situs game slot terpercaya

Semua langit dan dunia

Zulhas Beberkan Jurus Meningkatkan Perdagangan di ASEAN******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kolaborasi jadi kunci dalam meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. 

Zulhas menyebutkan setidaknya ada tiga aksi nyata yang bisa dilakukan di antara negara-negara ASEAN. 

Pertama,meningkatkan kerja sama perjanjian perdagangan barang ASEAN (Asean Trade in Goods/ATIGA).

ATIGA merupakan persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN yang telah ditandatangani pada 26 Februari 2009 lalu.

Manfaat utama dari perjanjian ini antara lain menghilangkan semua tarif untuk hampir semua lini produk dan memungkinkan pengiriman barang bolak-balik di dalam negara anggota.

Kedua,meninjau dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sesama negara ASEAN dan mitra strategis lainnya seperti Kanada.

"Negosiasi yang sedang berlangsung dengan mitra seperti Kanada, serta menjajaki FTA baru dengan mitra strategis lain," kata Zulhas.

Lihat Juga : Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim

Ketiga,memulai negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital (Digital Economy Framework Agreement//DEFA) pada tahun ini.

"Ini akan menjadi fondasi bagi kerjasama ekonomi digital ASEAN," kata Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN selama ini terlalu fokus melakukan perdagangan terutama untuk pangan dengan Eropa. Padahal negara ASEAN kebanyakan merupakan agraris.

Sebab itu, Arsjad menyebut saat ini saatnya negara ASEAN harus mengisi satu sama lain.

[Gambas:Video CNN]

"Selama ini kita tidak pernah melakukan perdagangan di antara kita. Yang dipikirkan adalah negara ASEAN pada yang luar," kata Arsjad.

"Sekarang setelah pandemi terjadi, baru lah kita menyadari sudah waktunya kita berdagang di antara kita. Kita mengisi kekurangan di antara kita," imbuhnya.

Dekan Elit

Menakar Magnet Investasi di IKN Usai Aguan Cs Merapat******

Sejumlah konglomerat dalam negeri, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, mulai berminat berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Badan Otorita IKN mengklaim sembilan dari 270 investor yang berminat investasi, akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menyebut Aguan melalui Agung Sedayu akan berinvestasi sekitar Rp20 triliun untuk sektor hiburan atau play di IKN.

Selain dari Agung Sedayu, Agung juga menyebut nama-nama developer domestik ternama di antaranya Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para hartawan itu rencananya akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di ibu kota baru. Selain nama-nama besar tadi, nama miliarder Sukanto Tanoto juga disebut bakal masuk di proyek IKN.

Namun, detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN belum diketahui. Hanya saja, investasi itu berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

Agung menjelaskan saat ini sedang dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek tersebut.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) work tadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek) live. Nah kemudian yang (proyek) play itu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya.

Munculnya beberapa nama investor kakap Tanah Air ini bisa dibilang buah dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul mereka untuk bergabung membangun IKN.

Tak hanya investor dalam negeri, Jokowi juga getol membujuk investor global untuk menanamkan modal di proyek kebanggannya itu.

Lihat Juga : OJK Awasi Ketat Pinjol Macet TaniFund hingga Investree

Tengoklah, pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek IKN pada Juni lalu.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Dari sejumlah upaya Jokowi tersebut, tentu masuknya para konglomerat Tanah Air bukan tanpa alasan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Dua Obligor

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya konglomerat sebagai investor di IKN lebih ditujukan sebagai business guarantee.

"Ini untuk pancingan saja, bahwa pelaku usaha domestik terlibat di IKN. Sebagai signaling dalam rangka menarik investor asing yang lebih kakap," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Apalagi, mengajak investor lokal memang lebih realistis. Sebab, investor asing pertimbangannya lebih banyak.

Bhima berpendapat investor asing ada yang khawatir soal risiko politik. Maklum, pasca pemilu bisa saja proyek IKN tidak berlanjut.

Ada juga investor asing yang melihat kondisi makro-ekonomi global kurang mendukung, suku bunga mahal, hingga risiko geopolitik tinggi. Dengan kata lain, ada kehati-hatian dalam masuk proyek infrastruktur.

Bhima mengatakan sebagian investor asing lainnya pun punya standar ketat dalam menanam modalnya. Misalnya, dari sisi lingkungan mereka akan bertanya soal deforestasi di lokasi IKN.

"Dampak sosialnya bagaimana jangan sampai proyeknya tidak lolos standar ESG (environment, social, governance). Kalau konglomerat lokal mungkin agak lebih longgar ya dengan standar-standar tadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Bisakah investasi pengusaha dalam negeri menarik minat para investor asing?

Grup Monster Hadiah

Cerita Bahlil soal Anggaran Benahi Investasi Rp800 M Ditolak Kemenkeu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission(OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

"Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi," sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ia menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil," kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik 'titip duit' dalam urusan mengurus izin usaha.

"Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis," jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Zulhas Restui Ekspor Tanaman Herbal Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan Kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek Kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

BNN menyatakan sampai dengan saat ini Kratom masih belum diatur dalam Undang-undang Narkotika, sehingga regulasi pemerintah daerah pun belum bisa membatasi penggunaan Kratom tersebut.

Zulhas mengatakan tidak peduli apabila penggunaan dari tanaman Kratom itu nantinya disalahgunakan. Yang terpenting, menurutnya, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Kalau penggunaannya salah kan bukan kita yang salah, yang sana, yang penting petani dapat dollar, senang, makmur enggak apa-apa," ujarnya.

Zulhas mengatakan, kalaupun nantinya ada permintaan tumbuhan Kratom dari negara lain, Indonesia siap memasok. Sebab, aturan ataupun pelarangannya belum ditetapkan.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," tukasnya.

Dewa Raja Sepuluh Arah

Wujudkan Kota Cerdas, OIKN Kerja Sama dengan Kazakhstan dan Finlandia******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani dua kesepakatan sekaligus, masing-masing dengan Kazakhstan dan Finlandia dalam upaya menjadikan Nusantara sebagai kota cerdas, bahagia, dan berteknologi tinggi.

Penandatanganan pertama tentang Kolaborasi Lalu Lintas dan Mobilitas Pintar di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dengan Sergek Projects Ltd., perusahaan yang bergerak di bidang manajemen lalu lintas, penegakan dan ekologi lalu lintas dari Kazakhstan, diwakili oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi, Sabtu (2/9).

Ali mengatakan, teknologi milik perusahaan yang menjalin kesepakatan dengan OIKN seperti Sergek Projects Ltd. akan dipamerkan dan diuji coba di Techno House.

Di IKN, rombongan berkesempatan mengunjungi Techno House, Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi. Indonesia sendiri telah mengunjungi Kazakhstan pada Juli lalu.

Fadjroel mengatakan, para delegasi melihat secara langsung berbagai bidang yang berpotensi dijadikan investasi. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan memperkenalkan IKN ke Eurasia, terlebih Asia Tengah dan Rusia.

"Hari ini hadir bersama kami investor dari bidang konstruksi, digital, dan sejumlah pengusaha lain untuk mewakili pengusaha dari Kazakhstan dan Rusia," kata Fadjroel.

Fadjroel berharap, lebih banyak negara Eurasia seperti Kazakhstan dan Rusia mengetahui potensi IKN, sehingga dapat meningkatkan minat investasi.

Nota kesepahaman kedua yang ditandatangani Ali Berawa adalah tentang pengukuran kebahagiaan masyarakat perkotaan dengan Smart City Innovation Cluster (SCIC) Finlandia di Techno House Nusantara, Penajam Paser Utara, Sabtu (2/9).

Ali menjelaskan, kerja sama itu bertujuan menjalin kooperasi untuk mendorong dan mempromosikan kolaborasi guna menjadikan Nusantara sebagai kota cerdas dan bahagia. SCIC Finlandia yang menawarkan solusi terkait akselerasi pengembangan kota cerdas melalui kooperasi dinilai memiliki visi yang sejalan dengan arah pengembangan IKN.

Chief Executive Officer SCIC Pertti Kortejärvi menyebut bahwa kolaborasi ini menjadi upaya bersama untuk mengintegrasikan berbagai teknologi sebagai solusi di IKN. Dia menegaskan, nantinya masyarakat akan dapat melihat hasil kerja sama yang bagus dari pelayanan yang disediakan.

"Kami memiliki banyak perusahaan, kami berkolaborasi sehingga kami mengintegrasikan solusi untuk energi, untuk transfer data, untuk berbagai jenis solusi dalam ruangan, untuk gedung pintar hingga solusi luar ruangan, area pintar hingga kota pintar, dan kemudian konsumsi energi, pengelolaan limbah air, jadi ada banyak lagi. Perusahaan melakukan solusi bersama-sama," ujarnya.

Saat ini, SCIC memiliki anggota sebanyak 108 perusahaan, 10 kota pintar, dan empat universitas di Eropa, khususnya di Finlandia yang bergerak di bidang teknologi.

"Jadi kali ini otorita mempunyai MoU dengan SCIC di dalam mengembangkan dan merencanakan dan membangun kota smart city Nusantara," kata Ali.

Ali menyebut, Indonesia menyambut baik partisipasi dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri, untuk membangun IKN.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Teten Ungkap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melambat******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Bahkan, realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.

"Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan. Realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun. Kami memahami penyaluran KUR Rp100 juta, meski tanpa agunan realisasinya memang sulit," ungkap Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.

"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoringsulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya.

Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.

Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi.

[Gambas:Video CNN]