langitqq

novel tulang debu

Bea Cukai Bantah Turis Taiwan 'Dipalak' Saat Berlibur di Bali******

Direktorat JenderalBea Cukai Kementerian Keuangan membantah petugasnya memeras salah seorang turis asal Taiwan yang tengah berlibur ke Bali akhir pekan lalu. 

Sebelumnya, dilansir dari portal berita CTS, Kamis (13/4), turis asal Taiwan mengaku diperas oknum Bea Cukai usai mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mengabari sopir yang akan membawa rombongan mereka. 

"Rasanya seperti mengeksploitasi turis. (Dengan cara ini) orang takut pergi, harus ada kantor Taiwan untuk mencari bantuan jika menghadapi situasi seperti ini," kata turis tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menegaskan pengambilan foto di area terbatas bandara yang diatur peraturan Permenhub Nomor PM 80/2017 bukan bagian dari kewenangan Bea Cukai.

Hatta menyebut kewenangan untuk melakukan repatriasi juga bukan merupakan kewenangan Bea Cukai.

"Dari keterangan tersebut, kami meyakini bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Bea Cukai karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman sidik jari dan stempel/cap pada paspor," ujar Hatta melalui pernyataan tertulis.

"Namun, demikian kami tetap akan berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kemudian dapat mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan pula, saat ini kami dalam proses berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei," imbuhnya.

Ketika diinterogasi dan dilakukan berbagai pemeriksaan, turis itu sudah mencoba menjelaskan alasannya mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Meski demikian, oknum Bea Cukai menolak penjelasan sang turis.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Perih Pedagang Tanah Abang Jelang Lebaran Meski Covid Sudah Hengkang******

Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, selalu menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin membeli pakaian baru menjelang Lebaran.

Pasar yang berada di pusat Ibu Kota ini memang termasyhur sebagai pusat penjualan produk tekstil. Tak heran, pembeli dari negeri jiran pun kerap berbelanja ke tempat tersebut.

Keriuhan Pasar Tanah Abang sempat padam kala pandemi covid-19 menghantam pada 2020 hingga 2021 lalu. Memasuki 2022, kegiatan ekonomi di pasar ini mulai berdenyut lagi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (17/4) siang, Pasar Tanah Abang Blok A cukup ramai. Hanya saja, keramaian tampak berada di kios-kios yang berada di dekat pintu masuk saja.

Di area ini, para pedagang memanggil-manggil setiap mereka yang lewat. "Dilihat-lihat dulu, boleh,", "Cari apa bu?", "Boleh mampir ada diskon,". Seruan-seruan ini terlontar dari mulut pedagang satu dan pedagang lainnya.

Tak ada desak-desakan yang membuat susah untuk berjalan.

Kios yang menjual pakaian muslim pria dan wanita serta peralatan ibadah menjadi yang paling digandrungi pembeli.

Ketika beralih ke area belakang, suasana sepi. Tak sedikit sejumlah pedagang yang menganggur. Mereka hanya menonton video atau melakukan video call untuk mengisi waktu kosong.

Toriq (23), salah seorang penjual pakaian koko mengeluhkan pengunjung tahun ini tak seramai tahun lalu.

"Kalau menurut saya, kalau sebelum covid ramainya 90 persen, pas corona 75, ini kayaknya 60 persen saja," ucapnya.

Tak ayal, Toriq mengaku omzetnya turun hingga separuh dibandingkan saat pandemi masih melanda. Ia menyebut pada 2021-2022 lalu, menjelang Lebaran pendapatannya bisa mencapai Rp20 juta per hari. Namun, tahun ini, untuk mendapatkan Rp10 juta saja ia harus berusaha keras.

Ia menduga sepinya pembeli tahun ini tak lepas dari daya beli yang menurun. Menurutnya, saat pandemi kegiatan persekolahan pun dilaksanakan secara online, sehingga pengeluaran masyarakat berkurang.

Sementara, saat ini sekolah sudah normal. Mau tidak mau pengeluaran untuk belanja pun berkurang. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang menganggur.

"Menurut saya bentrok sama sekolah, kan kalau pas corona kemarin sekolah gak ada, biaya juga gak terlalu banyak jadi yang belanja juga tinggi," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Omzet Pedagang Turun

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung Dinilai Sudah Tepat******

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, kawasan industri akan lebih efektif jika didukung dengan keberadaan pelabuhan untuk distribusi bahan baku maupun hasil produksi pabrik di kawasan tersebut.

Dengan begitu, Siswanto menilai, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai bagian dari program strategis nasional hilirisasi dan pengiriman logistik sudah tepat. Pelabuhan ini juga akan jadi pendukung aktivitas KEK Sei Mangkei. Hal ini menepis anggapan pelabuhan ini sia-sia.

"Bagaimana mereka yang ada di kawasan industri mau membangun pabriknya jika jauh dari pelabuhan, sementara kita tahu barang konstruksi ataupun mesin-mesin pabrik ukuran maupun jumlahnya juga cukup besar. Ini kita masih berbicara soal pembangunan pabrik, belum distribusi hasil produksi," kata Siswanto, Jumat (14/4).

Dengan kedalaman kolam ini, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat melayani kapal dengan ukuran panjang kurang lebih mencapai 250 meter. Dengan ukuran ini, kapal dapat mengangkut muatan barang kurang lebih mencapai 10.000 s.d 30.000 ton barang curah maupun general cargo dan peti kemas kurang lebih 4.000 teus.

"Letak pelabuhan juga strategis, ada di selat malaka, jadi sangat efektif bagi industri, baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri," lanjutnya.

Kondisi akan berbeda jika pelabuhan dibangun di tengah atau di akhir ketika kawasan industri sudah beroperasi. Hal itu disebut oleh Siswanto akan mengganggu distribusi barang karena belum adanya fasilitas pelabuhan.

Pilihan menggunakan Pelabuhan Belawan akan menambah biaya logistik mengingat jarak yang cukup jauh dari KEK Sei Mangkei maupun dari Kawasan Industri Kuala Tanjung.

"Membangun pelabuhan juga butuh waktu, tidak sebentar, tidak serta merta juga langsung bisa ramai, karena akan mengikuti barang atau muatan yang ada. Semua pasti sudah ada kajiannya," ujar Siswanto.

"Jadi keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah tepat, tinggal bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan berkolaborasi serta memacu pengembangan kawasan industri yang ada di sekitar pelabuhan," tambah Siswanto.

Sementara, Direktur Utama PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung) Eko Hariyadi Budiyanto mengatakan, arus kapal dan barang di Pelabuhan Kuala Tanjung terus meningkat sejak beroperasi pertama kali pada 2019.

Arus peti kemas pada 2019 tercatat sebanyak 23,9 ribu teus, sementara pada 2020 tercatat sebanyak 54 ribu teus. Arus peti kemas mengalami peningkatan pada 2021 yang mencapai 70,3 ribu teus dan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 persen pada 2022.

"Bukan hanya arus peti kemas yang mengalami peningkatan, arus barang curah kering juga tumbuh. Pada tahun 2022 lalu tercatat sebanyak 10,8 ton," kata Eko.

Selain peti kemas dan general cargo, Pelabuhan Kuala Tanjung juga menangani kegiatan bongkar muat curah cair dan general cargo. Perseroan mencatat arus curah cair pada 2019 sebanyak 102 ribu ton, lalu pada 2020 arus meningkat menjadi 366 ribu ton.

Arus curah cair pada 2021 tercatat sebanyak 672 ribu ton. Sementara untuk arus barang general cargo, pada 2021 sebanyak 4,1 ribu ton menjadi 63,1 ribu ton pada 2022.

"Kami akui memang arus kapal dan barang masih fluktuatif, namun demikian manajemen terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan kapal maupun arus barang di Pelabuhan Kuala Tanjung," lanjutnya.

Manajemen PMT Kuala Tanjung menyebut telah bertemu dengan sejumlah operator kapal peti kemas internasional hingga para pemilik barang. Hasilnya, diperlukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kunjungan kapal diantaranya adanya insentif tarif bagi pelayaran, penyediaan depo untuk penumpukan peti kemas kosong (empty) dengan tarif yang kompetitif.

Selanjutnya diperlukan kerjasama dengan para pemilik barang dengan jaminan biaya yang lebih kompetitif jika dibandingkan melalui Singapura. Serta kerjasama pelayanan kegiatan kepelabuhanan bagi para perusahaan yang sedang melakukan pembangunan pabrik di KEK Sei Mangkei.

Selain itu, Kawasan Industri Kuala Tanjung juga perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Di masa yang akan datang Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan barang curah dan pusat rantai pasok (bulk logistic & supply chain hub).

Menurut Eko, terdapat potensi arus barang kurang lebih sebanyak 2,7 juta ton per tahun apabila industri yang ada di sekitar pelabuhan sudah beroperasi penuh.

"Para pemangku kepentingan yang terdiri dari regulator, operator dan pemilik barang juga telah menandatangani komitmen bersama untuk optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung. Kami optimis jika KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung sudah beroperasi penuh maka dengan begitu peran dari Pelabuhan Kuala Tanjung akan semakin nyata terlihat," tegas Eko.

Benua Soochow

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Sembilan putaran sangat indah

Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu sekaligus menetapkan pembentukan Satgas

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Di susunan pengarah, Luhut ditunjuk menjadi ketua. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masing-masing ditunjuk sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II.

Pengarah salah satunya bertugas memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Lihat Juga : DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'

Sementara di susunan pelaksana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menjadi ketua. Lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I dan Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.

"Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," dikutip dari Pasal 12 Keppres tersebut.