petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

Cbo303

situs slot yang ada akun demo 434Jutaan kata 471648Orang-orang telah membaca serialisasi

《Cbo303》

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award******

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam acara "Perayaan Isra Mikraj 1445 Hijriah serta Tasyakuran Penganugerahan Penghargaan ZAHF Tahun 2024 kepada Muhammadiyah dan NU” di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan perjuangannya saat menjadi dewan juri agar organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024.

Mulanya, kata dia, dengan mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Namun demikian, dirinya sempat mempertanyakan tawaran tersebut.

"Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini," cerita Megawati di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu.

Megawati kemudian bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya.

"Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri," ujarnya.

Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya.

Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia.

Megawati dalam pikirannya menyampaikan dirinya akan kalah berdebat untuk memperjuangkan NU dan Muhammadiyah. Sebab, pikirnya, ia merupakan perempuan, Asia, wanita, dan seorang Muslim, sedangkan juri lainnya datang dari Barat.

Fase berikutnya, lanjut dia, adalah pengocokan awal, yang mengeluarkan 15 nominasi. Megawati bersyukur NU dan Muhammadiyah masuk dalam 15 nominasi itu.

Sementara itu, Megawati juga mengusulkan aktivis perempuan dan profesor agama Musdah Mulia mendapat nominasi dari aspek perorangan.

"Lalu saya berpikir bagaimana saya bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka (dewan juri lainnya)," kata Megawati.

Megawati kemudian saat dipersilakan bicara sengaja menggunakan latar belakangnya untuk memengaruhi juri lainnya. Megawati mengenalkan diri pernah menjadi anggota parlemen tiga periode, Wakil Presiden, dan Presiden RI.

"Ketika saya bicara satu-satu, memperkenalkan diri saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger (memicu) supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa 'wow', gitu kan," tuturnya.

Megawati menceritakan bahwa setelah dirinya memperkenalkan diri seperti itu, maka dua juri lainnya tampak berbeda kepada dirinya.

Selanjutnya, Megawati menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan Muhammadiyah dan NU. Megawati menceritakan bahwa kakeknya merupakan pendiri Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus di Bengkulu.

Megawati lalu menjelaskan kepada dewan juri lainnya bahwa NU dan Muhammadiyah ikut bertempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah sejak 1912, sedangkan NU 1926.

"Jadi saya bilang kalau foundation (lembaga) ini adalah untuk perdamaian dunia dan perikemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) harus bisa dinominasikan," kata Megawati.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Selain itu, juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chile, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah ucapkan terima kasih ke Megawati untuk ZAHF 2024
Baca juga: MPR: Megawati berperan dalam kemenangan NU dan Muhammadiyah di ZAHF

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan******

Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. "Kepada seluruh masyarakat mari bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru," kata Sandi dalam keterangan yang dibagikan di Jakarta, Minggu.
Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan, Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Dia menyebut, Polri diberikan tanggung jawab dalam menjaga keamanan untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Namun, lanjut dia, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat (katibmas) di Tanah Air berjalan kondusif dikarenakan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

"Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Sandi.

Selain itu, dalam memastikan pengamanan keamanan di daerah rawan kamtibmas dan geografi saat Pemilu 2024, Sandi menyebut Mabes Pori dan polda jajaran telah mengantisipasi hal tersebut.

Dia mengatakan Polri melalui Operasi Mantap Brata 2024 telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan juga geografis.

"Pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan," ujarnya.

Kemudian, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Serta bekerja sama dengan seluruh stakeholders seperti TNI, pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat," kata Sandi memaparkan.

Di sisi lain, Sandi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan sarannya kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024," ujar Sandi.
Baca juga: Golput bukanlah pilihan yang tepat
Baca juga: Polda Sulteng bentuk pasukan respons cepat "Power of Hand' Pemilu 2024
Baca juga: Polri perketat pengawalan surat suara tercoblos dari luar negeri 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cpgtoto

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
hasilmacau
udintogel
voucher gosend november 2022
bulltoto
togel pcso
demo slot suara4d
lotterytogel
judi slot online asia
sulit slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 lapakslot138
Bab 2 slot via dana bonus new member
Bab 3 situs slot terbaru dan tergacor
Bab 4 bocoran admin riki harmonibet
Bab 5 premium303
Bab 6 cara mendapatkan uang dari membaca
Bab 7 situs slot gacor hari ini terpercaya
Bab 8 bukalapak akulaku
Bab 9 erek erek 51 2d
Bab 10 nama slot tergacor
Bab 11 rekomendasi situs slot terbaik
Bab 12 live paito sydney
Bab 13 situs aman slot
Bab 14 buku mimpi3d
Bab 15 situs daftar slot online
Bab 16 live paito sgp
Bab 17 jitutoto
Bab 18 kakekmerahslot
Bab 19 kedai69 rtp
Bab 20 jamu78
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9561bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Nyonya mengendalikan suami imut itu

akulaku blibli
TKN konfirmasi kebenaran berita pembelian Mirage ke pihak AS
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di Jakarta. ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani mengaku telah mengkonfirmasi informasi yang menyatakan capres Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2000-5 ke pihak Amerika Serikat.

"Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali," kata Rosan di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Setelah dikonfirmasi, Rosan mengatakan pihak Amerika Serikat tidak pernah melakukan atensi khusus untuk pembelian pesawat tersebut.

Tidak hanya itu, Rosan juga sempat mengkonfirmasi The Group of States against Corruption (Greco) terkait informasi tersebut.

Untuk diketahui, Greco diketahui sebagai organisasi antikorupsi yang kerap menelusuri kasus tingkat internasional.

Baca juga: Jubir: Kabar dugaan korupsi pesawat Mirage oleh Prabowo adalah hoaks

Baca juga: TKN siap lakukan upaya hukum terkait hoaks pembelian pesawat Mirage

"Tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage," tutur dia.

Karenanya, informasi yang mengatakan bahwa Prabowo menerima sejumlah uang dari pembelian pesawat Mirage merupakan berita bohong.

Karena hal tersebut, jajaran TKN berencana akan melakukan langkah hukum untuk mengusut pihak yang sengaja menyebarkan berita ini.

Sebelumnya, beredar kabar di laman Meta Nex yang menyebut bahwa Menhan Prabowo sedang disorot oleh Komisi Antikorupsi Uni Eropa karena diduga menerima sejumlah uang hasil pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari negara Qatar.

Pesawat bekas tersebut dibeli dan direncanakan akan datang pada 2025. Berdasarkan pemberitaan di situs tersebut, Prabowo dikabarkan menerima sejumlah uang dari hasil pembelian pesawat tersebut dari pihak Qatar.

Uang tersebut dikabarkan digunakan oleh Prabowo sebagai biaya politik untuk pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

gila slot
Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri/aa.
Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.

Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor

Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil

Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.

"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.

Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.

Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

erek59
Tersangka YA beralasan latih pernapasan terkait tewasnya anak Tamara
Tersangka YA tertunduk saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri/aa.
mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante
Jakarta (ANTARA) - Polisi mengungkap tersangka YA beralasan  melatih pernafasan terkait tewasnya anak Tamara Tyasmara yang tenggelam di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Berdasarkan pemeriksaan penyidik,  tersangka beralasan melatih pernapasan dengan main nyelem-nyeleman. Ini bahasa berita acara pemeriksaan (BAP). Tentunya masih akan dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi termasuk  ahli berdasarkan analisis rekaman video,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra  di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Wira menegaskan bahwa YA tidak memiliki sertifikasi atau kualifikasi untuk melakukan atau melatih seseorang berenang maupun menyelam.

Lebih lanjut, Wira juga menjelaskan korban memang sudah beberapa kali berenang bersama YA. Namun, lokasi berenang tak selalu dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Di TKP itu baru pertama kali. Tapi di tempat lain sudah beberapa kali,” jelas Wira.

Pihak kepolisian juga telah mengonfirmasi bahwa satu minggu sebelum kejadian, Tamara bersama YA sempat berkunjung ke TKP untuk melakukan survei. Alasan survei tersebut dilakukan adalah untuk memeriksa fasilitas dan kebersihan air yang berada di kolam renang tersebut.

Atas kasus tersebut, Wira mengatakan pihaknya mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante. Oleh karena itu, tersangka YA dijerat dengan Pasal 340 KUHP.

Wira mengatakan pihaknya telah memiliki bukti yang mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus tersebut. Bukti itu nantinya akan dicocokkan dengan keterangan saksi maupun ahli.

Salah satu bukti adanya pembunuhan berencana ini didasari dari petunjuk kamera pengawas (CCTV) yang mana tersangka sempat mengangkat korban ketika penjaga keselamatan (life guard)melewatinya.

Kemudian, tersangka sempat melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Tersangka pun lalu menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi yang bervariasi yakni 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik.
Baca juga: Kasus anak Tamara, Polisi: Tersangka dan korban renang selama 2,5 jam
Baca juga: Pakar: CCTV saja tak cukup tangkal aksi kejahatan kekerasan
Baca juga: KemenPPPA minta tersangka kekerasan anak artis Tamara dihukum setimpal

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

dunia fantasi yang hilang

king 168 slot
Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat
Seorang satpam berjalan di samping tumpukan beras di gudang Bulog wilayah NTT di desa Bolok, Kupang, NTT, Senin (6/2/2023). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/nym. (Antara Foto/Kornelis Kaha)
Jakarta (ANTARA) - Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoring di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat. Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. "Satgas Pangan Polri menyatakan terus melakukan monitoring dan pengawasan terkait ketersediaan dan pendistribusian beras," kata Whisnu. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya. "Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya. Selain itu, lanjut Whisnu, kegiatan pencegahan (preventif) lainnya berupa pengecekan rutin oleh Satgas Pangan bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas provinsi di masing-masing wilayah terhadap beberapa tempat penyimpanan atau gudang beras. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan beras atau tindakan lain yang dilakukan oleh oknum spekulan," katanya. Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras. Namun, lanjut dia, terkait hal tersebut sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh kementerian/lembaga terkait. Whisnu menekankan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya menstabilkan harga serta ketersediaan beras di pasaran, dan memastikan pasokan mencukupi sampai saat ini. "Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan bahwa stok/ketersediaan beras masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Whisnu. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) mengeluh kesulitan mendapat pasokan beras tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Menurut Ketua Umum Arprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya. Dia menyebut peningkatan harga beras premium cukup signifikan, dari sekitar Rp13.000 per kilogram menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. Sementara itu berdasarkan panel harga Bapanas (12/2), harga beras melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras jenis premium saat ini mencapai Rp15.860 per kilogram, sementara HET beras tersebut berkisar Rp12.900-Rp14.800 per kilogram.
 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

kapten69
KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Makan seluruh dunia

angka jitu babi
Ketua KPU: Semua tuduhan akan terbantahkan dengan kerja-kerja
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di World Trade Center di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.

“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim kepada ANTARA usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu.

Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung.

“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” tegas Hasyim.

Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta.

“KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.

Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.

Sebanyak 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima penyaluran suara WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DTPLN) Kuala Lumpur, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024