binus4d

Kendalikan dunia

rokobet

Zulhas Evaluasi Harga Minyakita Bulan Depan: Tetap atau Jadi Rp15 Ribu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertimbangkan untuk menaikkan harga Minyakita dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu per liter lantaran biaya kemasan mahal.

Namun, keputusan itu bakal menaikkan atau tetap Rp14 ribu per liter akan dikaji terlebih dahulu pada Februari 2024 mendatang.

"Harganya bulan depan kita evaluasi, Februari akhir apakah tetap Rp14 ribu atau Rp15 ribu," ucapnya singkat di Jakarta, Kamis (4/1).

Ia mengatakan keputusan kenaikan harga Minyakita masih akan dirapatkan.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," katanya.

Zulhas mengatakan saat ini minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu masih dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Namun, Kemendag akan mentoleransi jika ada pedagang yang menjual Rp14.500 per liter.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.

Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.

"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

api bintang

ratucasino88

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

cbrbet

KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******

Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat
mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Sistem boneka pamungkas

gacor banget

KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******

Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat
mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Yang Dijunjung Dunia

okeplay777 situs slot online paling gacor di nusantara

Borong Produk Harian dengan Harga Hemat di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart kembali menghadirkan promo spesial Full Day Sale yang memudahkan Anda mendapatkan beragam produk kebutuhan harian dengan harga hemat.

Periode Transmart Full Day Sale ini berlangsung terbatas, mulai Sabtu (30/12) hingga Minggu (31/12) dan diskonnya berlaku dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Belanja Hemat di Transmart, Diskonnya 50% + 20%

Berikut daftar produk kebutuhan harian yang didiskon di seluruh gerai Transmart selama periode Full Day Sale.

• Sosro teh botol kotak TP 1000ML harga normal Rp10.500, harga diskon jadi Rp7.500
• ABC juice guava/apple/orange 1000ML harga normal Rp30.200, harga diskon jadi Rp20.900
• Cap Panda grass jelly/liang tea/cincau selasih can 310ML harga normal Rp7.500, harga diskon Rp5.000
• Bango kecap manis 1,525 kg harga normal Rp54.900, harga diskon jadi Rp40.720.
• ABC sardiness serundeng 155gr harga normal Rp11.500, harga diskon jadi Rp7.920
• ABC sambal 10'sx20 gr harga normal Rp16.100, harga diskon Rp11.600
• Paseo elegant 250's harga normal Rp22.100, harga diskon Rp14.800
• Nice genuine original 900gr harga normal Rp46.350, harga diskon jadi Rp33.520
• Merries newborn S24/tape S24/M22/L18 harga normal mulai Rp90.200, harga diskon jadi Rp62.320
• Merries pants M28/L22/XL19 harga normal mulai Rp165.200, harga diskon jadi Rp114.320
• Cling glass cleaner ocean/lemon refill 425ml harga normal Rp3.900, harga diskon jadi Rp2.640

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan bisa mengikut cara berikut.

DownloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon puluhan persen tiap transaksi di Transmart Full Day Sale.

Alternatif lain bisa mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera ke gerai Transmart terdekat di kota Anda dan jangan sampai terlewat diskonnya.

(avd/juh)

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

gobwin

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2