petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara belanja di akulaku

7dewa situs slot online 184Jutaan kata 955170Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara belanja di akulaku》

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu******

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:edmtogel

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
situs slot banyak menang
cara dapat uang gratis langsung masuk rekening
voucher shopee gratis ongkir min belanja 0 2022
pinjol 200 ribu
demo slot pragmatic olympus
gacor 88 slot login
lokasi kredivo
mpogalaxy
qqfullbet
Daftar isi semua bab
Bab 1 voucher gofood juni 2022
Bab 2 gunung slot
Bab 3 kode alam mimpi hamil
Bab 4 kredit laptop di kredivo
Bab 5 prediksi togel jakarta
Bab 6 new member 100 persen
Bab 7 harimau 96 slot
Bab 8 nagaslot168
Bab 9 buku 1000 mimpi 2d
Bab 10 king138 rtp
Bab 11 slot terbukti gacor
Bab 12 s lo t
Bab 13 dapat uang dollar dari internet
Bab 14 buku mimpi 15
Bab 15 angka main quezon
Bab 16 erek cabe
Bab 17 gacor slot 138 link alternatif
Bab 18 hoki189 slot
Bab 19 daftar situs slot gacor
Bab 20 das boot slot demo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5334bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

space 777 slot
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

togelasia88
Adele undur jadwal konser di Las Vegas karena masalah kesehatan
Penyanyi Adele berpose dengan penghargaannya Best Pop Solo Performance. ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Blake/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Adele mengundur agenda serangkaian konsernya di Las Vegas, Amerika Serikat yang semula dijadwalkan bulan Maret atas perintah dokter karena masalah kesehatan yang tengah dialaminya.

“Saya sakit begitu parah hingga harus beristirahat, saya belum mendapatkan kesempatan untuk kembali sehat sebelum pertunjukan dilanjutkan, dan sekarang saya sakit lagi, dan sayangnya itu semua berdampak pada suara saya. Dan atas perintah dokter, saya tidak punya pilihan lain selain beristirahat total,” tulis Adele di Instagram-nya, Rabu.

Pelantun “Easy On Me” itu menyatakan bahwa pertunjukan selama lima akhir pekan mendatang akan dipindahkan ke tanggal lain.

Baca juga: Adele sakit punggung saat tampil di malam tahun baru

Adele pun menuliskan tanggal-tanggal konser yang terdampak, yakni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, dan 30 Maret 2024.

"Kami sedang menyusun detailnya dan kalian akan segera mendapatkan informasinya,” ujarnya.

Pemenang Grammy ini juga meminta maaf atas situasi tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemarnya yang mungkin kecewa atas keputusan tersebut.

"Aku mencintaimu, aku akan sangat merindukanmu dan aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini,” Adele menambahkan.

Baca juga: Adele bahas tragedi kapal Titan OceanGate pada konsernya di Las Vegas

Ini bukan pertama kalinya Adele harus menunda rangkaian konser residensinya di Las Vegas. Pada Januari 2022 lalu, wanita berusia 35 tahun tersebut telah menunda pertunjukan di Las Vegas tanpa batas waktu terkait dengan COVID-19.

Residensi dijadwalkan akan dimulai pada 21 Januari 2022 di Colosseum of Las Vegas Caesars Palace Hotel. Akan tetapi, Adele mengumumkan bahwa semua tanggal akan dijadwalkan ulang.

"Saya sangat menyesal, tetapi pertunjukan saya belum siap. Kami telah mencoba sepenuhnya segala yang kami bisa untuk menyatukannya tepat waktu dan membuatnya cukup baik untuk Anda, tetapi kami benar-benar dihancurkan oleh keterlambatan pengiriman dan COVID-19,” kata dia waktu itu. 

Baca juga: Adele ungkap telah berhenti konsumsi alkohol

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

24 cash pinjol ilegal
Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan
Arsip foto - Peserta aksi dari Aliansi Rakyat Aceh Bela Palestina (ARAB) membawa gambar korban pembantaian warga sipil Palestina dalam aksi dukung Kemerdekaan Palestina di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (20/10/2023). ANTARA FOTO/Rahmad/foc. (ANTARA FOTO/RAHMAD)
..pasukan Israel membunuh warga dengan tindakan berdarah dingin karena mereka mengetahui kerumunan tersebut hanyalah warga yang menunggu makanan dan bantuan.
Kota Gaza (ANTARA) - Sedikitnya 104 warga Palestina dilaporkan terbunuh dan 760 lainnya cedera ketika tentara Israel menembaki kerumunan warga yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza bagian selatan, Kamis (29/2).

Menurut saksi mata, ratusan warga Palestina tengah menunggu bantuan kemanusiaan di dekat daerah Dowar al-Nablusi ketika mereka tiba-tiba ditembaki.

Media pemerintah setempat menuduh pasukan Israel membunuh warga dengan tindakan "berdarah dingin" karena mereka mengetahui kerumunan tersebut hanyalah warga yang sedang menunggu makanan dan bantuan.

"Pihak penjajah memiliki niat yang sudah direncanakan untuk melancarkan pembantaian yang mengerikan ini," demikian pernyataan media tersebut.
Baca juga: Militer Israel bantai warga Palestina di wilayah yang diklaim "aman"

Sementara itu, pihak Israel mengeklaim sebagian besar korban tewas karena terjatuh akibat berdesak-desakan dalam kerumunan serta tertabrak truk pembawa bantuan.

Militer Israel menyatakan, penyelidikan awal mendapati bahwa beberapa warga Palestina berupaya mendekati titik pos pemeriksaan Israel yang dilewati truk pembawa bantuan.

Untuk menghentikan mereka, pasukan yang berjaga memberi tembakan peringatan dan menembak ke arah kaki warga Palestina yang tidak berhenti berjalan menghampiri pos Israel itu.
Baca juga: Saksi mata ungkap bagaimana Israel bantai warga Gaza di sekolah Shadia

Agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 30.035 warga Palestina dan mencederai lebih dari 70.000 orang lainnya.

Israel juga melakukan blokade total terhadap Jalur Gaza sehingga menyebabkan warganya, khususnya yang bertahan di Gaza utara, terancam mengalami kondisi kelaparan.

PBB menyebut aksi Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, dan menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

Menanggapi tuntutan Afrika Selatan atas agresi militer Israel itu, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan awal pada 26 Januari yang memerintahkan Israel untuk berhenti melakukan genosida dan mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

Baca juga: PBB: Pasukan Israel harus bertanggungjawab atas kematian di Jalur Gaza
Baca juga: Menhan AS dan Israel bahas situasi Gaza termasuk pengiriman bantuan
Baca juga: Kanada upayakan kirim bantuan ke Jalur Gaza lewat udara secepatnya

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Teratai Hijau

bandungtoto
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

perjalanan

bola288
IHSG ditutup di level 7.276 pada Senin (4/3) sore usai 321 saham terkoreksi.
IHSG ditutup di level 7.276 pada Senin (4/3) sore usai 321 saham terkoreksi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.276 pada Senin (4/3) sore. Indeks saham melemah 35,15 poin atau minus 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,57 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 196 saham menguat, 321 terkoreksi, dan 254 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,5 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,01 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,21 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,19 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,04 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,21 persen.

Sedangkan, bursa saham AS justru kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,8 persen, indeks NYSE Composite 0,69 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

bunga kredito
Parlemen Pakistan akan pilih perdana Menteri pada 3 Maret
Gedung parlemen Pakistan. ANTARA/Anadolu/tm
Karachi, Pakistan (ANTARA) - Parlemen Pakistan pada 3 Maret akan memilih perdana menteri baru untuk masa jabatan lima tahun, menurut jadwal yang dikeluarkan sekretariat Majelis Nasional pada Kamis.

Dokumen nominasi untuk pemilihan perdana menteri akan diterima pada Sabtu (2/3), sedangkan pemungutan suara akan diadakan pada Minggu di Gedung Parlemen di Islamabad.

Koalisi yang dipimpin Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) telah memilih Shehbaz Sharif, mantan perdana menteri dan ketua PML-N, sebagai kandidat untuk jabatan yang didambakan itu untuk masa jabatan kedua.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang merupakan partai Imran Khan, mantan perdana menteri yang dipenjara, telah mengajukan ketua penyelenggaranya Omar Ayub Khan sebagai kandidat untuk jabatan tersebut.

Seorang kandidat membutuhkan 169 suara dari 336 anggota parlemen untuk dapat terpilih menjadi perdana menteri.

PML-N bersama para sekutunya, termasuk Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan kiri-tengah, mengaku telah mendapat dukungan lebih dari 200 anggota parlemen.

Meskipun kandidat independen yang didukung PTI pimpinan Imran Khan memenangkan anggota parlemen terbanyak dengan 93 suara pada pemilu 8 Februari, partai itu tidak dapat membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencapai suara mayoritas.

Sidang perdana Majelis Nasional yang baru terpilih dibuka pada Kamis untuk melaksanakan pengambilan sumpah para anggota parlemen.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Pakistan umumkan hasil akhir pemilu 2024

Baca juga: Eks-PM Pakistan Imran Khan manfaatkan AI untuk klaim kemenangan pemilu

 

Ledakan hantam aksi unjuk rasa politik di Pakistan, 5 orang tewas

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024