petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mpo555 demo

slot gacor modal 5000 460Jutaan kata 537400Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpo555 demo》

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

PBB: 162 sekolah diserang di Gaza******

PBB: 162 sekolah diserang di Gaza
Suasana Sekolah Khalifa Bin Zayed yang hancur akibat serangan Israel, di Beit Lahia, Gaza, pada 26 Desember 2023. (ANTARA/Anadolu)
Washington (ANTARA) - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, pada Selasa (13/2) menyebutkan bahwa hingga kini ada lebih dari 162 gedung sekolah yang diserang di Jalur Gaza, wilayah tempat serangan Israel berlanjut.

Para kolega kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan, kata Dujarric, telah menganalisis gambar satelit untuk menilai kerusakan di sekolah-sekolah di seluruh Gaza.

"Menurut penilaian mereka, 162 gedung sekolah diserang langsung... mewakili hampir 30 persen dari total 563 gedung sekolah di Gaza,” kata jubir sekjen PBB itu kepada wartawan di New York.

Sedikitnya 26 gedung sekolah hancur, ujarnya.

"Sebanyak 175 ribu pelajar dan lebih dari 6.500 guru mendapati sekolah mereka diserang langsung saat perang. Setidaknya 55 persen sekolah di Gaza akan memerlukan rekonstruksi penuh atau renovasi besar," kata Dujarric

Ketika ditanya apakah Israel “dengan sengaja” memblokir bantuan kemanusiaan di Gaza, Dujarric mengatakan pengiriman barang-barang kemanusiaan “sangat tidak memadai” karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB.

"Sangat sulit untuk mencapai jumlah yang kami butuhkan dapat melewati (perlintasan) Kareem Shalom...," kata dia/ 

Dujarric menambahkan bahwa juga terdapat masalah dengan keselamatan truk dan personel saat mereka menyeberang ke daerah kantong tersebut.

“Sangat sulit untuk mengirimkan pengiriman ke luar Rafah utara karena sejauh yang saya tahu, mekanisme menghilangkan konflik yang kami miliki dengan pihak berwenang Israel untuk menjamin keselamatan konvoi kami, sama sekali belum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Pengiriman bantuan dilakukan “sedikit demi sedikit dengan cara oportunis, yang sejujurnya bukanlah cara untuk menjalankan operasi kemanusiaan.”

Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan posisinya "sangat jelas". 

Sekjen, ujarnya, menyeru semua pihak agar menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk menghentikan pembantaian serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk dan seluruh sandera dibebaskan.

Dujarric ditanya mengapa Guterres tidak menyerukan negara-negara untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel.

"Yang jelas bagi kami adalah bahwa semua uang yang dihabiskan untuk senjata di seluruh dunia yang memicu konflik di banyak belahan dunia akan lebih baik dibelanjakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jawabnya.

Israel menggempur Jalur Gaza, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, hingga menewaskan sedikitnya 28.473 orang dan melukai 68.146 lainnya. Sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan awal Hamas.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

 

Tanpa dibayar, guru Palestina ajar anak-anak di pengungsian

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat menjelaskan terkait Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini kepada sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kapten gacor slot

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
voucher kuota indosat gratis
urban slot
bet slot 88 login
cara main togel
dnatoto
agen togel
liga77
voucher gosend mei 2022
erek2 86
Daftar isi semua bab
Bab 1 dangdut4d
Bab 2 beli hp pakai kartu kredit
Bab 3 megahoki
Bab 4 erek senter
Bab 5 situs yang sering maxwin
Bab 6 dp di akulaku
Bab 7 seribu mimpi 2d bergambar lengkap
Bab 8 trik bermain domino gaple
Bab 9 cara menghasilkan uang di shopee
Bab 10 pinjol yang bisa pakai seabank
Bab 11 erek 39
Bab 12 vita4d
Bab 13 daftar slot terpercaya dan gacor
Bab 14 kredit hp lewat dana
Bab 15 jika pinjol legal tidak dibayar
Bab 16 betwin188
Bab 17 asianslot88
Bab 18 slot gacor terbaik hari ini
Bab 19 situs judi slot online terbaru
Bab 20 situs slot terbaik di indonesia
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5574bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Ningbei Su Qinghe

pinjaman syariah online langsung cair
KPU sebut terima ratusan juta serangan ke situs web
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima ratusan juta serangan Denial of Service (DoS) ke situs webnya.

"Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa," ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Adapun DoS merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi pada server, sistem, atau situs web. Umumnya serangan ini dilakukan untuk membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain (overload).

Padahal, kata dia, situs we KPU memuat informasi dan data Pemilu 2024. Sementara itu, hasil pemilu ada di infopemilu.kpu.go.id.

"Hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang dan memang di situs web kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap situs web tersebut," tambahnya.

Menurut Betty, kondisi tersebut langsung ditangani oleh Satgas Keamanan Siber KPU. Ia menceritakan setelah menyalurkan hak suaranya di pagi hari, dirinya langsung memeriksa kendala itu.

"Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk situs web kpu.go.id. Jadi, mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh KPU," pungkas Betty.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: BSSN serahkan laporan investigasi awal kebocoran data KPU ke Polri

Baca juga: Bareskrim temukan dugaan kebocoran data pemilih di KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pelarian Tuan Giveta

slot thailand
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

harian paito sdy
Petugas KPPS di TPS Jokowi kenakan busana budaya Betawi
Petugas KPPS berbusana budaya Betawi duduk di dekat bilik suara pencoblosan di saat petugas lainnya melakukan persiapan pemungutan suara dengan menghitung kertas suara di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Jakarta (ANTARA) - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo memilih di situ, mengenakan busana bertema budaya Betawi pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Nuansa Betawi pun terlihat dari seragam yang dikenakan tujuh anggota KPPS yang bertugas.

Petugas pria mengenakan batik Betawi lengkap dengan peci nasional bermotif Betawi yang dipadukan dengan celana pangsi berwarna gelap.

Sementara itu, petugas perempuan kompak mengenakan kebaya encim berwarna putih dengan bawahan batik Betawi bercorak sama dengan kemeja petugas pria.

Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya China.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Berbeda dengan kebaya lainnya, kebaya encim memiliki ciri khas berupa potongan yang longgar dan kerah bulat, serta menggunakan kain batik yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak.

Selain itu, nuansa Betawi juga tampak pada ornamen di TPS 10 Gambir, seperti sepasang patung ondel-ondel di sekitar pintu masuk TPS.

TPS yang berlokasi di pelataran upacara Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat, menjadi lokasi bagi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana untuk menyalurkan hak politiknya.

Hal itu diketahui berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, di mana pada TPS 10 Gambir menempatkan Jokowi pada nomor urutan 50, sedangkan Iriana nomor 47 dari total 120 pemilih di TPS tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Jiwa Setan

abo138
Mensos Risma salurkan hak pilih Pemilu 2024 di Surabaya
Menteri Sosial Tri Rismaharini bercengkerama bersama salah seorang warga, sesaat sebelum meninggalkan TPS 30 usai menyuarakan hak pilihnya di Pemilu 2024 di Balai RW 6, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ananto Pradana/aa.
Surabaya (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 30 yang bertempat di Balai RW 6, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Pantauan ANTARA di lokasi, Mensos datang ke TPS pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian batik berwarna coklat muda dengan corak hitam. Dia tiba di lokasi bersama suami dan anak bungsunya, kondisi cuaca saat itu terpantau mendung.

Saat di lokasi pemungutan suara, Mensos Risma bersama keluarganya disambut Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 30, Di sana sejumlah warga setempat yang hendak menyoblos juga sudah tiba.

Risma bercengkerama bersama para pemilih lainnya yang sama-sama menunggu giliran menyalurkan surat suaranya.

Sekitar 15 menit Risma menunggu di halaman balai RW dan selanjutnya dipanggil masuk oleh petugas KPPS ke dalam TPS untuk melaksanakan pencoblosan surat suara.

Terlihat juga para petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya berjaga di bagian luar Balai RW 6.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan kedatangannya ke TPS lantaran namanya masih tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di kawasan setempat.

"Iya aku nyoblos di kampungku, aku masih penduduk di sini. Tadi sama bapak (suami) sama anakku. kalau anakku yang satunya sudah pindah rumah, sudah pindah KTP," kata Risma kepada wartawan, seusai menyalurkan hak pilihnya.

Risma berharap selama pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan damai. Masyarakat bisa berpartisipasi pada pesta demokrasi tahun ini.

Lebih lanjut, Mensos Risma mengajak anak-anak muda, khususnya pemilih pemula urun ambil bagian pada agenda politik lima tahunan.

Sebab, kata dia partisipasi kalangan pemuda sangat penting sebagai cermin berjalannya demokrasi Tanah Air dan juga terlibat dalam menentukan calon pemimpin maupun wakil rakyat untuk lima tahun ke depan.

"Untuk anak muda saya menyampaikan bahwa lima tahun kemudian itu ditentukan hari ini, jadi karena itu kalian harus menggunakan hak pilih supaya nanti bisa mewarnainya untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Pantauan di lokasi, setelah nyoblos Risma tak langsung kembali ke kediamannya, dia memilih kembali berinteraksi dengan warga setempat.

Beberapa orang warga memanfaatkan momen itu untuk berswafoto maupun merekam kehadiran Mensos untuk mengikuti pemilu. Risma bersama keluarganya meninggalkan TPS sekitar pukul 08.10 WIB.

Baca juga: Mensos Risma beri penghargaan 15 perusahaan pekerjakan disabilitas 
Baca juga: Mensos Risma serahkan bantuan kendaraan bagi Keuskupan Jayapura
Baca juga: Mensos: 30 penyandang disabilitas sembuh usai perawatan di Solo

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

cuan365 slot
Mendag ungkap alasan stok beras langka di ritel modern
Arsip foto - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan terjadi kelangkaan stok beras di sejumlah ritel modern.

 Zulkifli mengatakan bahwa kelangkaan tersebut terjadi akibat lambatnya masa tanam dan panen.

 "Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat," kata Zulkifli memberikan keterangan seusai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 179 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.


Baca juga: Mendag yakin ekonomi tumbuh lebih baik lagi jika Prabowo-Gibran menang
 Untuk mengantisipasinya, ia mengatakan pemerintah telah mengisi kelangkaan tersebut dengan mengimpor beras, namun tentu tidak merugikan petani.

 "Tetapi kami sudah isi dengan impor yang banyak dan itu tidak merugikan petani karena harganya tinggi sekarang di petani, harga beras itu kan dibeli Rp11.000-an gabah itu Rp8.000-an," ungkap Zulkifli.

 Ia juga mengatakan untuk mengatasi harga beras yang mahal, pemerintah melalui Perum Bulog menyuplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar, yang awalnya 100 sampai 200 ribu ton ditingkatkan menjadi 250 ribu ton.

 "Untuk mengatasi harga mahal itu pemerintah, Bulog suplai ke pasar-pasar sekarang dari 100 sampai 200 ribu ton per bulan, sekarang ditingkatkan 250 ribu ton," tuturnya.


Baca juga: Presiden sebut kenaikan harga beras disebabkan gangguan distribusi
 Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini stok beras telah memenuhi sejumlah ritel modern untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

 "Sejak kemarin setelah dari Istana, langsung koordinasi dengan Perpadi, PIBC, Bulog plus Aprindo. Jadi pertama-tama tugas kita mengisi stok di pasar, sudah dua hari ini kita isi terus stok di modern market. Seharusnya sampai dengan Lebaran, stok beras itu aman dan terjaga," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/2).

 Arief menyampaikan setelah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan stabilisasi perberasan nasional, pihaknya langsung gerak cepat bersama pemangku kepentingan lainnya.

 Bapanas bersama Perum Bulog, PT Food Station Tjipinang Raya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berupaya menstabilkan harga beras. Sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

 "Perintah Bapak Presiden adalah stok beras yang ada di Bulog, yang ada di PIBC, di Food Station BUMD DKI Jakarta, dioptimalkan untuk diguyur ke pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional," tutur Arief saat meninjau stok beras di Gudang PIBC, Jakarta.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

bulan togel
Total 1.183 WNI mencoblos di TPS Osaka
WNI mencoblos di TPS Osaka, Minggu (11/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Osaka/pri.
Tokyo (ANTARA) - Total sebanyak 1.183 warga negara Indonesia (WNI) mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Osaka, Jepang pada Pemilu 2024.

“Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS sebanyak 1.183 termasuk DPK (Daftar Pemilih Khusus),” kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka saat dihubungi di Tokyo, Rabu.

Jumlah tersebut kurang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk mencoblos TPS, yakni 696 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Pelaksanaan Pemilu metode TPS cukup lancar karena kami ada tiga TPS dan Daftar Pemilih Tambahan cukup banyak dan memang yang mendaftarkan ini jauh’-jauh kan jangkauannya wiayah Osaka ini cukup besar,” katanya.

Dia mengatakan sebetulnya jumlah DPTb cukup besar, yakni 2.561 pemilih hingga PPLN Osaka mengakomodasi agar mereka dapat memilih lewat pos.

“KPU sudah membuka bahwa DPTb bisa dilakukan melalui pos, sehingga kami dengan PPLN Tokyo koordinasi agar sama kebijakannya bahwa PPLN di Jepang itu mengakomodasi untuk pemilihan metode DPTb melalui pos,” katanya.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024

Berdasarkan data PPLN Osaka, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 9.03 pemilih dengan rincian pemilih melalui pos 1.879 orang dan melalui TPS 7.174 orang.

Fauzan menyebutkan surat suara yang telah kembali ke PPLN Osaka, yakni 2.213 pemilih.

Penghitungan suara TPS dimulai pada 14 Februari, sementara itu penghitungan suara pemilih melalui pos pada 17-22 Februari, sehingga bagi pemilih yang masih belum mengirim surat suaranya yang sudah dicoblos masih bisa diterima hingga 16 Februari.

Terkait pencegahan potensi kecurangan, Fauzan mengatakan pihaknya tidak menerima pemilih yang datang ke TPS sementara status surat suara yang dikirimkan melalui pos sudah diterima serta pemilih yang ingin mencoblos di TPS Osaka, tetapi masih terdaftar di DPT Indonesia.

“Walaupun surat RTS (return to sender) itu banyak di TPS kami, kami tidak bisa menggunakannya karena status yang bersangkutan sebagai DPT pos itu sudah terkirim. Kalau pindah alamat itu pasti balik ke kami suaranya,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Indonesia di Jepang antusias gunakan hak pilih

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024