rajasocer

Saya membunuh Guru

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Thomas Lembong, Penulis Pidato Jokowi yang Kini Dukung Anies******

Pengusaha ternama Thomas Trikasih Lembong atauTom Lembong resmi ditunjuk menjadi salah satu co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024.

Namanya diumumkan langsung oleh Anies. Ia dan 11 co-captain lainnya akan membantu kerja Ketua Timnas AMIN Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus.

"Co-captain berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembong. Beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika (Serikat)," kata Anies saat mengumumkan daftar tim pemenangan nasionalnya, Selasa (14/11).

Tom lahir pada 4 Maret 1971. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan tata kelola.

Setelah lulus, ia bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada 1995. Ia kemudian menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia pada 1999-2000.

Jejak karir Tom mentereng. Tom bekerja di Deutsche Bank di Jakarta periode 1998-1999. Tugasnya, mengerjakan rekapitalisasi dan merger Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bank Bapindo menjadi Bank Mandiri.

Ia pun sempat menjadi Senior Vice President dan Kepala Divisi penanggung jawab restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter 1998.

Lihat Juga : Profil Leontinus Alpha Edison, Pendiri Tokopedia yang Merapat ke Anies

Tom juga pernah dipercaya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000-2002.

Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), yang bertugas untuk merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia usai mengalami krisis keuangan pada 1998.

Setelah itu, Tom pindah ke Farindo Investments pada 2002-2005.

Ia merupakan salah satu pendiri, juga Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management. Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006.

Tom juga tercatat sebagai presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

Seperti kata Anies, Tom Lembong merupakan mantan 'pembantu' Jokowi di kabinet. Tak cuma itu, ia juga menulis beberapa pidato Jokowi.

Ia terjun ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta kala itu, Jokowi. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018, dan juga pidato "Thanos" di Forum Ekonomi Dunia.

Saat ini, Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional (IISS) di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastic Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis.

Pada Agustus 2021, Anies yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah itu, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Berkat kerja kerasnya, Tom meraih sejumlah penghargaan bergengsi di kancah dunia. Ia terpilih sebagai Pemimpin Muda Global oleh Forum Ekonomi Dunia pada 2008.

Selain itu, Tom dianugerahi Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada 2017.

Kemudian pada 2020, Tom menerima penghargaan Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal dari Korea Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

Sistem bantuan yang sangat baik

Diskon Aneka Varian Buah Jeruk di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Aneka buah jeruk segar varian murcot citrus, navel, shantang daun, sampai lemon diskon di Transmart Full Day Sale. Harganya mulai dari Rp2 ribu aja per 100 gram.

Mumpung diskon, jangan sampai stok buah-buahan di rumah menipis. Yuk, belanja ke Transmart sekarang karena hari ini, Minggu (12/11) lagi berlangsung Transmart Full Day Sale mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Bikin Kalap Belanja, Transmart Full Day Sale Diskonnya Gak Main-main

Masih bingung cara mendapatkan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Pertama, download Allo Bank dari Play Store atau App Store.

Lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Cara kedua, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Mudah kan caranya? Jadi tunggu apalagi, jangan sampai menyesal karena terlewat diskonnya. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang juga.

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Pemprov Pastikan UMP DKI Bakal Diumumkan Sebelum 21 November******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 akan disampaikan paling lambat pada 21 November 2023.

Besaran upah tersebut akan mempertimbangkan rekomendasi dari tiga poin hasil Sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada Jumat (17/11) malam.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho sebelum mengikuti Sidang Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

"Iya setelah sidang kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya, pakai Kepgub. Jadi kita membuat laporan ke Pak Gubernur, lalu keputusan Gubernur untuk menetapkan angkanya berapa UMP DKI 2024," terangnya.

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Pertama,unsur organisasi pengusaha mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2024 menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Kedua,unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran UMP Jakarta 2024 naik sebesar 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta (1,89 persen) ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (4,96 persen) ditambah indeks tertentu (8,15 persen) menjadi sebesar Rp5.637.068.

Ketiga,unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

[Gambas:Video CNN]