aplikasi buat kredit hp

Kelahiran kembali modern setiap hari

Wakil PM Malaysia ke UE: Sawit Bikin Petani Keluar dari Kemiskinan******

Wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditas Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof menegaskan ke Uni Eropa (UE) bahwa kelapa sawitmembawa para petani keluar dari garis kemiskinan.

"Selain daripada engagement dengan UE, tapi lebih penting untuk educate pengguna-pengguna, countries termasuk di UE, bahwa ini bukan sekadar menghasilkan, tapi juga adalah salah satu tool untuk kami angkat atau keluarkan mereka (petani) dari garis kemiskinan," jelasnya usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangka membahas masa depan CPOPC di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan tersebut, Malaysia juga menerima tampuk kepemimpinan CPOPC dari RI. Salah satu misi utama Negeri Jiran tersebut, bersama Indonesia, adalah melakukan diskusi dengan Uni Eropa (UE) terkait UU baru soal anti-deforestasi.

Memang, UU tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Dikutip dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

"Misi utama kami untuk menyusun strategi dalam rangka misi bersama Malaysia dan Indonesia ke UE dan dalam misi tersebut kami merencanakan bukan hanya dalam konteks scientific, ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial. Kami akan membawa pekebun-pekebun (petani sawit) kecil untuk menyuarakan dan memberi pandangan," jelas Fadillah.

Namun, Airlangga dan Fadillah belum memastikan kapan kedua negara berangkat ke UE. Airlangga hanya menegaskan soal waktu keberangkatan masih akan diatur oleh Kantor CPOPC.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang******

Pemerintah berencana melarang ekspor21 komoditas produk sumber daya alam(SDA) Indonesia dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang.

Hal ini dilakukan atas nama hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada sejumlah komoditas tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. 

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, 21 komoditas tersebut terbagi dari delapan sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil juga memperkirakan jumlah investasi untuk mengembangkan bahan mentah tersebut mencapai US$5,3 miliar atau Rp8.179,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Ia menilai larangan ekspor bahan mentah 21 komoditas itu adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Kepercayaan diri Bahlil itu berdasar hasil dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Lihat saja, pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan berlaku, pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," ucapnya.

Adapun 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.

Lalu, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, genah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dalam melaksanakan wacana ini, pemerintah tidak boleh serampangan. Yang terpenting dari rencana pemerintah dalam melarang ekspor 21 komoditas adalah roadmapatawa peta jalan yang jelas.

Dalam roadmaptersebut, harus ada tahapan dari setiap fase yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah. Misalnya, kata Yusuf, dalam lima tahun ke depan pemerintah mempersiapkan pembangunan smelter, terutama untuk komoditas yang membutuhkannya untuk tuntutan hilirisasi.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan lagi juga bisa ditetapkan bagaimana bentuk ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet investasi dalam rangka mendorong hilirisasi 21 komoditas ini.

Tak ketinggalan, perlu ada proyeksi kebutuhan dari 21 komunitas itu dalam jangka panjang. Artinya, proyeksi kebutuhan ini tentu akan bermanfaat terutama untuk memastikan supplyyang akan diproduksi oleh 21 komoditas tersebut tidak berlebih di perjalanan sampai 2040 nanti.

"Karena kalau kita berbicara suplai yang berlebih ini kan akan mengerek harga komoditas tersebut ke level yang lebih rendah dan tentu posisi ini tidak menguntungkan terutama bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyebut proyeksi terkait kebutuhan dari 21 komoditas ini akan sangat penting terutama untuk mempersiapkan berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, jika dalam lima tahun ke depan ada komoditas tertentu yang relatif belum siap untuk dilarang ekspornya, maka masih harus diberikan waktu lagi.

"Dan ketika kita berbicara waktu sekali lagi ini akan kembali lagi ke masing-masing dari komoditas tersebut," kata Yusuf.

Lihat Juga : Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pastikan Tak Ada Balas Dendam dari Negara Lain

Siapa saya

Buwas Temukan Beras Oplosan di Cipinang******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menemukan berasoplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras.

Berdasarkan detikcomyang dikutip, Rabu (8/2), setidaknya Buwas melakukan sidak di beberapa gudang. Dari itu ditemukan ada dua pedagang yang melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan pemerintah (BCP).

Beras oplosan ini dikatakan menjadi salah satu penyebab harga beras mahal di pasaran. Sebab, CBP yang murah diganti kemasan menjadi lebih mahal, padahal isinya beda.

Adapun kedua pedagang tersebut diduga melakukan pengemasan ulang BCP ukuran 50 kilogram (kg) dengan beras merek lain, lalu dijual menjadi eceran 5 kg. Buwas pun membawa beras kemasan 5 kg yang diduga dioplos tersebut sebagai sampel dan menjadi barang bukti.

Menurutnya, tindakan mengoplos beras tersebut melanggar pidana pemalsuan. Apalagi, jika ada beras Bulog yang dicampur dengan beras merek lainnya dan dijual secara komersial.

"Itu juga akan kena UU konsumen. Contohnya ini bisa saja satu di mix satu Bulog. Walaupun di-mix nanti bisa sebagian dari Vietnam tadi," jelasnya.

Karena kejadian ini, maka Buwas pun melarang pemilik gudang di Cipinang untuk menjual beras secara eceran. Hal ini untuk menghindari terjadi kembali beras dioplos.

"Ini bukti-bukti ini akan saya bawa ke Satgas Pangan. Tidak boleh dijual 5 kg, harus 50 kg karena ini pasar induk," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Dewan Sawit Minta Menkeu Hapus Bea Keluar Menjelang Lebaran******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong agar Kementerian Keuanganmenghapusbea keluaratas ekspor sawit menjelang Lebaran Idulfitri 2023.

Saat ini Kemenkeu menetapkan bea keluar ekspor crude palm oil (CPO) senilai US atau Rp806 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Plt Ketua Umum DMSI Sahat M Sinaga menjelaskan produk CPO yang diekspor saat ini selain dikenai bea keluar namun juga dikenai pungutan ekspor senilai US atau Rp1,3 juta per ton. Padahal, pasar secara global saat ini sedang lesu dan harga CPO milik Malaysia terhitung lebih murah.

Sahat menjelaskan ekspor produk sawit ini mesti didukung sebab ekspor ini lah yang menunjang produksi minyak goreng dalam negeri. Berdasar simulasi perhitungannya, rata-rata produsen harus menanggung beban Rp2.601 per liter untuk distribusi minyak goreng curah untuk distribusi dari pabrik ke warung-warung.

Sementara, untuk minyak goreng premium, produsen harus menanggung bebas Rp4.041 per liter untuk distribusinya.

"Selama ini kalau harga (migor) curah itu dari pabrik sampai ke lapangan itu ongkosnya Rp3.000 perak. Oleh karena itu, harga dari pabrik itu Rp11 ribu, maka produsen nombok Rp2.601 untuk menjual supaya (tetap) terjual Rp14 ribu," ucapnya.

Untuk menutup kerugian ini, menurutnya, para produsen minyak goreng banyak mengambil keuntungan dari ekspor sawit. Setidaknya, para produsen harus mengambil margin sebesar US untuk bisa menutup kerugian ini.

"Itu artinya kalau kita tidak ekspor, runyam semua ini, nggak akan jalan (rantai produksinya)," tutur Sahat.

Sedangkan, saat ini kondisi ekonomi global yang sedang lesu membuat 6 juta ton CPO tidak bisa diekspor ke luar negeri. Dengan lesunya pasar dan ketiadaan insentif, Sahat menilai para pengusaha akan semakin kehilangan gairah untuk memproduksi minyak goreng.

Padahal, dua bulan lagi adalah Ramadhan dan cenderung mengalami permintaan yang tinggi. Akibatnya, harga minyak goreng berpotensi melonjak atau kelangkaan akan terjadi.

"Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo freeze dulu 3 bulan, dari Februari-April supaya kita tidak dipecundangi Malaysia. Dia yang ekspor untungnya gede-gede, kita tidak bisa," paparnya.

"Tapi kalo bea keluar 0, dua minggu pasti langsung datang menteri Malaysia, help me (minta tolong). Pasti itu, karena kita ada 6 juta ton. Itu siap digelontorkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

IHSG Menguat Tipis ke 6.940 Meski Enam Sektor Lesu******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.940 pada Rabu (8/2). Indeks saham menguat tipis 4,82 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.701 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.310 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB menguat 0,35 persen di level Rp15.095 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak hijau. Indeks S&P 500 menguat di 1,29 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun melemah 1,90 persen. Termasuk indeks NYSE Composite minus 0,79 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus di 0,29 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah di 0,02 persen. Hanya indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 1,30 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Indeks DAX di Jerman melemah 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase 0,07 persen. Berbanding terbalik, indeks FTSE 100 di Inggris justru plus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Dewan Sawit Minta Menkeu Hapus Bea Keluar Menjelang Lebaran******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong agar Kementerian Keuanganmenghapusbea keluaratas ekspor sawit menjelang Lebaran Idulfitri 2023.

Saat ini Kemenkeu menetapkan bea keluar ekspor crude palm oil (CPO) senilai US atau Rp806 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Plt Ketua Umum DMSI Sahat M Sinaga menjelaskan produk CPO yang diekspor saat ini selain dikenai bea keluar namun juga dikenai pungutan ekspor senilai US atau Rp1,3 juta per ton. Padahal, pasar secara global saat ini sedang lesu dan harga CPO milik Malaysia terhitung lebih murah.

Sahat menjelaskan ekspor produk sawit ini mesti didukung sebab ekspor ini lah yang menunjang produksi minyak goreng dalam negeri. Berdasar simulasi perhitungannya, rata-rata produsen harus menanggung beban Rp2.601 per liter untuk distribusi minyak goreng curah untuk distribusi dari pabrik ke warung-warung.

Sementara, untuk minyak goreng premium, produsen harus menanggung bebas Rp4.041 per liter untuk distribusinya.

"Selama ini kalau harga (migor) curah itu dari pabrik sampai ke lapangan itu ongkosnya Rp3.000 perak. Oleh karena itu, harga dari pabrik itu Rp11 ribu, maka produsen nombok Rp2.601 untuk menjual supaya (tetap) terjual Rp14 ribu," ucapnya.

Untuk menutup kerugian ini, menurutnya, para produsen minyak goreng banyak mengambil keuntungan dari ekspor sawit. Setidaknya, para produsen harus mengambil margin sebesar US untuk bisa menutup kerugian ini.

"Itu artinya kalau kita tidak ekspor, runyam semua ini, nggak akan jalan (rantai produksinya)," tutur Sahat.

Sedangkan, saat ini kondisi ekonomi global yang sedang lesu membuat 6 juta ton CPO tidak bisa diekspor ke luar negeri. Dengan lesunya pasar dan ketiadaan insentif, Sahat menilai para pengusaha akan semakin kehilangan gairah untuk memproduksi minyak goreng.

Padahal, dua bulan lagi adalah Ramadhan dan cenderung mengalami permintaan yang tinggi. Akibatnya, harga minyak goreng berpotensi melonjak atau kelangkaan akan terjadi.

"Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo freeze dulu 3 bulan, dari Februari-April supaya kita tidak dipecundangi Malaysia. Dia yang ekspor untungnya gede-gede, kita tidak bisa," paparnya.

"Tapi kalo bea keluar 0, dua minggu pasti langsung datang menteri Malaysia, help me (minta tolong). Pasti itu, karena kita ada 6 juta ton. Itu siap digelontorkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]