daftar situs slot terpercaya

Biksu pembunuh surga

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

Dow Thailand Bantah BPOM soal Pasok Bahan Obat Picu Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan ThailandDow membantah tuduhan BPOM yang mengatakan bahan baku pelarut obat sirop penyebab gagal ginjal akutdiimpor dari mereka.

Bantahan diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan internal. Hasil penyelidikan menunjukkan Dow tidak menemukan nama perusahaan terduga pelaku tindak pidana kasus gagal ginjal akut yang disebutkan oleh BPOM dalam daftar pelanggannya.

Perusahaan yang disebutkan BPOM adalah PT Yarindo Farmatama.

Hasil analisis secara rinci dan dokumen-dokumen terkait selanjutnya diserahkan kepada BPOM. Mereka berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan BPOM, serta siap untuk melakukan semua tes yang dibutuhkan terhadap produk-produknya.

"Dow senantiasa mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di manapun kami beroperasi, termasuk Indonesia, dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegas mereka.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan materials science itu juga mengklaim berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan memastikan keamanan produknya. Dow juga menjamin kualitas dan kepatuhannya untuk formulasi obat yang telah melewati serangkaian tes untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BPOM mengatakan pelarut obat atau Propilen Glikol yang menjadi cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirop penyebab gagal ginjal akut diimpor dari Thailand.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan bahan baku obat yang digunakan PT Yarindo Farmatama merupakan buatan Dow Chemical Thailand.

"Produsennya adalah Dow Chemical Thailand, jadi negaranya Thailand. Dow Chemical-nya sumbernya Amerika, tapi kalau ini jalurnya dari Dow Chemical Thailand," kata Penny dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/10).

"Perusahaannya sih multinasional besar," imbuhnya.

Di lain sisi, PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOM mengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terang Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, Senin (31/10).

Terlahir untuk menjadi raja

PMI Manufaktur RI Turun Jadi 51,8 pada Oktober******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PMI manufaktur Indonesia pada Oktober sebesar 51,8 turun dari capaian September sebesar 53,7. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi global yang melambat.

"Indonesia bulan lalu 53,7, pagi ini saya mendapat kabar pada Oktober 51,8. Kita masih bersyukur kita masih ekspansif, dan level ekspansif ini kita rasakan 14 bulan berturut-turut," katanya dalam acara Link and Match IKM Komponen Otomotif dengan Supplier APM di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Agus menjelaskan level di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Sebaliknya, level di bawah 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur tertekan atau kontraksi.

"Negara-negara besar seperti China, Eropa, Korea Selatan dan Taiwan sekarang PMI-nya di bawah 50," tuturnya.

Data Bloomberg mencatat manufaktur S&P Global Taiwan turun menjadi 41,5 dari 42,2. Demikian pula PMI Manufaktur Jepang melemah ke 50,7 dari 50,8. PMI Korea Selatan naik meskipun masih di level kontraksi 48,2 dari 47,3 bulan lalu.

Sementara itu, aktivitas manufaktur Thailand turun tajam menjadi 51,6 dari 55,7. Begitu pula China dan Australia.

Menurutnya, untuk bisa menjaga pertumbuhan sektor manufaktur tetap ekspansif, pemerintah berupaya untuk bisa terus menjaga permintaan (demand) industri.

"Itu nanti harus dibantu pemerintah dengan berbagai kebijakan, dari mulai insentif maupun stimulus. Nanti akan kita pelajari, kita kaji, untuk bantu industri agar tidak mengalami perlambatan dalam industri manufakturnya," imbuhnya.

Agus menargetkan, PMI manufaktur harus bisa dijaga agar tetap berada di atas level 51 hingga akhir tahun ini.

"Kita berharap akan tetap sehat, any point di atas 51. (Meski) di atas 50 masih ekspansif, tapi kita mendorong atau mengupayakan di atas 51," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Yarindo Farmatama Bersuara soal Tuduhan Terlibat Gagal Ginjal Akut******

PT Yarindo Farmatamabuka suara soal dugaan melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau gagal ginjal akut.

Manager Bidang Hukum PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih melakukan klarifikasi untuk produk flurin DMP milik perusahaan.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa karena meminum obat flurin hasil produksi perusahaannya.

Ia juga menyebut dari 102 daftar obat sirop yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), obat flurin tidak termasuk.

Lebih lanjut, Vitalis mengatakan manajemen PT Yarindo Farmatama sangat komitmen membantu BPOM untuk menyelesaikan kasus zat pelarut etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Kami berkomitmen untuk membantu BPOM, Kepolisian dan pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan sumber masalah EG dan DEG ini. Karena kami tidak pernah membeli atau menggunakan bahan ini di dalam proses seluruh obat-obatan yang kami produksi," ujarnya.

Vitalis menambahkan semua bahan baku obat-obatan sudah diserahkan ke BPOM untuk diproses lebih lanjut.

"Kami juga sudah menyerahkan semua dokumentasi yang terkait dengan bahan baku yg dikirim oleh pemasok ke pabrik kami," imbuhnya.

Vitalis juga mengungkapkan PT Yarindo Farmatama dalam kasus ini juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, hingga kini belum pihak yang menemukan data akurat terkait adanya korban meninggal karena mengkonsumsi obat Flurin DMP buatan PT Yarindo Farmatama.

"Kami mendukung penuh upaya semua pihak yang terkait agar masalah ini bisa secepatnya terurai dan menjadi jelas penyebabnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar," imbuh Penny.

Kedua perusahaan tersebut, kata Penny, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundangan sebagaimana pasal 62 ayat 1 dan UU RI no. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pihaknya melakukan penetapan itu setelah melakukan gelar perkara.

Selain itu, untuk proses penyelidikan sebelumnya, pihaknya telah mengumpulkan sampel dari obat bekas yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut, bukan didapatkan dari produsen.

"Ternyata memang ada kaitannya," kata Pipit.

Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri akan melakukan pengembangan, bukan hanya produsen obat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Kadin Jawa Barat Minta Pekerja Upgrade Skill Demi Cegah PHK******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Jawa Barat Tubagus Raditya Indrajaya meminta para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya (upgrade skill) untuk mencegah PHKdi tengah ancaman resesiglobal.

"Kami berharap dari pekerja, harus bisa menaikkan kemampuannya, karena kita tidak bisa menghalangi sebuah perubahan zaman yang sangat cepat," ujarnya seusai acara Business Gathering dan Penandatangan MoU dengan Financial Center Incorporated Sdn Bhd di Kota Bandung, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Senin (31/10).

Apalagi, ia mengingatkan pengusaha di sektor industri padat karya saat ini banyak yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan operasional perusahaannya, seperti mesin canggih yang meminimalkan peran manusia.

"Sehingga tidak bisa dipungkiri dan kebetulan banyak yang bicara soal resesi 2023. Jadi, sebagai landasan atau alasan, kita memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi disrupsi perubahan yang sangat besar," terang Raditya.

Kadin Jawa Barat, lanjut dia, juga mendorong pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk meng-upgrade kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Bangladesh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif di negara tersebut.

"Karena Bangladesh berhasil menaikkan SDM-nya dan dikirim ke luar negeri, seperti Abu Dhabi, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura. Itu banyak sekali menggunakan SDM dari Bangladesh. Jadi marilah kita meng-upgrade diri, dan kita bisa bicara kepemerintahan untuk menyalurkan," tutur Raditya.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Pemerintah Perpanjang Gratis Pungutan Ekspor Sawit Sampai Desember******

Pemerintah memperpanjang pungutan eksporkelapa sawitdan turunannya sebesar US<句子> per metrik ton (MT) alias gratis mulai 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai 31 Desember 2022.

Ini ada perpanjangan kedua kali. Sebelumnya kebijakan yang diambil pada Juli ini ditetapkan sampai akhir Agustus dan diperpanjang sampai akhir Oktober dan saat ini sampai akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan ini dilakukan karena Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

"Insentif ini kita pertahankan, tarif US<句子>/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US0/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar US3/MT, jadi tarif PE US<句子>/MT berlaku sampai Desember," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Kendati demikian, jika sebelum akhir tahun harga referensi CPO naik ke US0/MT, maka tarif pungutan ekspor US<句子>/MT otomatis tidak berlaku.

Ia berharap penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor bisa memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Disamping itu, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu yakni; melakukan  pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BPDPKS.

Selain itu pemerintah juga mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS (tandan buah segar) pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil. Pemerintah akan kembali mengkaji kebijakan tersebut pada Desember 2022.