396club

Buku Dunia Lain

Bahlil Bocorkan Jokowi Mau Perpanjang Kontrak Freeport dengan Syarat******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeportdi Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

"Saya kasih bocoran, dalam waktu beberapa terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan pengelolaan Freeport... Jadi, pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10 persen. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

Selain syarat penambahan 10 persen saham, Bahlil mengatakan pemerintah bakal mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Bahlil menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.

Menurutnya, dua syarat tersebut harus disetujui oleh Freeport. Bahlil bahkan sesumbar siap dievaluasi oleh Presiden Jokowi jika upaya negosiasi tersebut gagal.

"Jadi Freeport bukan memberikan perpanjangan ke orang lain, memperpanjangkan diri kita sendiri. Karena ini punya Pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51 persen... Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport gak mau nambah, saya siap dievaluasi jadi menteri. Freeport harus membangun smelter di Papua, saya hanya minta keadilan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Realisasi Bansos Beras Pemerintah Capai 71 Persen Hingga Lebaran******

Pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa berassebanyak 151.925 ton hingga Lebaran 2023. Realisasi ini mencapai 71 persen dari total penyaluran tahap pertama, yakni sebanyak 213.530 ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras itu disalurkan pemerintah melalui penugasan kepada Perum Bulog. Kini, masih ada sisa 61.605 ton bansos beras lain menanti dibagikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

"Setelah Lebaran ini kami tingkatkan terus pendistribusiannya agar penyaluran kepada total 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap pertama segera selesai, sehingga segera diikuti penyaluran tahap kedua dan ketiga," kata Arief melalui keterangan resmi, Selasa (25/4).

Hingga Lebaran 2023, Bapanas sudah menyalurkan bansos telur dan daging ayam kepada 78.416 KRS yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arief menegaskan bakal menggenjot penyaluran bansos telur dan daging ini.

Berbeda dengan bansos beras, ia mengatakan bansos telur dan daging ayam ditugaskan kepada BUMN Pangan alias ID FOOD. Setiap keluarga bakal menerima bansos berisi 10 butir telur ayam dan 1 ekor daging ayam karkas berukuran 0,9 kg-1,1 kg.

"Setelah Lebaran, penyaluran bantuan terus dilakukan kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatra Utara. Penyaluran bantuan dilakukan sampai 3 bulan ke depan," tegas Arief.

Selain itu, Arief menyinggung beberapa jurus yang bakal dilakukan Bapanas untuk menjaga stabilitas harga pangan selepas Lebaran 2023. Ia menegaskan langkah ini merupakan titah langsung Presiden Joko Widodo yang ingin pasokan dan harga pangan stabil serta seimbang di tingkat petani, pedagang, dan masyarakat.

Pertama, Bapanas bakal melanjutkan Gerakan Pasar Murah (GPM). Kedua, Arief meminta Bulog terus mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke ritel modern dan tradisional, serta mendorong Bulog meningkatkan serapan gabah atau beras dari hasil panen dalam negeri.

Ketiga, Bapanas siap memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Nantinya, uji sampel pangan segar di pasar tradisional dan modern digencarkan setelah Lebaran 2023.

"Kami tingkatkan pelaksanaan pengecekan keamanan pangan segar melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMD, serta asosiasi pedagang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Respons Kemendag soal Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengecek varian Indomie Ayam Spesial yang ditarik Taiwan dan Malaysia karena dituding mengandung zat karsinogenik etilen oksida pemicu kanker.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan memang ada ketentuan khusus dari setiap negara yang memasarkan produk mi buatan Indonesia tersebut, termasuk Taiwan dan Malaysia.

"Kalau masuk ke Taiwan memang ada ketentuan kandungannya harus sekian, ya kita harus menyesuaikan, tapi kan nanti dicek dulu apakah memang benar seperti itu," katanya di Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

"Nanti saya coba komunikasikan dengan KDEI Taiwan. Tapi kalau misalnya terbukti tidak melanggar, ya kita komunikasikan dengan otoritas Taiwan melalui perwakilan kita di Taiwan," tegasnya.

Ia menyebut produk yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana menurutnya ada perbedaan standar di setiap negara. Menurutnya, Taiwan adalah salah satu negara yang punya kebijakan ketat.

Namun, Budi belum bisa memastikan apakah produk Indomie Ayam Spesial yang ditarik di Taiwan dan Malaysia sama dengan yang beredar di Indonesia. Ia menegaskan masih harus mengecek lebih lanjut.

"Memang standar kita (standar BPOM) dengan Taiwan berbeda ya. Di Indonesia sebetulnya gak masalah. Cuma di Taiwan kan memang beda, sangat sensitif aturannya, berbeda dengan kita. Tapi gak ada masalah sebetulnya yang di Indonesia," tandasnya.

Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.

Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.

Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Respons Kemendag soal Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengecek varian Indomie Ayam Spesial yang ditarik Taiwan dan Malaysia karena dituding mengandung zat karsinogenik etilen oksida pemicu kanker.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan memang ada ketentuan khusus dari setiap negara yang memasarkan produk mi buatan Indonesia tersebut, termasuk Taiwan dan Malaysia.

"Kalau masuk ke Taiwan memang ada ketentuan kandungannya harus sekian, ya kita harus menyesuaikan, tapi kan nanti dicek dulu apakah memang benar seperti itu," katanya di Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

"Nanti saya coba komunikasikan dengan KDEI Taiwan. Tapi kalau misalnya terbukti tidak melanggar, ya kita komunikasikan dengan otoritas Taiwan melalui perwakilan kita di Taiwan," tegasnya.

Ia menyebut produk yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana menurutnya ada perbedaan standar di setiap negara. Menurutnya, Taiwan adalah salah satu negara yang punya kebijakan ketat.

Namun, Budi belum bisa memastikan apakah produk Indomie Ayam Spesial yang ditarik di Taiwan dan Malaysia sama dengan yang beredar di Indonesia. Ia menegaskan masih harus mengecek lebih lanjut.

"Memang standar kita (standar BPOM) dengan Taiwan berbeda ya. Di Indonesia sebetulnya gak masalah. Cuma di Taiwan kan memang beda, sangat sensitif aturannya, berbeda dengan kita. Tapi gak ada masalah sebetulnya yang di Indonesia," tandasnya.

Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.

Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.

Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Menperin soal Impor KRL Bekas: Tanya Mendag, Berani Keluarkan Izin?******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang. Ia justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izinimpor.

Ia menegaskan tetap berpegang teguh pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," katanya Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

Sementara itu, wacana impor darurat KRL bekas Jepang digaungkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memastikan rencana impor bakal terus berlanjut.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada penumpukan penumpang KRL pada jam-jam sibuk, seperti pukul 06.00-08.00 pagi dan 17.00-18.00 sore. Hal tersebut membuat impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah mendesak itu di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengamini hal tersebut. Erick tidak menutup kemungkinan impor KRL bekas Jepang tetap dilakukan meski tidak direkomendasikan BPKP.

Erick paham kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Kendati, ia tidak ingin impor dilakukan dengan harga mahal.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik. Kalau kemahalan ya opsinya tidak. Kalau kita cuma membebani penambahan kapasitas dengan harga mahal kita harus berpikir ulang," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

421 Perusahaan di DKI Dilaporkan ke Kemnaker Terkait Masalah THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) pada Jumat (28/3). Pada saat penutupan, total pengaduan yang diterima sebanyak 2.369.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 2.369 pengaduan itu melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan dengan jumlah 421 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

"Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," kata Anwar dalam keterangan resmi.

Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan di mana 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi.

Anwar mengatakan pihaknya akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengawas Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR.

"Melalui koordinasi tersebut kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]