wdsuskses 543Jutaan kata 390568Orang-orang telah membaca serialisasi
《istana slot》
Lantamal: Tidak ada keterlibatan prajurit lain dalam kasus Serda Adan******
"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal,"Padang (ANTARA) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal II) Padang memastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain kecuali tersangka Serda Pom Ardan Aryan Marsal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:judi onlen slot terpercaya、jam gacor slot zeus、pencetjudi
Terkait:erek erek 2angka、joker99、permainan slot terpercaya、angka jitu toto wap login、apotekwin、pakde4d rtp、pengalaman kredivo、trik gacor malam ini、situs game slot terpercaya、pinjam uang ke rentenir
bab terbaru:koinslot168(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan minat mudik lebaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024 nanti.
"Untuk sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).
"Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," imbuhnya.
Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.
Mengutip Antara, survei sementara Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang.
Jumlah ini lebih tinggi 6 persen dibandingkan pemudik lebaran tahun lalu yang hanya 187 juta orang.
Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.
Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci 134 titik rest areayang akan melayani pemudik selama masa lebaran2024.
"Ada 134 tempat istirahat yang tersebar di seluruh jalan tol (di Indonesia)," ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Berdasarkan bahan paparan Basuki, data tersebut merupakan yang termutakhir per Februari 2024. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) ini terbagi ke dalam 4 titik utama di ruas tol, mulai dari Tol Trans Jawa hingga Tol Sumatra.
Kedua,Basuki merinci 22 unit tempat istirahat pemudik yang tersebar di Tol Jabodetabek dan Tol Non-Trans Jawa. Rinciannya, 18 unit rest area tipe A, 2 unit TIP B, serta 2 lainnya dengan kategori C.
Ketiga,ada 38 unit rest area di sepanjang Tol Sumatra. Sebanyak 22 tempat istirahat bertipe A, 7 unit rest area tipa B, dan 9 lainnya merupakan TIP C.
Keempat,ada 4 unit rest area di Tol Kalimantan dan Sulawesi. Masing-masing merupakan 2 rest area tipe A dan kategori C.
"Total panjang jalan tol 3.020 km. Semuanya terdiri dari jalan tol operasional sepanjang 2.843 km, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi," tutur Basuki.
"Tahun ini insyaallah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional. Sudah rigid pavement semua, dapat difungsikan pada H-7 atau 4 April (2024) sampai dengan H+7 atau 16 April," imbuhnya.
Selain jalan tol, Basuki menegaskan pihaknya juga memastikan kesiapan jalan nasional sepanjang 47.600 km untuk mudik lebaran 2024. Ia mengatakan kemantapan jalan nasional tersebut mencapai 94,2 persen.
[Gambas:Video CNN]
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.
Lihat Juga :Daftar 4 Bankir yang Disebut Media Asing Dilirik Prabowo Jadi Menkeu |
Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.
"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.
Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.
"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.
Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.
[Gambas:Video CNN]
PTKereta ApiIndonesia (Persero) memberikan diskon 20 persen untuk pembelian tiketKA jarak jauh komersial. Diskon termasuk untuk KA mudik Lebaran.
Pemberian diskon ini dilakukan KAI dalam penyelenggaraan acara 'Ngopi Bareng KAI 2024'. Dalam acara ini, KAI membagikan 25 ribu cup kopi secara cuma-cuma kepada para pelanggan.
Kegiatan ini berlangsung di 9 stasiun yakni Gambir, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang Bank Jateng, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya Gubeng, dan Jember, pada Jumat (1/3) ini sampai dengan Sabtu (2/3).
"Diharapkan melalui kegiatan Ngopi Bareng KAI 2024 ini, masyarakat semakin setia untuk memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan yang nyaman, aman, dan tepat waktu," ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo melalui keterangan resmi.
Ia merinci pelanggan dapat memesan tarif diskon tersebut untuk keberangkatan mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 45 hari ke depan.
Adapun tarif diskon ini tidak berlaku untuk Kereta Compartement, Luxury, Priority, Panoramic, atau kereta wisata lainnya.
Di samping itu, tarif diskon ini juga tidak berlaku reduksi (kecuali reduksi infant), tidak berlaku tarif khusus dan/atau diskon lainnya.
Lebih lanjut, Didiek mengungkapkan syarat untuk mendapatkan kopi gratis dalam helatan 'Ngopi Bareng KAI 2024'.
Ia menyebut pelanggan hanya diharuskan menunjukkan bahwa telah mendownload dan registrasi aplikasi Access by KAI. Bagi pelanggan yang memiliki tiket KA yang masih aktif juga bisa menunjukkan tiket tersebut untuk mendapatkan kopi gratis.
"Kegiatan Ngopi Bareng KAI merupakan wujud apresiasi KAI kepada pelanggan terutama pecinta kopi. Di samping itu, melalui acara ini, KAI mendukung para petani kopi Indonesia sekaligus mendorong produk-produk kopi lokal agar semakin digemari masyarakat," kata Didiek.
Ngopi Bareng KAI 2024 merupakan kegiatan yang keempat kalinya terselenggara. Sebelumnya KAI menggelar acara serupa pada Januari 2018, September 2018, dan Maret 2019.
Untuk menyuguhkan kopi gratis di stasiun tersebut, KAI bekerja sama dengan ratusan barista lokal profesional yang akan meramu dan menyuguhkan kopi gratis kepada para pecinta kopi di stasiun.
[Gambas:Video CNN]
《istana slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,maxwin receh loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《istana slot》bab terbaru。