jagoanwin

Naga perang datang ke pintu

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

'Trust' Keluarga Jack Ma Bakal Jual Saham Alibaba Rp13,5 T******

Trust milik keluarga Jack Maakan menjual 10 juta saham American Depository Shares milik Alibaba Group Holdings seharga US1 juta atau setara Rp13,54 triliun (asumsi kurs Rp15.547 per dolar AS).

Secara umum, 'family trust' merupakan jenis perwalian yang umumnya didirikan oleh seseorang semasa hidupnya untuk kepentingan kelompok keluarga mereka. Trust juga dikenal sebagai produk perencanaan warisan.

Dilansir dari Reuters, Kamis (16/11), penjualan saham Alibaba Group Holdings itu akan dilakukan pada 21 November 2023 oleh JSP Investment dan JC Properties. Kedua lembaga itu merupakan bagian dari Trust Jack Ma.

Penunjukan ini turut menjadi sejarah perusahaan. Pasalnya, Alibaba sudah dua kali merestrukturisasi jajaran bos usai Jack Ma cabut.

"Meskipun transformasi kami saat ini menghadirkan struktur organisasi dan tata kelola yang baru, namun misi Alibaba tetap tidak akan berubah," tegas Wu beberapa waktu lalu.

Saham Alibaba yang terdaftar di Amerika Serikat (AS) turun lebih dari 3 persen dalam perdagangan pre-market menjelang rilis laporan keuangan kuartalan perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendekonstruksi dunia lain

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Stanford University Bangun Pusat Riset di IKN Nusantara Awal 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (15/11) waktu AS.

MoU ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Anindya Bakrie selaku alumnus Stanford dan Arun Majumdar dari Stanford Doerr School of Sustainability.

Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi dan sejumlah pengusaha yang merupakan alumni Stanford ikut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATRatusan Mahasiswa Stanford Hadiri Kuliah Tamu Jokowi

Di kawasan inti IKN bakal disiapkan pusat riset Stanford ini. Hasilnya nanti bakal jadi bekal IKN dalam pengembangan Nusantara.

"Tadi sudah lebih dari MoU karena bulan lalu Stanford sudah menyerahkanletter of intentdan disepakati kolaborasi di bidang riset, penelitian dan traning capacity building," kata Bambang di Stanford University, California, Amerika Serikat.

Nantinya untuk hal yang lebih teknis akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Pembangunan pusat riset ini akan dilakukan sekitar Januari atau Februari 2024.

Foto: Dok. IKN Nusantara Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono (kanan) menandatangani MoU dengan Stanford University di California, Amerika Serikat, Rabu (15/11

Bambang mengatakan otorita IKN menyediakan lahan seluas 3 hektare di kawasan inti IKN. Para alumni Stanford di Indonesia yang akan membangun gedung pusat riset tersebut. Stanford kemudian yang mengisinya dengan aktivitas riset di sana.

"Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana," ujar Bambang.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Selain pusat riset Stanford, tiga universitas asal Belanda yakni Delft University, Erasmus University, salah satu kampus di Roterdam juga akan bekerja sama membangun pusat riset di sana. Dari dalam negeri, 6 kampus negeri juga sudah berkomitmen membangun pusat riset.

Dengan banyaknya riset di IKN, Bambang berharap pengembangan Nusantara akan bisa dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi sosiologis masyarakat di IKN dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya.

Sementara itu Dekan Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar mengatakan ini adalah sebuah kebanggaan untuk bisa bekerja sama dengan otoritas IKN.

Ia mengatakan masalah keberlanjutan adalah masalah global. Hal ini yang selama ini dipelajari oleh Stanford yang siap membawa apa yang diteliti selama ini ke dunia nyata.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatMoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara

Arum sendiri menilai ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dengan IKN seperti sustainable urban development, transisi energi bersih, blue food, dan soal karbon.

"Sebuah kehormatan bagi Stanford untuk bisa bekerja sama," kata Arum.

Sebelum dengan Stanford University, di California, Otorita IKN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi di Silicon Valley, San Francisco. Perusahaan itu antara lain Cisco, Autodesk, ESRI, dan Microsoft. Sementara dengan induk perusahaan Facebook masih dilakukan penjajakan kerja sama.

Berbagai kerja sama yang dilakukan ini adalah upaya menjadikan IKN Nusantara menjadismart city.Sejumlah penerapan teknologi maju dari mulai mobil otonom, taksi terbang, hingga sistem e-governance serta pembuatan data center akan dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Menko Airlangga Tandatangani Perjanjian Rantai Pasok Pertama di Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menandatangani perjanjian rantai pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) Ketiga di San Francisco, Selasa (14/11).

Perjanjian ini dilakukan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara mitra IPEF untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.

Adapun perjanjian rantai pasok (Supply Chain) ini perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia yang bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional.

Pasca-penandatanganan perjanjian rantai pasok, pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian rantai pasokan IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.

Tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha).

Sebagaimana diketahui perjanjian rantai pasok mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).

Pada kesempatan ini, terkait Pilar III IPEF, Ekonomi Bersih, Pihak Amerika Serikat menyampaikan terdapat beberapa tangible benefits terkait Pilar III. Antara lain IPEF Catalytic Capital Fund senilai US juta, US DSC Global Climate Fund senilai US0 juta, dan IPEF Investor Forum yang akan dilaksanakan di Singapura pada April atau Juni 2024.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ketiga (in person) IPEF, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).