paito 2023

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Cara Buat SKCK Online untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022******

Rekrutmen Bersama BUMNBatch 2 telah dibuka selama tujuh hari, mulai dari 1-7 Desember 2022.

Calon pendaftar yang akan melamar diminta untuk memenuhi persyaratan, salah satunya melampirkan dokumen SKCK dari kepolisian. Berikut cara buat SKCK untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Cara Buat SKCK sebagai Syarat Daftar Rekrutmen BUMN 2022

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang wajib diunggah saat mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Mengutip situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN, calon peserta yang memiliki SKCK bisa upload dokumen tersebut dalam format PDF berukuran file maksimal 500kb.

SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak penerbitannya. Apabila sudah melewati tanggal, maka Anda perlu mengurus perpanjangan atau membuat SKCK baru.

Sama halnya bagi pelamar kerja yang belum memiliki SKCK, dapat segera mengajukan permohonan pembuatan SKCK di polsek/polres sesuai domisili.

Permohonan pembuatan SKCK pun kini dapat dilakukan secara online. Berikut syarat dan cara membuat SKCK secara online.

Syarat Membuat SKCK Online

Melansir dari situs resmi SKCK Polri, berikut persyaratan membuat SKCK online.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, atau identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
• Fotokopi Paspor (khusus untuk pengurusan di Mabes Polri dan Polda)
• Fotokopi Akta Lahir (Surat Kenal Lahir, Ijazah, Surat Nikah)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari yang diambil dari Polsek/Polres
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh
• Siapkan biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30 ribu

Cara Membuat SKCK Online Baru

Berikut cara membuat SKCK online yang perlu diperhatikan, beserta cara pembayarannya.

1. Buka situs resmi Polres SKCK online https://skck.polri.go.id/
2. Pilih menu "Form Pendaftaran" di pojok kanan atas
3. Pada kolom "Jenis Keperluan" klik jenis keperluan untuk mengurus SKCK
   Pilih kesatuan wilyah untuk pembuatan dan pengambilan SKCK
4. Isi alamat lengkap
5. Kemudian pilih metode pembayaran tunai atau menggunakan BRIVA (virtual account Bank BRI)
6. Selanjutnya isi data pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lainnya
7. Lanjut upload foto 4X6 sesuai yang telah ditentukan
8. Lengkapi form hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lalu unggah lampiran dokumen
9. Lampirkan rumus sidik jari yang telah didapatkan di kantor Polres sesuai domisili
10. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran dan nomor pembayaran online dengan virtual account Bank BRI atau pembayaran tunai di loket
11. Kemudian datang ke kantor satuan wilayah yang sudah dipilih sebelumnya pada form untuk menyerahkan bukti pembayaran.

Meskipun pengajuan SKCK ini dapat dilakukan secara online, namun ada syarat yang mengharuskan pemohon tetap menuju ke kantor Polsek/Polres, yaitu: 1) untuk pengambilan rumus sidik jari dan 2) pengambilan dokumen SKCK fisik yang sudah selesai dibuat.

Demikian cara membuat SKCK online untuk melamar kerja BUMN 2022. Semoga bermanfaat.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Harga Cabai dan Beras Meroket Jelang Liburan Natal dan Tahun Baru******

Harga cabaidan beras di pasar Jakarta hingga Depok kompak melonjak menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Harga cabai bahkan meroket dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.

Pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (6/12),  di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  Sardjono selaku penjual bawang dan cabai mengaku ada kenaikan harga cabai rawit ori sejak beberapa hari terakhir.

Ia menjelaskan biasanya menjual cabai rawit ori seharga Rp40 ribu per kg. Harga cabai perlahan naik hingga Rp50 ribu dan kini sudah menyentuh Rp60 ribu per kg.

Senada, Tutut yang juga berjualan di kawasan Pasar Minggu harus menjual cabai rawit ori dengan harga tinggi karena kenaikan sudah terjadi di level pemasok.

"Cabai naik banyak, sekarang Rp60 ribu per kg. Kemarin Rp40 ribu-Rp50 ribu per kg, tapi tergantung jenisnya ya. Kalau cabai rawit ori ini yang naik banyak. Rawit biasa sekarang Rp55 ribu dari pemasok," kata Tutut. 

Tutut juga menjelaskan bahwa ada kenaikan harga tomat sebesar Rp2.000 per kg. Sehingga, saat ini harga tomat dibanderol Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kg. 

Lebih lanjut, Maemun selaku penjual beras di kawasan Pasar Minggu mengeluhkan soal kenaikan harga beras. Ia kini harus menaikkan harga beras sebesar Rp500 per liter untuk setiap jenisnya.

"Kemarin Rp8.000 per liter beras paling murah, sekarang Rp8.500 per liter. Sebelumnya jual Rp8.000 per liter kita masih dapat untung dikit, sekarang enggak. Paling mahal Pandan Wangi Rp13 ribu per liter, naik Rp500. Ngerinya akhir tahun makin naik," keluhnya.

Kenaikan harga cabai dan beras juga dikeluhkan oleh penjual di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Nani selaku penjual bawang dan cabai mengatakan harga cabai rawit naik tinggi jelang libur Nataru.

Ia menjelaskan semua harga bawang-bawangan dan cabai naik sejak beberapa hari lalu. Kini, Nani menjual bawang merah seharga Rp32 ribu per kg dan bawang putih Rp30 ribu per kg. Kenaikan harga berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk bawang-bawangan.

"Cabai rawit itu Rp60 ribu per kg, tadinya Rp40 ribu per kg. Sudah tiga hari ini naiknya. Kalau tomat Rp18 ribu per kg, tadinya cuma Rp10 ribu per kg," jelasnya.

Sementara itu, harga beras di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat juga melonjak. Joko selaku penjual beras menjelaskan kenaikan harga merata untuk setiap jenis beras yang dijual.

Kenaikan harga beras ini berbarengan dengan harga telur ayam yang juga mengalami kenaikan harga hingga Rp32 ribu per kg. Saat ini, ia menjual beras paling mahal di angka Rp13 ribu per liter untuk jenis Ketan Putih.

"Pokoknya naik harganya, tapi kalau soal paling murah, ya beras masih ada yang Rp8.000 atau Rp8.500 per liter. Naiknya rata-rata Rp500, tapi kurang tahu sih sampai akhir tahun apa bakal naik terus," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymeminta industri tekstil, garmen dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK. Sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global di mana produk itu selama ini dipasarkan, itu sampai normal lagi. Sekarang ini kan terutama pasar yang paling lesu kan tekstil, kemudian garmen dan alas kaki," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengaku telah berkunjung ke sejumlah perusahaan di beberapa daerah. Menurutnya, sudah ada titik temu antara perusahaan dengan para pekerja untuk menghindari PHK.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti praktik PHK di perusahaan rintisan (startup). Namun, menurutnya pekerja di perusahaan rintisan adalah orang-orang berketerampilan tinggi atau high skill.

Sehingga, kata dia, peluang untuk mendapat pekerjaan baru lebih tinggi.

"Tapi yang kita waspadai lapangan pekerjaan yang low skill, yang biasanya tenaga kerjanya, mereka pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal, dan karena itu kehidupan sangat bergantung kepada anaknya sekarang yang sedang bekerja," katanya.

"Sementara anaknya ini menanggung beban keluarga yaitu punya anak, istri atau suami, sehingga dia ini disebut generasi sandwich," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.

Yin Zu

Mengintip Implementasi Smart Economy Menuju Jakarta Smart City******

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut ekosistem perkotaan dapat beradaptasi dan memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari situ, muncullah konsep "Kota Cerdas" (Smart City), sebagai upaya inovatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi merupakan hal yang esensial agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Kehadiran Jakarta Smart City, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir 2014, membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy.

Smart Economy merupakan salah satu dari indikator penting yang membuat Jakarta masuk dalam kategori smart city. Enam indikator lainnya antara lain, Smart People, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Branding.

Sebagai kota cerdas, Jakarta tentunya memiliki berbagai program Smart Economy yang bermanfaat bagi warganya. Dalam Jakarta Smart City, Smart Economy yang berusaha diterapkan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Beberapa program Smart Economy dari Jakarta Smart City antara lain:

• Jakpreneur, yaitu wadah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Dengan JakPreneur, para pelaku UMKM akan mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga permodalan. Informasi dan pendaftaran Jakpreneur dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakPangan adalah fitur di aplikasi JAKI yang menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Melalui aplikasi ini warga Jakarta dapat membandingkan harga pangan di tiap pasar, sehingga dapat lebih hemat ketika berbelanja.

• Portal Jaknaker merupakan portal yang berisi lowongan-lowongan pekerjaan dan magang untuk memudahkan warga Jakarta mencari pekerjaan. Diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi pelatihan untuk pengembangan kariernya. Portal ini juga dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakOne Pay diluncurkan dengan bekerja sama dengan Bank DKI sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang bisa diakses di aplikasi JAKI. Dengan pembayaran non-tunai ini, warga Jakarta dapat lebih praktis bertransaksi dengan lebih aman, karena tidak bersentuhan dengan uang tunai selama masa pandemi.

• Kartu JakLingko merupakan satu kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran terintegrasi di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta hingga angkot Mikrotrans.

Tentunya inovasi dari Jakarta Smart City tidak akan berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan derasnya arus teknologi yang masuk dalam kehidupan, teknologi-teknologi baru akan terus diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas.

"Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang terus berusaha mengembangkan indikator Smart Economy agar kualitas hidup warga semakin meningkat," bunyi keterangan resmi tersebut.

Dengan berbagai kemudahan yang telah hadir, ini saatnya untuk kamu menjadi bagian ekonomi yang cerdas. Contohnya bisa dengan menggunakan berbagai fitur Smart Economy di JAKI dan menggunakan fasilitas kartu JakLingko untuk kemudahan mobilitas di Jakarta.

dewa dan setan

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.