manis 888 slot

yuki138 663Jutaan kata 20488Orang-orang telah membaca serialisasi

《manis 888 slot》

BPBD: Lima kecamatan di Pidie Aceh terendam banjir******

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie mencatat lima kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh dilanda banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut.

“Pidie sudah diguyur hujan sejak Kamis (25/1), dan membuat lima kecamatan terendam banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Pidie Muhammad Rabiul di Pidie, Sabtu.

Rabiul menyebutkan adapun wilayah yang tergenang banjir yakni Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya, Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeu, Gampong Baro Kecamatan Pidie.

"Kemudian di wilayah Kecamatan Padang Tiji ada belasan gampong yang mengalami banjir dan tergenang air," ujarnya.

Saat ini, kata dia, air sudah mulai surut, tetapi anggota mereka masih melakukan pemantauan dan update informasi terbaru di lapangan.

Baca juga: Rumah warga di Pidie Aceh terseret banjir akibat tanggul sungai jebol

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan saluran dan badan air lainnya seperti pembuang utama. Sehingga, jika terjadi banjir bisa mempercepat proses penguraian genangan di pemukiman.

“Kami juga mengharapkan camat untuk melaporkan setiap kejadian bencana dengan cepat ke Pusdalops BPBD Pidie,“ kata Rabiul.

Sementara itu, Camat Padang Tiji, Asriadi mengatakan banjir di wilayahnya terjadi sejak Kamis lalu karena curah hujan tinggi, sehingga meluapnya air Krueng Paloh dan merendam rumah warga setempat.

“Ketinggian air mencapai hingga 100 cm di atas badan jalan, dan 50 cm masuk ke rumah warga,” katanya.

Adapun desa yang tergenang banjir diantaranya, Siron Paloh, Pasar paloh, Pante Cermen, Meuke gogo, Gle gogo, Cut Paloh, Trieng paloh, Leuhop paloh.

Kemudian, desa Capa paloh, Teungoh drien, Tuha peudaya, Sukon peudaya, Mesjid peudaya, Leun tanjong, Mesjid tanjong dan Baro kunyet.

Khusus warga dari desa Pantee Cermen, Sukon Peudaya dan Leun Tanjong sempat mengungsi ke mushalla dan balai pengajian. Tetapi sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing," demikian Asriadi.

Baca juga: Dinsos Pidie salurkan bantuan ke posko banjir

Baca juga: Ribuan warga Pidie masih bertahan di pengungsian

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：77 gacor、gampang jp slot login、situs slot gacor 2022 resmi

Terkait：bisnis menghasilkan uang cepat、mbcslot88、klik99、ayahqq、voucher、mimpi main layang layang togel、prediksi togel hari ini sgp、rp777、situs slot gacor 2023 terbaru、slot solo demo

---

---

bab terbaru：surga88（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09