slot gacor maxwin terpercaya 404Jutaan kata 689771Orang-orang telah membaca serialisasi
《infini slot gacor》
BPBD Banten siapkan langkah penanggulangan bencana banjir******
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana di Serang, Senin, mengatakan dalam mitigasi bencana banjir, BPBD Banten telah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan isu banjir serta penyebab dan dampaknya, sehingga kesadaran kolektif dalam mencegah banjir dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Menurut Nana, berkembangnya kawasan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan lahan terbuka berkurang berpotensi menyebabkan banjir.
"Kita terus mengintervensi kegiatan di perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau sebagai mitigasi banjir," kata Nana.
Selain itu, banjir juga bisa disebabkan akibat daerah resapan air semakin sempit, sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.
Penyebab lainnya, akibat aktivitas penambangan batuan atau pasir di hulu yang menyebabkan sedimentasi di sungai, sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai, terutama pada bagian sungai yang sudah cukup landai.
Oleh sebab itu, BPBD memberikan tips upaya dalam penanggulangan bencana banjir, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas risiko tinggi di daerah yang rawan bencana banjir. Selain itu, mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menurunkan risiko bencana banjir melalui perbaikan lingkungan hidup.
Baca juga: Banjir besar di Banten
Baca juga: Pj Gubernur Banten pastikan percepat penanganan banjir Teluk Naga
Selain itu, lanjutnya, menambah luasan kawasan resapan air. Mengembalikan fungsi sungai sebagai salah satu sumber air yang dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan mengendalikan pemanfaatan sempadan untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai ruang penyalur banjir.
Pewarta: Mulyana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******
"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.
"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.
Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******
Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.
Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot admin、daftar slot terbaru 2022 resmi、akuqq
Terkait:erek erek 2d 66、pinjaman adakami、lslot、auto wd slot、situs member baru maxwin、raja29、rtp mbah jarwo、slot gacor terbaik 2022、cara cepat dapat survey google opinion reward、yoi4d
bab terbaru:lucury333(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Hasil pemodelan juga ditemukan gempa berkekuatan 5,1 magnitudo itu tidak berpotensi tsunamiJakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan getaran gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,1 yang berpusat di Kaur, Bengkulu, Minggu malam, dirasakan hingga Kota Liwa, Lampung Barat dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
《infini slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,menang bos slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《infini slot gacor》bab terbaru。