cara pasang togel sendiri

Sayap Beku

Bahlil Akui Warga Sekitar Hilirisasi Tambang Masih Banyak yang Miskin******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakankemiskinandi daerahhilirisasi pertambangan masih tinggi.

"Tentang kemiskinan terhadap hilirisasi masih banyak, saya setuju. Makanya saya buat kajian sekarang investasi hilirisasi harus berkeadilan," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan rakyat. Karenanya, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.

Tak hanya soal kemiskinan, Bahlil mengakui bahwa investasi secara umum tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

"Harus saya akui bahwa penciptaan lapangan kerja belum berbanding lurus dengan realisasi. Kenapa? Karena investasi kita (tergolong) industri padat teknologi, padat modal," katanya.

Namun, Bahlil bersyukur karena realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun sepanjang 2023 mampu menyerap 1,82 juta tenaga kerja baik di industri padat modal dan padat karya.

Ia mengatakan investasi memang seharusnya tidak berfokus pada industri padat karya.

"Kalau kita masih berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun, negara kita ini enggak akan bisa maju," katanya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023, sementara targetnya Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

Lihat Juga : Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Pemkot Yogya Respons Soal Naiknya Harga Beras Terkait Bansos******

Dinas Perdagangan KotaYogyakarta menuding program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga berasdi wilayahnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyebut besarnya kebutuhan untuk program bansos turut mempengaruhi stok beras di daerahnya.

"Itu (bansos) tidak bisa dipungkiri karena memang ada kebutuhan yang tiba-tiba dan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pasti secara ketersediaan pasar itu berpengaruh," kata Sri di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/2).

"Harga ini mungkin kalau saya melihat di beberapa kabupaten kiri-kanan seperti Bantul dan Sleman, bisa dikatakan walaupun kita tidak sentra produksi tapi harga itu masih bisa selaras dengan kabupaten yang mereka (sentra) produksi di Rp15 ribu untuk premium," terang Sri.

Namun, Sri menekankan bansos bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras. Faktor lain seperti mundurnya masa panen dampak fenomena El Nino belakangan juga punya andil melambungkan harga beras.

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya saat cuaca normal para petani pada Februari atau Maret sudah bisa panen raya.

"Kalau melihat secara global dan yang bisa kita pertanggungjawabkan memang kalau di angka pasokan berkurang karena panen yang mundur," beber Sri.

"Jadi (tahun ini) Maret awal minggu kedua itu baru ada yang panen sedikit, daerah-daerah tertentu yang menanamnya awal, baru nanti puncak panen raya itu di awal April," sambungnya.

Sejauh ini, Pemkot Yogyakarta belum mampu memastikan sampai kapan mahalnya harga beras ini akan berlangsung.

Di lain sisi, Pemkot Yogyakarta bersama Bulog setempat menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar demi menyeimbangkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

"SPHP kan sudah diintervensi dengan subsidi, sehingga per 5 kilo itu dipatok dengan harga Rp54.500. Ini kan cukup murah dengan kualitas medium, yang sebenarnya kualitasnya juga bagus menurut kami," kata Sri.

Sri menuturkan pasokan Bulog memang menjadi penopang neraca ketersediaan beras di Yogyakarta, ditambah pasokan dari kabupaten tetangga seperti Sleman, Bantul, Klaten dan Boyolali. Stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga bulan depan.

"Biasanya kan kita rata-rata itu surplus sampai satu setengah bulan, sampai dengan 7-8 minggu itu biasanya kita aman, tapi untuk kondisi sekarang memang stok itu menurun. Kita aman sampai 1 bulan ke depan, itu masih stok aman karena nanti kita terus disusul panen raya ya di bulan Maret April insyaallah nanti pasokan semakin banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Rabu (21/2)  terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Kaisar Aogu

IHSG Perkasa ke 7.328 Akhir Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.238 pada Jumat (2/2) ini. Indeks saham menguat 37,08 poin atau 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 276 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,41 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,26 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan plus 2,87 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,11 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,26 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,89 persen.

Sementara bursa saham AS menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,25 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,21 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

PUPR Pastikan Rusun PNS IKN Siap Huni Juli 2024******

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan rumah susun pegawai negeri sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni pada Juli 2024.

"Iya dong (Juli 2024 siap dihuni PNS), nanti tinggal di mana aparatur sipil negara (ASN) kalau enggak ada (rusun)?" tegas Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja di di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Endra mengatakan Kementerian PUPR menargetkan 12 tower dari 47 tower rusun ASN itu rampung pada Juni 2024. Ia memperkirakan progres pembangunan hunian PNS yang dibangun sejak November 2023 itu sudah mencapai 25 persen.

"Bisa kapasitas 2.000 lebih, untuk awal ya. Tapi kan misalnya kita punya target Juli (2024) 12 tower, Agustus sampai September kan sudah. Jadi, 47 tower selesai Desember (2024). Bertahap," ucap Danis.

Danis lantas merinci progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara kini sudah mencapai 71 persen. Ia menyebut Menteri PUPR Basuki dan jajaran termasuk yang akan pindah pertama ke Kalimantan Timur di pertengahan tahun ini.

Ia mengatakan ada sharing officejuga bagi para pejabat dan pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang nantinya akan pindah ke IKN.

"K/L kerja di mana? Di kementerian koordinator (kemenko), kan ada share office. Setiap kemenko ada 4 building. Setiap building kali 4, ada 16. Yang selesai 14. Itu bisa berapa ribu (kapasitas)," tuturnya.

"Jadi, share office. Satu lantai ini siapa, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) seandainya juga kalau memang dibutuhkan, bisa. Kan kata kuncinya bertahap. Kuncinya itu bertahap, enggak mungkin semuanya brek, tapi yang utama selesai," tambah Danis.

Sebanyak 47 tower rusun ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) di KIPP IKN itu dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani