cara dapat uang 1 miliar gratis

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Platform Kripto FTX Ajukan Bangkrut, CEO Resmi Undur Diri******

Platform kripto FTX mengajukan mekanisme bangkrut atau pailit Bab 11 di Amerika Serikat pada Jumat (11/11), sementara CEO FTX Sam Bankman-Fried pun resmi mengundurkan diri.

Bab 11 adalah mekanisme AS yang memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Dilansir dari AFP, pengajuan tersebut terjadi setelah FTX berada di ambang pailit usai harga token kripto FTT anjlok drastis.

Kekacauan finansial FTX minggu ini telah membuat harga kripto utama, termasuk bitcoin terperosok.

Bankman-Fried telah meminta maaf dan berjanji bahwa FTX akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan likuiditas. Perusahaan itu akhirnya menunjuk John J. Ray sebagai kepala eksekutif dengan segera.

"Pembebasan segera Bab 11 merupakan langkah tepat untuk memberikan kesempatan kepada Grup FTX untuk memperbaiki situasi," kata Ray.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bisa memahami situasi saat ini. FTX Group juga berharap seluruh karyawan mau melanjutkan FTX dan membantu Ray.

Kejatuhan FTX bahkan meluas ke dunia olahraga, dengan klub basket Miami Heat mengumumkan FTX Arena akan berganti nama. Selain itu, tim Formula Satu Mercedes mengatakan telah menangguhkan kesepakatan sponsor dengan FTX dan menghapus logo perusahaan dari mobilnya.

Sebelumnya, CEO bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried "kehilangan" 94 persen hartanya dalam semalam. Harta senilai US,6 miliar atau setara Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) raib begitu saja.

Raibnya harta Bankman-Fried tak lepas dari masalah harga token kripto FTT anjlok drastis.

Mengutip CNN Business, Kamis (10/11), Bankman-Fried masuk dalam daftar Bloomberg Billionaires Index dengan perkiraan kekayaan US,2 miliar. Namun, nama CEO FTX itu hilang dari daftar usai hartanya tersisa US1,5 juta.

Keinginan Iblis

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Bahlil: Investor Asing Sempat Ogah Kolaborasi dengan Pengusaha Daerah******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investorasing sempat tidak mau berkolaborasi dengan pengusaha daerah saat menanam modal di Indonesia.

"UMKM atau pengusaha daerah, itu sebagian negara tidak setuju, saya katakan ketika investasi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar tumbuh bareng, jangan kalian ambil sumber daya alam kita kemudian pergi," kata Bahlil dalam acara 'Launching & Introduction Bali Compendium & Sustainable Investment Guidelines' di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengklaim pihaknya terus bernegosiasi dengan para investor mengingat kolaborasi dengan pengusaha daerah bersifat wajib.

"Kami debat, dan Alhamdulillah kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam investasi diakui sebagai hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mewajibkan seluruh investor menggandeng pengusaha di daerah dalam membangun proyek. Hal ini berlaku bagi investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Bahlil mengatakan pihaknya sengaja mewajibkan kolaborasi ini agar pengusaha daerah mendapatkan dampak positif dari investasi yang masuk. Ia berharap hal ini juga dapat mendorong perekonomian setempat.

"Ini agar orang-orang di daerah jadi subjek dan objek ekonomi juga, jangan sampai mereka hanya dapat musibah saja," tutur Bahlil.

Bahlil mengatakan kolaborasi pengusaha nasional atau asing dengan daerah akan menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, ketimpangan di Indonesia bisa membaik ke depannya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi kalau pemerataan tidak baik nanti ada gini ratio besar dan itu bisa menimbulkan masalah sosial," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Menteri PPPA Pamer Peran Penting Perempuan RI di Forum W20******

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyebut perempuan di Indonesia memiliki dan menjalankan 50 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagi kami di Indonesia, perempuan sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi kami. Lebih dari 50 persen UMKM Indonesia, yang merupakan unit bisnis vital dalam perekonomian kita, dimiliki dan dijalankan oleh perempuan," ujar Bintang dalam sambutannya pada gelaran W20 secara virtual, Minggu (13/11).

Lihat Juga : Dana Pandemi KTT G20 Terkumpul Rp21 Triliun, Jokowi Sebut Belum Cukup

Women20 (W20) sendiri merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tengah diselenggarakan di Bali. W20 membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong adopsi komitmen G20 dalam isu-isu perempuan.

Lebih lanjut, Bintang juga menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan dampak yang berbeda selama pandemi Covid-19.

"Pria dan wanita mengalami pandemi global secara berbeda. Perempuan menunjukkan representasi di sektor informal dan tidak aman yang telah terdampak parah oleh pandemi," katanya.

Lihat Juga : Elon Musk Dipastikan Batal ke Bali Hadiri G20

"Perempuan secara tidak proporsional telah terdampak oleh hilangnya pekerjaan ... mendorong lebih banyak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem," imbuhnya.

Meski berada dalam kerapuhan selama pandemi Covid-19, Bintang mengatakan perempuan juga menjadi kekuatan pendorong di balik pemulihan pandemi.

Dao mendominasi dunia

Luhut: Indonesia Is Not 'Ecek******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate.

Dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Luhut mengatakan proyek tersebut telah menerima besaran investasi US2 miliar.

"(Investasinya) US2 miliar di satu tempat. Siapa yang mau lawan kita? Ini ada hampir 30 ribu hektare, raksasa. Ini adalah game changeruntuk Indonesia. Bisa hampir 200 ribu pegawai di sana," kata Luhut, Kamis (10/11).

"Kita akan produksi juga solar panel. Nanti Anda bilang ini masih angan-angan? Ndak, this is under construction. Panel pertama akan masuk produksi pada 2024. Nah, kita bangun 11 ribu GW hydro power, ini bukan 10 ribu. Kemarin saya cek ke kontraktornya 11 (ribu)," jelas Luhut.

Selain itu, Luhut juga menceritakan ketika BBC mengatakan tokoh AS John Kerry sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan Indonesia, khususnya terhadap perubahan iklim.

"Saya punya tanggung jawab. Tadi sayainterviewdi BBC, saya bilang 'posisi saya cuma mentor generasi muda Indonesia dan saya janji mereka akan memberikan hasil kelas dunia. This country (Indonesia) no ecek-cek country you know'. Ya biar keren sedikitlah," jelas Luhut disambut gelak tawa.

Khusus soal kawasan industri hijau Kaltara, Luhut juga sempat menawarkan investasi kepada CEO Tesla Elon Musk.

Luhut sempat bertemu langsung dengan Musk saat berkunjung ke Texas, Amerika serikat (AS), pada April lalu. Tindak lanjutnya adalah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Musk di pabrik Space X pada pertengahan Mei.

Pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu. Kawasan ini diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30 ribu ha.

[Gambas:Video CNN]

Legenda tangan dan mata

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]