situs gacor hari

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T

Sistem lotere paling kuat

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Tiket KA Jarak Jauh Libur Nataru Sudah Terjual 22 Ribu Kursi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat penjualan tiket KA Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah mencapai 22 ribu per Sabtu (12/11).

Adapan penjualan tiket KA jarak jauh untuk periode keberangkatan 22-26 Desember itu sudah dimulai sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan jumlah tersebut masih dapat bertambah mengingat pemesanan tiket masih berlangsung melalui penjualan online menyesuaikan ketentuan H-45.

Hal tersebut dilakukan sebagai peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya.

Saat ini keberangkatan KA jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen rata-rata 47 perjalanan per hari, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen 24 KA dan dari Stasiun Gambir 23 KA.

"Jumlah perjalanan tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan evaluasi berkala yang dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan KA di momen Nataru tahun ini," kata Eva melalui keterangan resmi, Sabtu (12/11).

Adapun beberapa tujuan favorit penumpang KA diantaranya kota Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Kutoarjo, Surabaya, Malang, Cirebon, Bandung dan Tegal.

Eva mengatakan calon penumpang yang akan memanfaatkan transportasi KA pada momen Nataru 2022/2023 dapat merencanakan tanggal keberangkatan dan pembelian tiket melalui Aplikasi KAI Access. Ia pun mengingatkan kembali agar pelanggan teliti dalam memilih tanggal, rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan.

"Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta," imbuhnya.

Lihat Juga : Aturan Baru Konser di DKI: Kapasitas 70 Persen, Maksimal Pukul 24.00

Seluruh calon penumpang juga diimbau selalu memperhatikan kembali syarat perjalanan yang berlaku. Saat ini PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

Saya membunuh Guru

Bahlil Tepis Isu PHK di Industri: Tutup di Jabar, Buka di Jateng******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa ada penutupan pabrikpadat karya di Jawa Barat yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, pabrik itu tidak benar-benar tutup, melainkan berpindah lokasi ke Jawa Tengah. Hal ini yang berpotensi menimbulkan PHK seperti yang terjadi di industri tekstil.

"Ada beberapa izin yang keluar, pabriknya ditutup di Jabar (Jawa Barat) tapi dibangun di Jateng (Jawa Tengah). Jadi, pasti terjadi PHK di Jabar, tapi penciptaan lapangan kerja di Jateng," tutur Bahlil di Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Contoh, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat, mungkin upahnya mahal di sana, cost(biaya) operasinya tinggi karena industri padat karya itu kan tidak memakai teknologi tingkat tinggi," kata Bahlil.

"Nah kebetulan di Jateng itu upah tenaga kerja murah, operasional murah, harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka (pabrik) tutup sebagian di Jabar, tapi mereka bangun di Jateng," lanjut dia.

Namun demikian, ia mengaku masih akan memeriksa dan mencocokkan data dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai isu PHK tersebut.

Yang pasti, apabila relokasi bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain selama masih di dalam negeri seharusnya bukan masalah besar.

"Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain," imbuhnya.

Bahlil pun menilai hal tersebut wajar di industri padat karya. Ia memastikan meski ada penurunan investasi, tetapi di sisi lain juga ada investasi baru yang masuk.

"Terjadi penurunan, yes, tapi ada juga yang baru masuk. Jadi ya biasalah. Orang di padat karya begitu semua, mencari suasana baru," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng******

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan. Perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik yang memproduksi sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand Adidas.

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T