togel florida midday

pinjol ibu rumah tangga 473Jutaan kata 54063Orang-orang telah membaca serialisasi

《togel florida midday》

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******

Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Total 1.183 WNI mencoblos di TPS Osaka******

Tokyo (ANTARA) - Total sebanyak 1.183 warga negara Indonesia (WNI) mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Osaka, Jepang pada Pemilu 2024.

“Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS sebanyak 1.183 termasuk DPK (Daftar Pemilih Khusus),” kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka saat dihubungi di Tokyo, Rabu.

Jumlah tersebut kurang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk mencoblos TPS, yakni 696 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Pelaksanaan Pemilu metode TPS cukup lancar karena kami ada tiga TPS dan Daftar Pemilih Tambahan cukup banyak dan memang yang mendaftarkan ini jauh’-jauh kan jangkauannya wiayah Osaka ini cukup besar,” katanya.

Dia mengatakan sebetulnya jumlah DPTb cukup besar, yakni 2.561 pemilih hingga PPLN Osaka mengakomodasi agar mereka dapat memilih lewat pos.

“KPU sudah membuka bahwa DPTb bisa dilakukan melalui pos, sehingga kami dengan PPLN Tokyo koordinasi agar sama kebijakannya bahwa PPLN di Jepang itu mengakomodasi untuk pemilihan metode DPTb melalui pos,” katanya.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024

Berdasarkan data PPLN Osaka, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 9.03 pemilih dengan rincian pemilih melalui pos 1.879 orang dan melalui TPS 7.174 orang.

Fauzan menyebutkan surat suara yang telah kembali ke PPLN Osaka, yakni 2.213 pemilih.

Penghitungan suara TPS dimulai pada 14 Februari, sementara itu penghitungan suara pemilih melalui pos pada 17-22 Februari, sehingga bagi pemilih yang masih belum mengirim surat suaranya yang sudah dicoblos masih bisa diterima hingga 16 Februari.

Terkait pencegahan potensi kecurangan, Fauzan mengatakan pihaknya tidak menerima pemilih yang datang ke TPS sementara status surat suara yang dikirimkan melalui pos sudah diterima serta pemilih yang ingin mencoblos di TPS Osaka, tetapi masih terdaftar di DPT Indonesia.

“Walaupun surat RTS (return to sender) itu banyak di TPS kami, kami tidak bisa menggunakannya karena status yang bersangkutan sebagai DPT pos itu sudah terkirim. Kalau pindah alamat itu pasti balik ke kami suaranya,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Indonesia di Jepang antusias gunakan hak pilih

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara cepat usaha menghasilkan uang、jackpot kakek zeus、ktp pinjol

Terkait：slot gacor setiap hari、daftar situs slot penipu 2023、judi slot asia、nama situs slot gacor hari ini、rtp jingga888、tis4d slot、situs ug slot terbaru、aplikasi belanja cicilan online、momoslots、dapat menghasilkan uang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara daftar voucher m3（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

pola gacor zeus malam ini

pinjol legal yang masuk bi checking

galeri555

tunai4d

erek97

bonus new member 100 7x

pangerantoto4

situs slot banyak menang

kakakslot88

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Zaman Hebat Senjata Ajaib

agen slot resmi dan terpercaya

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

bartogel

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

daftar judi slot terbaik

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pembukaan kunci tertinggi

pinjaman dollar online

Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung.

"Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja.

Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana.

"Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling.

Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

"Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos

Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

situs slot terpercaya indonesia

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******

Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

erek erek42

Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati nomor urutan 50 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat.

"Presiden urutan nomor 50. Kalau beliau datang bareng Ibu Iriana akan nyoblos bareng di sini," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, yang dijumpai di TPA 10 Gambir, Selasa.

Selain Jokowi, dpt tersebut juga memuat nama Ibu Negara Iriana Jokowi yang berada di nomor urutan 47.

Namun hingga Selasa siang, Hamdi belum memperoleh konfirmasi dari pihak Protokol Presiden terkait jadwal kehadiran Jokowi dan Iriana di TPS yang berlokasi di halaman Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat tersebut.

"Kalau lima tahun lalu kan datangnya sekitar jam 10.00 hingga 11.00 WIB. Untuk yang besok saya belum dapat informasi lebih lanjut dari protokol," katanya.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, memperlihatkan daftar pemilih tetap di TPS 10 Gambir yang mencantumkan nama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.

Hamdi mengatakan total dpt yang tercatat di petugas kpps setempat berjumlah 120 pemilih. Jumlah itu menurun dari kuota suara pada Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 198 pemilih dengan tingkat kehadiran di tps sebanyak 139 pemilih yang menyalurkan hak politiknya.

Menurut Hamdi jumlah yang terdata di DPT 2024 belum termasuk dpt tambahan (DPTb) yang kini dialokasikan sebesar 5 persen dari total 120 pemilih.

"Kuota DPTb tahun ini bertambah dari lima tahun lalu yang hanya 2 persen. Daftar pemilih tambahan ini belum ketahuan karena itu dalam kotak suara, belum boleh dibuka berapa jumlahnya. Besok dibuka jam 07.00 WIB," katanya.

Ia memperkirakan DPTb diperkirakan berasal dari RW02 dan RW01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hamdi didampingi seorang anggotanya telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberikan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, Senin (12/2).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu, Jokowi berpesan agar kpps bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2).

"Saya juga menegaskan agar pesta demokrasi dapat berjalan damai dan tertib, juga dinikmati masyarakat Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim

Baca juga: Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu

《togel florida midday》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，macantoto88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel florida midday》bab terbaru。