jp paus hk malam ini

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

KAI Expo 2023: Akhir Pekan Seru Bersama Kahitna, Project Pop dan JKT48******

Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan detikcom akan menggelar Hub Space X KAI Expo 2023, dengan mengangkat tema 'Budaya Baru Transportasi Massal' pada 29 September-1 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Acara ini akan menghadirkan berbagai keseruan, termasuk konser musik gratis dan tiket kereta api murah. Adapun kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Konser musik gratis akan digelar di Hub Music pada setiap hari penyelenggaraan acara. Pada hari pertama, Jumat (29/9), akan tampil Novia Bachmid, Olivia, dan Maribeth. Selanjutnya, ada juga penampilan dari BrassBand PTDI STTD dan JKT48.

Pada hari kedua, Sabtu (30/9), akan tampil Ronny Idol, Project Pop, dan Kahitna. Pada hari ketiga, Minggu (1/10), akan tampil GJLS Bernyanyi dan musisi spesial yang namanya masih dirahasiakan.

Kereta api yang mendapatkan tarif promo, di antaranya KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi), KA Fajar Utama Yogyakarta (Pasar Senen - Yogyakarta), KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng), dan lainnya.

Sebagai informasi, Hub Space X KAI Expo 2023 juga didukung oleh Lion Air Group, Gojek, Pertamina International Shipping, CRCC, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Multi Ocean Shipyard, CRI.

Ada juga Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bluebird Group, Meratus Line, Insa, Jasa Raharja, Electrum, PT ASDP, Gapura Angkasa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Biro Klasifikasi Indonesia dan PT Ambang Barito Nusapersada.

Bagi Anda yang sedang mencari hiburan seru dan hemat untuk mengisi liburan akhir pekan, KAI Expo 2023 bisa menjadi pilihan yang tepat. Informasi lebih lanjut dapat diakses di detikcom.

Ada pintu ke ruang bawah tanah

BPJS Ketenagakerjaan Borong 6 Penghargaan di Ajang TBCCI 2023******

BPJS Ketenagakerjaan sukses memborong enam penghargaan bergengsi berkat Layanan Contact Center 175. Keenam penghargaan itu diraih BPJS Ketenagakerjaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, Selasa (26/9) lalu.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengapresiasi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki. Khususnya Layanan Contact Center, yang menjadi bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberi pelayanan.

"Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

The Best Contact Center Indonesia 2023 menjadi penyelenggaraan ke-17 yang digelad sejak Juni sampai September 2023. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu Program Korporat, Individual, dan Teamwork.

Roswita pun menambahkan, dirinya menyadari tuntutan pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ke depannya akan semakin tinggi. Meski begitu, Roswidta menyatakan kesiapan pihaknua untuk selalu memberikan pelayanan dengan standar yang terbaik kepada seluruh peserta.

"Konsumen kami ini sangat beragam, dari pekerja formal, pekerja informal atau bukan penerima upah hingga ke pekerja Migran yang bekerja di luar negeri," kata Roswita

"Seluruh kanal kami harus memiliki standar pelayanan terbaik, seperti contact center yang telah mendapatkan penghargaan, tentu kami akan selalu jaga kualitasnya," tuturnya.

Karena itu, dia berharap enam penghargaan yang diborong pihaknya dalam ajang The Best Contact Center Indonesia ini dapat memberi motivasi dan semangat tambahan untuk terus melayani.

"Semoga penghargaan yang diterima ini akan semakin menambah motivasi dan semangat seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani peserta," tutup Roswita.

Apartemen Zhutian Shinhwa

Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar******

PemerintahAmerika Serikat (AS) dan 17 negara bagiannya menggugat e-commerce raksasa Amazon karena diduga melakukan monopoli dan membuat persaingan yang tidak sehat.

Gugatan itu diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) dan 17 jaksa agung.

Amazon dituding secara tidak adil mempromosikan platform dan layanannya dengan mengorbankan penjual pihak ketiga yang mengandalkan pasar e-commerce perusahaan untuk distribusi.

Laporan tersebut juga mengklaim Amazon secara antikompetitif dengan memaksa penjual untuk mendaftarkan produk mereka di Amazon dengan harga terendah dibandingkan di situs lainnya. Karena dominasi Amazon dalam e-commerce, penjual tidak punya pilihan selain menerima persyaratan perusahaan tersebut.

MelansirCNN Business, Selasa (26/9), kondisi itu mengakibatkan harga lebih mahal bagi konsumen dan pengalaman konsumen yang lebih buruk.

Tak hanya itu, FTC juga menuding Amazon memberi peringkat produknya sendiri dalam hasil pencarian pasar lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual oleh pihak ketiga.

"Amazon benar-benar fokus untuk mencegah orang lain mendapatkan jumlah pelanggan yang sama," kata Ketua FTC Lina Khan.

Dalam rilisnya, Khan menuduh Amazon menggunakan "taktik hukuman dan koersif" untuk mempertahankan monopoli ilegal.

"Amazon kini mengeksploitasi kekuatan monopolinya untuk memperkaya dirinya sendiri sambil menaikkan harga dan menurunkan layanan bagi puluhan juta keluarga Amerika yang berbelanja di platformnya dan ratusan ribu bisnis yang bergantung pada Amazon untuk menjangkau mereka," kata Khan.

Ia menambahkan gugatan yang diajukan meminta pertanggungjawaban Amazon atas praktik monopoli ini dan memulihkan janji persaingan yang bebas dan adil yang telah hilang.

Namun, Wakil Presiden Senior Kebijakan Publik Global Amazon David Zapolsky mengatakan gugatan itu memperjelas bahwa fokus FTC telah menyimpang secara radikal dari misinya untuk melindungi konsumen dan persaingan. Menurutnya, Amazon telah mendorong harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan membantu usaha kecil menjual barang-barang mereka.

"Gugatan yang diajukan oleh FTC hari ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami berharap kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan," katanya.

Ia menambahkan Amazon menghormati peran FTC yang secara historis melindungi konsumen dan mendorong persaingan. Namun, ia menganggap FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut.

"Sayangnya, tampaknya FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut, mengajukan tuntutan hukum yang salah arah terhadap Amazon," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

Lei Wu

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Menhub Siapkan Aturan Taksi Terbang yang Akan Dijajal Jokowi******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi akan menyiapkan aturan taksi terbang bisa menjadi transportasi publik. Hal itu menyusul keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal taksi terbang keluaran Prestige mengudara.

"Safetynomor satu. Kedua adalah layanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bikin regulasinya dulu. Kalau nggak ada regulasi, Presiden (Jokowi) enggak boleh naik," ujar Budi saat menghadiri Hub Space x KAI Expo 2023, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, seperti dikutip Detikcom, Jumat (29/9).

Kendaraan taksi terbang keluaran perusahaan otomotif milik Rudy Salim itu menarik perhatian Jokowi saat menghadiri Hub Space x KAI Expo 2023 dalam rangka Hari Perhubungan Nasional . Acara tersebut dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan, KAI dan detikcom.

"Taksi terbang, wah menarik. Pak Presiden sangat excitedmencoba itu. Dan Pak Presiden mau mencoba, kita akan coba. Tapi memang satu teknologi baru itu pasti kita harus terima dengan baik," ujar Budi.

Setelah ada regulasi, Kemenhub akan menyiapkan rute-rute pengoperasiannya. Apabila sudah matang, Jokowi baru bisa menaiki kendaraan tersebut.

"Dalam regulasi dibikin rute-rute. Di mana saja, tentunya ada trial, seperti LRT ada trial. Setelah firm, baru Pak Presiden naik. Tapi Pak Presiden akan naik, kami mempersiapkan dulu," ujar Budi.

Moda taksi terbang sendiri juga akan dilakukan uji coba di Ibu Kota Baru sebelumHUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKNMohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]