sebagai tuan rumah G20.

Lihat Juga : Syahrul Limpo Soal KPK: Semoga Hukum Bisa Ditegakkan dengan Benar

"Yang penting adalah baik menteri dan wakil menteri pertanian Korea menyanggupi untuk memberikan ruang bagi petani milenial untuk magang sebanyak-banyaknya," katanya.

Ia mengatakan Indonesia juga mendorong Korea Selatan membuka ruang impor bagi produk dalam negeri. Diketahui, saat ini banyak hasil pertanian Indonesia yang masuk ke Korea seperti produk perkebunan, peternakan dan juga hortikultura.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan lembaga antirasuah bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian yang kini dinakhodai Syahrul.

Dalam konteks tersebut,KPK sudah melayangkan surat undangan untuk klarifikasi kepada Syahrul Yasin Limpo sebanyak tiga kali. Undangan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK pertama kali melayangkan surat panggilan ke Syahrul pada 6 Juni lalu. Kemudian, Syahrul mengirim surat balasan meminta penjadwalan ulang pada 9 Juni.

Selanjutnya, KPK mengirim surat panggilan kedua tertanggal 12 Juni untuk pemeriksaan hari ini, Jumat (16/6). Namun, Syahrul kembali mangkir dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni.