bo slot gacor

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

moba4d demo slot

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

pinjaman saldo dana langsung cair

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Nama saya Ryan

daftar situs online

EU dan Iran bahas serangan Israel di konsulat di Damaskus******

Athena (ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian melalui panggilan telepon pada Rabu mendiskusikan serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pekan ini.

"Saya berbicara dengan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian, menegaskan kembali kecaman kami atas serangan terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus yang mengakibatkan beberapa korban jiwa," kata Borrell di akun media sosial X.

Borrell menyoroti perlunya keamanan tempat dan personel diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat menurut hukum dan perjanjian internasional. Dia  menambahkan bahwa "perlu menghindari eskalasi lebih lanjut."

Serangan Israel menewaskan tujuh orang, termasuk dua jenderal dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Brigjen Jenderal Mohammad Reza Zahedi, yang memimpin pasukan elite Quds di Lebanon dan Suriah hingga 2016, dan Jenderal Mohammad Hadi Haji Rahimi, yakni wakil komandan di Pasukan Quds.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan kawan

pola gacor slot gatot kaca

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

mpo76

Belanja Stok Kebutuhan Harian di Transmart, Diskonnya Gede******

Jakarta, CNN Indonesia--

Enggak perlu nunggu gajian kalau mau belanja buat stok kebutuhan harian di rumah. Belanja aja hari ini diTransmart dijamin hemat!

Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (10/12) kasih diskon gede-gedean buat aneka produk terpilih.

Lihat Juga : Jangan Lupa ke Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskonnya Gede-gedean

• Attack Detergen/Softener 800 gram, dari harga normal Rp30.100 jadi harga sale Rp22.000 per bungkus menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• Kapal Api Signature Black/Strong/White Coffee 200 ml, dari harga normal Rp5.800 jadi harga sale Rp3.600 per botol menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• Kapal Api Susu 20's x 31 gram, dari harga normal Rp31.500 jadi harga sale Rp22.000 per pack menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• Nice Softpack Yellow 250's, dari harga normal Rp18.200 jadi harga sale Rp11.920 per pack menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• Porstex Original/Ungu 1.000 ml, dari harga normal Rp25.400 jadi harga sale Rp17.200 per botol menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• SoKlin Floor Cleaner 1.600 ml, dari harga normal Rp29.800 jadi harga sale Rp18.640 per pouch menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
• Sosro Teh Botol Kotak 1.000 ml, dari harga normal Rp10.500 jadi harga sale Rp7.500 per kotak menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Pastikan bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya Bunda bisa borong semua kebutuhan rumah sekaligus dan bayarnya belakang pakai Pay Later.

Allo Bank ini bisa di-downloadgratis lewat App Store atau Play Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later.

Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan di booth yang tersedia di setiap gerai.

Yuk ke Transmart terdekat sekarang juga ya biar bisa belanja kebutuhan harian dengan banyak diskon.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

slot 138 link alternatif

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]