trik main slot buto ijo

Masuk ke filmnya

Luhut Aktif Kembali Jabat Menko Marves Usai Sembuh******

Luhut Binsar Panjaitan aktif kembali menjabat menteri koordinator bidang maritim dan investasi (menko marves) setelah sembuh. Ia sempat dirawat di rumah sakit Singapura selama beberapa pekan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi hal itu. Ia juga memastikan Erick Thohir tak lagi menjadi menko marves ad interim.

"Bapak. Luhut Panjaitan sudah kembali aktif sebagai Menko Marves sejak tanggal 15 Desember 2023. Dengan demikian tugas Bapak Erick Thohir sebagai Menko Marves Ad Interim sudah berakhir," kata Ari melalui pesan singkat, Rabu (27/12).

"Setelah itu sudah menandatangani beberapa surat resmi sebagai menko marves," ucap Ari.

Sebelumnya, Luhut sakit pada Jumat (6/10). Ia sempat dirawat di Jakarta sebelum diterbangkan ke Singapura.

Jokowi lalu menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan posisi Luhut sementara waktu.

Pada Rabu (29/11), Luhut tampil ke publik dengan menghadiri pelantikan menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kemudian pada Jumat (22/12) kemarin, Luhut sempat berbincang dengan awak media massa. Dia memaparkan banyak hal tentang rencana pembangunan di sisa masa jabatan Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Orang Super Kaya dan Penguasa Dunia Kumpul di Davos Bahas 5 Isu Panas******

Pekan ini para pemimpin bisnis, politik hingga miliarder dunia berkumpul diDavos, Swiss, membahas lima isu genting.

Para elite ini menghadiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), sebuah acara tahunan untuk membahas isu-isu paling mendesak tahun ini, yaitu pemilu, bencana iklim, ekonomi global, ketegangan geopolitik dan hilangnya pekerjaan dilibas kecerdasan artifisial (AI).

Tahun ini, lebih dari 60 kepala negara, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan orang kedua di Tiongkok Li Qiang, akan hadir.

Para eksekutif bisnis yang hadir antara lain CEO Microsoft Satya Nadella, CEO OpenAI Sam Altman, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, CEO Bank of America Brian Moynihan dan CEO BlackRock Larry Fink dan lainnya.

Soal pemilu, para pemimpin negara khawatir mengenai bagaimana peristiwa ini dapat membentuk kembali aliansi internasional dan kebijakan ekonomi. Selain pemilu AS, tahun ini juga terjadi pemilu penting di Taiwan, India dan Meksiko.

Perubahan iklim adalah topik hangat ketika para pemimpin bertemu untuk membahas keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Laporan Risiko Global WEF yang diterbitkan minggu lalu menemukan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu risiko terbesar yang dihadapi dunia.

Laporan tersebut juga mengatakan kerja sama di antara para pemimpin global untuk mengatasi ini minim. Jadi meskipun para pembuat kebijakan ini akan membahas penggunaan bahan bakar dan pembangunan ramah lingkungan, mungkin tidak akan ada banyak kesepakatan tercapai.

Lihat Juga : ANALISISTak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?

Soal ekonomi global, dunia yang masih belum pulih dari guncangan ekonomi akibat pandemi ini dan dengan tingginya kesenjangan pendapatan. Ekonomi global kemungkinan besar akan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan.

Bank Dunia pekan lalu mengatakan bahwa perekonomian global kemungkinan akan melambat ke tingkat pertumbuhan terburuknya dalam setengah dekade dalam 30 tahun terakhir. Tanpa 'koreksi arah yang besar, Bank Dunia menyebut momentum ini akan menjadi satu dekade peluang yang sia-sia.

Keberadaan AI juga jadi fokus utama WEF 2024. Hampir 40 pekerjaan pekerjaan di seluruh dunia dapat terkena dampak dari meningkatnya penggunaan AI, sebuah tren yang kemungkinan akan memperdalam kesenjangan, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Altman dari OpenAI dan Nadella dari Microsoft akan berbicara di Davos untuk menjawab perdebatan tentang apakah AI generatif dapat memicu revolusi industri lainnya.

Dengan adanya konflik di Eropa dan Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, geopolitik akan menjadi topik pembicaraan utama di Davos.

Presiden Ukraina Zelensky diperkirakan akan memberikan pidato pada Selasa malam dan bertemu dengan Dimon dari JPMorgan. Ada 10 poin untuk mengakhiri perang Rusia dengan negaranya.

Sayangnya, Presiden Israel Herzog bakal lolos untuk membahas agresi brutal negaranya ke Gaza, Palestina. Herzog akan berpartisipasi dalam pembicaraan tentang "mencapai keamanan dan bekerja sama di dunia yang terpecah belah," dengan Menteri Luar Negeri AS Blinken dan ketua eksekutif WEF Klaus Schwab akhir pekan ini.

belas kasihan Tuhan

Profil PT LEN yang Akan Ditugaskan Ganjar Produksi Laptop Murah******

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan beberapa langkah untuk membangun kedaulatan telekomunikasi di Tanah Air. Tujuannya untuk menekan impor ponsel yang nilainya hingga Rp30 triliun di 2023.

Pertama,membangun pabrik swasta yang bisa memproduksi ponsel murah. Hal ini pernah dilakukan di Semarang dan ponsel yang dijual harganya lebih terjangkau.

Kedua,ia pernah menugaskan PT LEN untuk memproduksi impor laptop murah. Namun, belum selesai karena tidak ada penugasan resmi dari pemerintah pusat.

Lalu siapa sebenarnya PT LEN?

PT LEN Industri Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang usaha Elektronika untuk Industri dan Prasarana. Perusahaan ini didirikan pada 7 Oktober 1991.

Saat ini, perusahaan yang berkantor pusat di Bandung tersebut mempunyai 903 orang pekerja baik karyawan tetap maupun kontrak.

Awalnya, LEN didirikan pada 1965 dengan nama LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional). Kemudian bertransformasi menjadi sebuah BUMN pada 1991.

Sejak saat itu LEN bukan lagi merupakan kepanjangan dari Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN), tetapi telah menjadi sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT LEN Industri (Persero).

Salah satu peran LEN Industri adalah pada proyek Skytrain, sebuah sistem transportasi yang digunakan dalam pergerakan penumpang di tiga terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, serta di bangunan terintegrasi. Sistem ini adalah transportasi kereta yang pertama menerapkan teknologi moving blockdan driverless di Indonesia.

Berikut beberapa pengalaman yang sudah dilakukan oleh Len di bidang elektronika untuk industri dan prasarana:

- Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera.
- Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Skytrain Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah terpencil. Salah satunya adalah Palapa Ring Paket Tengah yang menghubung 17 kabupaten Indonesia Bagian Tengah sehingga masyarakat dapat menikmati pita lebar.
- Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, Combat Management System (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai pelosok Indonesia.
- Radar Cuaca, Stasiun Monitoring Gempa Bumi, Broadcasting (Pemancar TV dan Radio) yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Prabowo: Pupuk Subsidi Dipermainkan, Petani Sulit Menerima******

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan ada kecurangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Kondisi itu membuat banyak petanisulit mendapatkan pupuk subsidi.

Ia karena itu mengatakan masalah pupuk harus diatasi agar Indonesia bisa swasembada pangan.

"Pangan kita harus menjamin, apalagi kalau di Pulau Jawa para petani, itu namanya intensifikasi. Kita harus bantu benih, bantu pupuk, bantu pestisida," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).

Selain soal pupuk, Prabowo juga bicara soal food estate. Ia mengatakan food estate diperlukan untuk membawa RI swasembada pangan.

Ia mengklaimfood estatemerupakan pemikiran strategis yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

"Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan (food estate) hanya dua kemungkinan; tidak paham dan tidak mau paham," katanya.

Isu kelangkaan pupuk menjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Ganjar pun menjawab hal itu dengan menyindir balik Prabowo. Dia mengingatkan bahwa Prabowo yang pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus