rumtar88

Permainan online Raja Fajar

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank dan Bank Mega di Transmart Diskon 20%******

Transmart Full Day Sale kembali lagi digelar selama satu hari pada Minggu (1/10) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Di pesta diskon ini, Transmart kasih potongan harga spesial sebesar 50 persen buat aneka produk terpilih.

Tidak hanya diskon 50 persen, setiap pelanggan juga berkesempatan mendapat diskon tambahan senilai 20 persen. 

Lihat Juga : Transmart Balik Lagi dengan Diskon Seharian, Berlaku Semua Gerai!

Caranya cukup berbelanja di Transmart dan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini berlaku sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat. Selamat belanja!

Dahuanglu

Harga dari Vietnam Mahal, Bulog Cari Sumber Impor Beras Lain******

Perum Bulogtengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara untuk mendatangkan beras impor tambahan 1,5 juta ton.

Namun, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan impor beras tersebut kemungkinan tidak berasal dari Vietnam karena harganya terlalu mahal.

"Hari ini Vietnam sudah susah cari beras, harganya sudah tinggi banget. Sehingga kita kan dibatasi dengan harga pembelian luar negeri karena tidak boleh juga terlalu tinggi," katanya di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Febby mengatakan beras impor mungkin akan didatangkan dari China melalui skema business to business(B2B). Bulog pun telah menghubungi supplier asal negeri Tirai Bambu itu.

Namun, ia tidak menjelaskan kelanjutan dari kerja sama dengan China tersebut.

Ia hanya memastikan Bulog selaku operator akan menuruti aturan dari Badan Pangan Nasional termasuk soal harga pembelian beras impor.

"Intinya selagi harganya bisa masuk kita ambil, tetapi bila harganya sudah di atas yang ditetapkan pemerintah sebagai penugasan Bulog, ya tentunya kita cari yang lebih murah," katanya.

Febby menjelaskan saat ini pasokan beras global memang diwaspadai sedang tertekan. Apalagi India yang memasok 40 persen beras ekspor global telah memberhentikan ekspor mulai Juli lalu.

Akibatnya harga beras global melambung. Hal itu terlihat dari nilai Free On Board(FoB) beras impor Bulog yang naik dari US0 per ton pada akhir 2022.

"Hari ini sudah di atas US0 FoB, jadi lumayan naik," katanya.

Pemerintah akan menambah impor beras 1,5 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah itu menambah penugasan impor sebelumnya sebanyak 2 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor tersebut untuk memenuhi stok di cadangan beras pemerintah (CBP) dan sebagai persiapan pasokan saat pemilihan umum (pemilu) dan Lebaran 2024.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

BPS Sebut Kenaikan 3 Bahan Pangan Perlu Segera Diwaspadai******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan harga berasterus naik tinggi hingga sekarang.

"Harga beras mengalami peningkatan terus, yang jelas harga beras dalam tren terus meningkat," kata Amalia dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (16/10).

"Rata-rata harga beras antarwilayah mengalami disparitas semakin tinggi, di mana paling tinggi ada di Papua," tambahnya.

Kedua, adalah gula pasir. Ia mengatakan harga gula pasir naik di 338 kabupaten/kota dan menyumbang kenaikan indeks perkembangan harga (IPH).

"Ketiga, cabai rawit ada 259 kabupaten/kota yang kenaikan IPH dikontribusikan cabai rawit," tandasnya.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi lantas membeberkan strateginya untuk menjaga stabilitas ketiga komoditas pangan tersebut.

Untuk beras, Arief menyebut pihaknya sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo membagikan 640 ribu ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menegaskan stok tersebut harus dibagi habis dalam 3 bulan ini.

"Presiden (Jokowi) juga memerintahkan kita semua untuk (memenuhi) 200 ribu ton beras komersial melalui penggiling padi se-Indonesia," kata Arief.

"Penuhi pasar retail modern dilakukan dan di pasar tradisional juga dilakukan. Jadi, seluruh pimpinan daerah yang tidak memiliki beras, baik di pasar tradisional maupun modern, silakan menghubungkan Bulog terdekat," sambungnya.

Lalu, Arief meminta Kementerian Perdagangan mendorong realisasi impor gula yang saat ini baru 26 persen. Ia mendesak para pihak pemegang kuota impor gula segera merealisasikan importasi, termasuk BUMN di bidang pangan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PTPN.

Sementara itu, ia memerintahkan ID Food segera menyerap cabai dari sentra produksi yang surplusnya tinggi. Nantinya, cabai tersebut bisa didistribusikan ke daerah yang minus atau defisit.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi Loli

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]